TOPIK
Pemilu 2019
-
Setidaknya sebanyak tiga partai politik mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di luar negeri
-
Jumlah perolehan suara Partai Gerindra yang hilang dalam Pileg 2019 di Dapil DKI Jakarta III bertambah.
-
Kursi yang ditempati Abraham Lunggana alias Haji Lulung diperebutkan keponakan Prabowo Subianto, Rahayau Saraswati Djojohadikusumo dan Ivan Gultom
-
Dalam agenda pembacaan permohonan Pemohon hari ini, Majelis Hakim Konstitusi sempat menegur kuasa hukum Partai Demokrat saat membacakan perkara 115.
-
Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum caleg DPR RI untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
-
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya sudah siap menghadapi sidang lanjutan dengan agenda pembacaan dalil perkara hari ini.
-
Inilah fakta-fakta sengketa Pileg 2019 di MK (Mahkamah Konstitusi), hakim sentil pemohon, 260 perkara, hingga tudingan surat suara dipindahkan
-
"Setahu saya hanya 10 gugatan DPRD Kabupaten/Kota. Kalau DPR RI/PT (Parliamentary Threshold,-red) itu kan saya sudah bilang sebelumnya ilegal."
-
Hakim Konstitusi Saldi Isra meingingatkan hal tersebut saat memimpin sidang pembacaan permohonan di panel II, yang melingkupi wilayah Papua.
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan bertarung mempertahankan hasil rekapitulasi Pileg 2019 yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi.
-
Partai Amanat Nasional (PAN) menilai adanya praktik kecurangan yang sistematis pada Pemilu Legislatif (Pileg) di Dapil V Jawa Timur.
-
KPU RI sebagai pihak Termohon dalam perkara sengketa hasil Pileg masih terus mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon.
-
Kemudian majelis hakim MK akan melakukan rapat pemusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan putusan.
-
Sistem noken adalah suatu sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah provinsi Papua.
-
MK mulai menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pileg 2019 hari ini, Selasa (9/7/2019) di Gedung MK, Jakarta Pusat.
-
Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie mengimbau agar kedua kubu koalisi yang sempat bertarung di Pemilu 2019 untuk jangan beranjak dari posisinya saat in
-
Menurut BKN, 99,5 persen pelanggar netralitas ASN berstatus pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota
-
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap ada 990 pelanggaran netralitas ASN (aparatur sipil negara) terkait Pemilu serentak 2019
-
KPU belum bisa memastikan apakah akan menyiapkan saksi atau tidak untuk menghadapi sengketa hasil Pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi
-
KPU RI bakal berupaya maksimal untuk mempertahankan hasil Pemilu pada setiap tingkatan, baik itu DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, ataupun DPD RI.
-
"Jadi prinsipnya KPU RI beserta KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dukungan tim lawyer siap untuk mengikuti PHPU di MK," ujar Wahyu
-
BKN menyatakan bahwa 99,5 persen pelaku dari total kasus tersebut merupakan ASN instansi daerah mulai dari kabupaten, kota hingga provinsi.
-
KPU RI selaku Termohon akan menjalani sidang perdana sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (9/7/2019).
-
Nasdem yang meraih kursi terbanyak keempat dalam Pemilu Legislatif 2019 sudah bersiap mendudukkan kadernya sebagai pimpinan DPR dan MPR RI.
-
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menyatakan surat permohonan sengketa hasil Pileg 2019 yang diajukan Partai Berkarya sudah lengkap.
-
Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang membantah soal adanya permohonan sengketa hasil Pemilu ke MK atas klaim 2,7 juta suara
-
Menurut Andre berdasarkan arahan pimpinan partai, gugatan tersebut akan dihadapi partainya.
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat koordinasi dengan agenda pembahasan soal permohonan sengketa hasil Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi.
-
Dari 340 permohonan, ada 260 perkara yang diregistrasi kemarin. Kemarin juga disampaikan salinan permohonan pemohon kepada termohon
-
Arief Budiman mengaku tak membeda-bedakan penanganan antara sengketa hasil pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif yang diajukan ke Mahkamah Ko
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
