TOPIK
Pemilu 2024
-
Dalil KPU Gelembungkan Suara Mendominasi Sengketa Pileg 2024
Dalam sidang sengketa Pileg 2024 di MK didominasi dalil penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan KPU.
-
Dampak Putusan MKMK Anwar Usman terhadap PHPU Legislatif MK, Perludem: Potensi Konflik Kepentingan
Perludem menemukan sejumlah dampak dari putusan MKMK untuk Anwar Usman terhadap gelaran sidang sengketa Pileg 2024.
-
Perludem Catat Ada Perbedaan Jumlah Permohonan PHPU Legislatif dengan MK
Perludem menemukan adanya perbedaan data jumlah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
PHPU MK, Sandiaga Uno Harap 50 Persen dari Gugatan PPP Dikabulkan agar Lolos ke Senayan
Sandiaga Salahuddin Uno berharap hasil terbaik dapat didapatkan partainya PPP melalui gugatan sengketa pileg di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Djarot Respons Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan: Ungkapan Kekecewaan, Tapi Kita Tolak
Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan usulan kadernya di DPR agar politik uang dilegalkan adalah bentuk kekecewaan.
-
Ketua KPU Akui Sewa Private Jet saat Pemilu, Hasyim Asyari: Pesawat untuk Monitoring Logistik
Namun, Hasyim mengakui tak mengetahui berapa unit private jet yang dipakai KPU selama Pemilu 2024.
-
Politisi PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Formappi: Parpol Biang Kerusakan Pemilu
Soal usulan PDIP minta politik uang dilegalkan, Lucius Karus menegaskan parpol adalah biang kerusakan kualitas Pemilu.
-
DPR Sindir Anggota KPU Seperti Don Juan: Sewa Private Jet hingga Dugem
Anggota Komisi II DPR RI fraksi Partai Golkar, Riswan Tony menyindir gaya hidup anggota KPU seperti Don Juan saat rapat evaluasi Pemilu 2024.
-
DPR Kritik Pengawasan Bawaslu saat Pemilu, Sebut Kinerja Seperti Kentut
Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap calon anggota legislatif (caleg) dikritik oleh anggota DPR
-
Komisi II DPR Tegur KPU Terkait Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada
Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya telah menegur Komisi Pemilihan Umum.
-
VIDEO Saat Anggota Komisi II DPR Sebut Bawaslu Seperti Macan Ompong Awasi Pemilu 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI seperti macan ompong dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.
-
DPR Minta Sekjen dan Komisioner KPU Kurangi Bepergian ke Luar Negeri
Komisioner KPU RI tak bepergian ke luar negeri di tengah sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.
-
Legislator Demokrat Bongkar Kecurangan Pemilu 2024: Kepala Desa Diminta Setor Uang Rp 50 Juta
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Ongku Hasibuan membongkar dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.
-
KPU Atur Caleg Terpilih yang Ditetapkan Jadi Paslon Pilkada Harus Mundur
Calon anggota legislatif (caleg) terpilih Pemilu 2024 yang ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 maka wajib mengajukan
-
Ada Laporan Etik, Anwar Usman Dipastikan Masih Bisa Ikut Tangani Perkara Sengketa Pileg 2024
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dipastikan masih bisa ikut menangani perkara sengketa Pileg 2024 meski ada laporan etik soal dirinya.
-
Ketua KPU RI dan 6 Anggotanya Dijatuhi Sanksi Peringatan DKPP Buntut Peretasan Data Pemilu 2024
Ketua KPU Hasyim Asyari bersama jajaran dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP berkenaan dengan peretasan data pemilih tetatp Pemilu 2024.
-
Sempat Beri Ruang Caleg Terpilih Dilantik Susulan, Kini KPU Tegaskan Tidak Boleh Usai Bertemu DPR
Ketua KPU RI menegaskan calon anggota legislatif (caleg) terpilih Pemilu 2024 harus dilantik serentak.
-
PPP Klaim Kehilangan Suara 190 Ribu di Papua Tengah & 78 Ribu Papua Pegunungan: Duga Permainan Oknum
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), klaim banyak kehilangan suara di wilayah Papua. Yakni, di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
-
Caleg Golkar Papua Tengah Septinus Tipagau Minta MK Kembalikan Hasil Suara Noken
Septinus Tipagau meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan suara hasil kesepakatan noken yang sudah diberikan kepada dia.
-
Hakim Suhartoyo Lupa Persilakan Bawaslu Perkenalkan Diri di Sidang PHPU Legislatif: Maaf Ya
Hakim konstitusi Suhartoyo lupa mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengenalkan anggotanya yang hadir dalam sidang PHPU legislatif.
-
Hakim MK Batasi 5 Saksi dan 1 Ahli untuk Diajukan Pihak Terkait dalam Sidang Pembuktian PHPU Pileg
Sidang bakal dilanjutkan kembali pekan depan untuk proses dismissal di mana hakim memutuskan perkara mana saja yang bakal dilanjutkan ke agenda.
-
Sengketa Pileg, Hakim MK: Ada Putusan Dismissal Perkara yang Perlu Dilanjut dan Langsung Diputus
Hakim akan pertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh perkara melalui rapat permusyarawatan hakim, ada perkara lanjut sidang dan langsung putus.
-
Hakim MK Terpukau Melihat Tebalnya Dokumen Pihak Terkait dalam Sidang PHPU: Kayak Disertasi
Arief Hidayat berkelakar dokumen pihak terkait justru tampak seperti sebuah karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor.
-
Cekcok di Sidang MK, Idham Kholik Emosi Kuasa Hukum KPU Salah Tulis Petitum
Kuasa hukum KPU tampak tidak memahami letak kesalahan penulisan yang dimaksud. Sehingga, Hakim berulang kali memastikan kalimat yang hendak direnvoi.
-
Ajukan Pengunduran Diri, Caleg DPR Petahana NasDem Tina Nur Alam Ungkap Kesepakatan Dengan Pemohon
Tina Nur Alam, mengungkapkan telah membuat kesepakatan dengan Pemohon perkara sengketa Pileg, Ali Mazi.
-
Caleg DPR Petahana NasDem Tina Nur Alam Nyatakan Mundur ke KPU Usai Digugat Rekan Separtainya
Calon anggota legislatif DPR RI petahana dari Partai NasDem, Tina Nur Alam, menyatakan mundur sebagai caleg dan pihak terkait dalam sidang PHPU di MK.
-
Usai Sandingkan Data, KPU: Tak Terbukti Penggembosan Suara PSI di Dapil Nias Selatan
Bawaslu menyatakan bahwa pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan yang diajukan saksi parpol dan saksi PSI.
-
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU Sebab Ponselnya Berbunyi di Ruang Sidang PHPU Legislatif
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan untuk perkara hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2024.
-
Pengusutan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Tunggu Arahan MKMK
MKMK telah menerima gugatan baru terkait laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Anwar Usman, MKMK tunggu arahan dari pimpinan untuk tindaklanjuti.
-
Guyon Hakim MK Lihat Tebalnya Dokumen Milik Golkar: Bisa Jadi Bantal untuk Tidur Ini
Momen itu bermula saat Hakim Konstitusi Arief Hidayat hendak mempersilakan kuasa hukum Golkar selaku pihak terkait perkara nomor 277, Ahmad Suherman.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved