Pendidikan GOTOPIK
PPN 12 Persen
-
Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Khusus Restoran dan Hotel
Pemerintah menegaskan PPN 12 persen hanya diperuntukkan untuk beras impor, bukan beras lokal meskipun itu beras premium ataupun medium lokal
-
Biaya Transaksi Qris Sebesar 12 Persen Bakal Dibebankan Kepada Penjual
Dwi enggan menjelaskan lebih rinci presentase kenaikan biaya transaksi untuk sekali pakai menggunakan Qris
-
Syahganda Kritisi Pernyataan Dolfie Othniel PDIP Terkait PPN 12 Persen
Syahganda Nainggolan meminta agar tidak ada pernyataan yang bisa memicu ketidakstabilan politik
-
Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: Pihak yang Keberatan Ajukan Judicial Review UU HPP ke MK
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin sebut kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen merupakan perintah UU yang sangat dilematis bagi pemerintah.
-
PDIP Bantah Salahkan Prabowo soal Kenaikan PPN 12 Persen, Klaim Cuma Minta Kaji Ulang
PDIP tegaskan tidak menyalahkan Presiden Prabowo Subianto soal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, tapi minta dikaji ulang lagi.
-
PDIP Geram Disudutkan Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen Karena Sempat Pimpin Panja UU HPP
PDIP geram partainya disudutkan karena dianggap menjadi insiator dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
-
Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Sebut Dolfie Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
PDIP selaku pengusul UU HPP tidak membaca secara utuh setiap beleid yang termaktub dalam payung hukum tersebut.
-
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Mukhamad Misbakhun berpendapat, ada upaya politik balik arah dari Partai PDI Perjuangan dengan menolak PPN 12 persen.
-
PDIP Tak Salahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, tapi Tunjuk Rezim Jokowi
PDIP tengah menjadi sorotan karena sikapnya yang dinilai tak konsisten terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
-
Fraksi Partai Demokrat Beri Sejumlah Catatan Terhadap Kenaikan PPN 12 persen
Marwan Cik Asan memberikan sejumlah catatan terhadap rencana implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
-
PPN 12 Persen Berlaku Januari 2025: Ini Langkah Pemerintah Lindungi Daya Beli Masyarakat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memunculkan kekhawatiran terkait penurunan daya beli masyarakat.
-
Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen Januari-Februari 2025
Apa syarat dan bagaimana cara mendapatkan diskon listrik 50 persen di bulan Januari-Februari 2025? Simak penjelasannya.
-
PDI Perjuangan Kritik PPN 12 Persen, Begini Saran Anggota DPR RI Heri Gunawan
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan merespons kritik sejumlah politisi PDIP terkait kenaikan PPN naik jadi 12 persen.
-
PDIP Kritik PPN 12 Persen, Elite PKB: Kalau Keberatan Silakan Ajukan Judicial Review ke MK
Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, menyoroti sikap PDIP yang kini menentang kenaikan PPN 12 persen.
-
Biaya Admin QRIS Kena PPN 12 Persen Mulai 2025, Ini Penjelasan DJP
Inilah penjelasan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan soal biaya admin QRIS dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 2025.
-
Gerindra PDIP Saling Serang soal Polemik PPN 12 Persen, Wihadi Wiyanto Tuding Dolfie Provokator
Wihadi menganggap pernyataan Dolfie sebagai kebohongan publik. Dolfie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak
-
Wakil Ketua Umum PAN Nilai Sikap PDIP Tolak PPN 12 Persen Seperti 'Lempar Batu Sembunyi Tangan'
Viva Yoga Mauladi menyoroti sikap sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
-
PPN 12 Persen dan Risalah RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
SALAH satu cara melihat keseriusan sebuah partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat adalah konsistensinya dalam menjaga sikap.
-
PDIP Dicap Lempar Batu Sembunyi Tangan soal PPN 12 Persen, Kini Balik Tunjuk Rezim Jokowi
Gerindra mempertanyakan konsistensi PDIP terkait UU HPP dan PPN 12 persen. Baca selengkapnya!
-
VIDEO PDIP Bantah Jadi Pihak Pengusul Kenaikan PPN 12 Persen: Inisiatif Pemerintahan Jokowi
"UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021," kata Dolfie, saat dikonfirmasi pada Minggu (22/12/2024
-
Kritik PPN 12 Persen, Yenny Wahid: Turunkan Angka Korupsi Bukan Malah Rakyat yang Dibebani
Yenny Wahid berharap pemerintah tinjau ulang rencana kenaikan PPN di tengah kesulitan ekonomi.
-
GMNI Kritik Sikap PDI Perjuangan Soal PPN 12 Persen: Jangan Drama Mencla-mencle
Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi, menyatakan bahwa GMNI sejak awal sudah menyatakan sikap terkait PPN 12 persen. Dirinya mengkritik sikap PDIP soal PPN
-
PAN-Gerindra hingga Projo Kompak Soroti PDIP Dianggap Cuci Tangan soal PPN 12 Persen
PAN, Gerindra, hingga Projo ramai-ramai soroti PDIP yang dianggap cuci tangan soal kenaikan PPN 12 persen. Dulu setuju, PDIP sekarang menolak.
-
Dituduh sebagai Inisiator PPN Naik 12 Persen, Kini PDIP Balik Tunjuk Hidung Jokowi
Dolfie menyebut, Undang-undang HPP adalah inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diajukan ke DPR pada 5 Mei 2021.
-
Yenny Wahid: jika Gus Dur Masih Ada, Berdiri Bersama Rakyat Hentikan Kenaikan PPN 12 Persen
Yenny Wahid, menyuarkan kritikan terhadap kenaikan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
-
VIDEO Gerindra dan Projo Pertanyakan PDIP Tolak PPN 12 Persen: Saat Itu Mereka Ketua Panjanya
"Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?" ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
-
PDI Perjuangan Bantah Usul PPN Naik 12 Persen: Inisiasi Pemerintah Jokowi
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, meluruskan tudingan Partai Gerindra yang menyebut partainya menginisi PPN 12 persen.
-
Ketua Fraksi PAN DPR: Kenaikan PPN 12 Persen Diiringi Bantuan-Insentif untuk Masyarakat Membutuhkan
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mendukung implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%
-
Memori Pengesahan UU HPP yang Jadi Cikal Bakal Kenaikan PPN 12 Persen: Diinisiasi PDIP, Ditolak PKS
Payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).
-
Diskon Listrik 50 Persen Januari-Februari 2025, Siapa yang Berhak?
Siapa yang bisa menikmati diskon listrik 50 persen dari PLN? Simak informasinya!
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved