TOPIK
Putusan Mahkamah Konstitusi Diubah
-
Tujuannya supaya orang nomor satu di Indonesia ini dapat memberi restu kepada pihak kepolisian untuk dapat memeriksa sembilan hakim MK.
-
Tidak hanya sembilan hakim MK, Zico juga melaporkan satu panitera dan satu panitera pengganti MK.
-
Tak hanya di MK, di seluruh pengadilan di Indonesia pun belum ditemukan ada perbedaan antara ucapan dengan tulisan putusan majelis hakim
-
Pihak di luar keluarga juga kini mulai sering menghubungi alumni Universitas Indonesia ini supaya dirinya berhati-hati dalam bertindak dan bersuara
-
Zico merupakan masyarakat sipil yang memperkarakan dugaan perubahan substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU MK
-
Zico mengaku tidak kenal dekat dengan hakim konstitusi Aswanto, meski dirinya sering bertemu ketika berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Sebab, dia khawatir jika nantinya justru pihak pegawai, dalam hal ini, panitera yang akan berkorban dalam kasus ini.
-
Advokat muda Zico Leonard Djagardo Simanjuntak melaporkan 9 hakim konstitusi dan 2 panitera ke Polda Metro Jaya, pada Rabu (1/2/2023) kemarin.
-
Zico memperkarakan dugaan perubahan substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU MK yang membahas pencopotan Hakim Aswanto
-
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa kesembilan hakim konstitusi itu telah mengetahui adanya laporan tersebut.
-
Bivitri juga menilai bobot perkara yang ditangani oleh MKMK ini berat sebab berkaitan dengan pergantian hakim
-
Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak ke Polda Metro Jaya, Rabu (1/2/2023).
-
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak merupakan orang pertama yang mengetahui terkait perubahan kalimat itu
-
Lembaga MKMK yang sebelumnya adalah Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang akan kerja hingga 1 Maret 2023
-
Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak melapor sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Polda Metro Jaya, Rabu (1/2/2023).
-
Melibatkan Hakim Konstitusi yang notabene pihak internal MK itu sendiri berpotensi membuat kehadiran Majelis Kehormatan MK cenderung tidak netral