Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU KPK
-
Peneliti: KPK Punya Hak Konstitusional untuk Dilibatkan dalam Pembahasan Revisi UU KPK
"KPK punya hak konstitusional untuk menuntut hal itu," kata Natsomal Oemar kepada Tribunnews.com
-
YLBHI: Penolakan Jokowi Terhadap Empat Poin Revisi UU KPK Tak Ada Artinya
Dia menjelaskan, revisi mengatur agar pegawai/pekerja di KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)
-
Survei Litbang Kompas: 44,9% Publik Dukung Revisi UU KPK, 39,9 % Menolak
Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik ternyata mendukung revisi UU KPK.
-
RUU KPK Ditargetkan Rampung Pekan Ini
Menurut Hendrawan antara DPR dan pemerintah sendiri secara umum memiliki kesamaan pandangan dalam revisi undang-undang KPK.
-
Partai Golkar Dukung Penuh Jokowi Soal RUU KPK
Ace menegaskan, Golkar akan mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi terkait revisi UU KPK.
-
Banyak Dikritik, DPR dan Pemerintah Tetap Bahas Revisi UU KPK
Arsul Sani bahkan mengatakan DPR dan pemerintah secara umum sepakat terhadap poin revisi atau daftar inventaris masalah ( DIM) RUU KPK.
-
Kirim Surat ke DPR, KPK Berharap Masih Punya Kesempatan Bahas Revisi Undang-undang
"Mudah-mudah kita masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan UU tadi," kata Ketua KPK.
-
Berikut Daftar Kewenangan Dewan Pengawas dalam Mengawasi Kinerja KPK
DPR dan pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
-
Pendapat Refly Harun soal Dewan Pengawas KPK: Kalau Sadap Izin Dulu, Sudah Lari Itu Buruannya
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan tanggapan mengenai wacana pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Pasca-Pimpinan KPK Serahkan Mandat: Yusril Beri Tanggapan hingga Firli Bahuri Jawab soal Penolakan
Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapannya perihal langkah pimpinan KPK menyarahkan mandat.
-
ICW Duga DPR Garap Revisi UU KPK Karena Banyaknya Wakil Rakyat yang Terjerat Korupsi
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah.
-
Putri Gus Dur Sempat 'Kasak Kusuk' Soal Isu Radikalisme di Tubuh KPK, Ini yang Didapat
Anita Wahid, angkat bicara mengenai isu radikalisme yang ditujukan kepada sejumlah pegawai pegawai KPK.
-
Forum Lintas Hukum Beri Jokowi 2 Opsi Selamatkan KPK: Bekukan & Tunjuk Plt Atau Lantik Pejabat Baru
Forum Lintas Hukum menilai kini terjadi kekosongan pimpinan di KPK sejak 3 orang pimpinan KPK mundur dan menyerahkan mandat ke Presiden.
-
Polemik Revisi UU KPK: Mahfud MD Angkat Bicara, Busyro Muqoddas Ungkap soal Kelompok Taliban
Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut.
-
Djarot Saiful Hidayat: KPK-nya Mau Diperkuat Kok Jadi Pro kontra, Kan Lucu!
Yang pasti, kata Djarot, KPK itu didirikan saat Indonesia dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP
-
Antasari Azhar Blak-blakan Dukung Revisi UU KPK, Sebut Tidak ada yang Melemahkan Justru Menguatkan
Mantan KPK era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Antasari Azhar mendukung revisi UU KPK yang akhir-akhir ini terus menuai polemik.
-
Tanggapi Revisi UU KPK, Sandiaga Uno Tak Setuju Penyadapan Harus Berkoordinasi Pihak Eksternal
Sandiaga Uno tidak setuju jika nantinya penyadapan yang dilakukan penyidik KPK harus mendapat persetujuan dari pihak eksternal
-
Jangan Risaukan Kehadiran Dewan Pengawas KPK
Dia menegaskan dewan pengawas dibutuhkan karena setiap lembaga negara harus selalu diawasi.
-
Nama Kwik Kian Gie hingga Artidjo Dianggap Mumpuni Jadi Dewan Pengawas KPK
Diketahui adanya Dewan Pengawas untuk KPK merupakan salah satu point yang tercantum dalam revisi UU No 30 tahun 2001 tentang KPK yang kini menjadi pol
-
Revisi UU Harus Tekankan Program Pencegahan KPK
Menurut dia, kalau UU KPK memang dirubah maka harus mengarah pada kompetensi absolut yang diberikan kepada KPK.
-
Ray Rangkuti Kritisi Sikap Presiden Soal RUU KPK
Ray melihat sikap tersebut bisa dinilai dari bagaimana Jokowi menanggapi 2 RUU, yakni RUU MD3 dan RUU KPK.
-
Soal Capim dan RUU KPK, Pengamat Ini Nilai Jokowi Tidak Berdaya
Ray melihat Jokowi tidak melakukan koreksi terhadap nama-nama capim KPK yang diberikan kepadanya.
-
Jokowi Klaim Tolak 4 Poin Draf Revisi UU KPK, tapi Faktanya Cuma 2 Poin, Ada Kecurigaan Kecolongan
Presiden Joko Widodo klaim menolak 4 poin dalam draf revisi Undang Undang KPK, tapi kenyataan tidak berkata demikian.
-
Agus Rahardjo Pertanyakan Kenapa DPR dan Pemerintah Kebut Revisi UU KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa yang paling mencemaskan institusinya yakni masalah revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
-
Agus Rahardjo: KPK Dikepung dari Berbagai Sisi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai lembaga antirasuah itu sedang dalam posisi dikepung dari berbagai sisi.
-
KPK Minta Jokowi Duduk Bersama Bahas Revisi UU
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, pentingnya pembahasan bersama itu lantaran untuk membuka secara luas kepada khalayak mengenai isi draf UU
-
Kronologi Kericuhan di Gedung KPK, Massa Bakar Karangan Bunga hingga Rusak Alat Wartawan
Kerusuhan terjadi di sela aksi massa yang mendukung hasil seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang telah ditetapkan kepada Firli bahuri.
-
UPDATE Revisi RUU KPK: Pernyataan Terbaru Pimpinan KPK, Gerindra dan PKS Buka Peluang Tolak Revisi
Polemik revisi Undang-undang No 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir.
-
Agus Rahardjo: Pembahasan Revisi UU KPK Dilakukan Sembunyi-sembunyi
Agus Rahardjo mengaku prihatin dan mencemaskan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-
Ketua KPK Serahkan Tanggung Jawab Pengelolaan KPK kepada Presiden
Ketua KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved