TOPIK
Omnibus Law Cipta Kerja
-
Al Bara berharap dengan adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja masalah tumpang tindih regulasi bisa diselesaikan.
-
Menurut dia, kehadiran Omnibus Law Ciptaker akan mempengaruhi kondisi iklim investasi Indonesia ke arah yang lebih baik.
-
Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi over regulated country yang mempersulit gerak dunia usaha dan investasi.
-
Pemerintah diminta untuk membagikan masker gratis kepada buruh agar aktivitas unjuk rasa tidak terganggu.
-
Acara ini dihadiri alumni Unpar dari berbagai fakultas dan angkatan. Acara semakin meriah dengan host pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
-
Masukan berasal dari diskusi yang melibatkan lebih dari 35 narasumber dari berbagai macam latar belakang dan melibatkan 25 organisasi alumni PTN
-
RUU Cipta Kerja, sebetulnya keinginan pemerintah membangun transformasi struktural, kemudian juga memperbaiki iklim investasi.
-
Ia menjelaskan, surat presiden terkait RUU Cipta Kerja telah disampaikan kepada pimpinan DPR pada 6 Februari 2020 dan drafnya menyusul pada 12 Februar
-
Kenapa pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law ini dikembalikan ke Presiden? Hal itu dibahas dalam diskusi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Seri 7
-
Prinsipnya norma lingkungan tidak ada yang berubah. Kebijakan memang ada yang berubah, tekhnis sebagian ada yang berubah
-
Fadli Zon meminta draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dikaji ulang, bahkan kalau perlu ditarik kembali.
-
seluruh jajaran baik di pusat dan daerah yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan tidak boleh lagi saling terlepas.
-
Arsul menyebut, pembahasan RUU Cipta Kerja nantinya akan berbeda dengan RUU seperti biasanya.
-
Tidak ada penghapusan. Amdal Kalau ada yang bilang hilang, harusnya dia baca dulu draft RUU-nya secara lengkap.
-
Bagus niat Presiden untuk menyederhanakan perizinan, tapi harus dikawal betul substansinya supaya jangan melemahkan proteksi lingkungan
-
Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi mendukung penuh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan jangan karena alasan mendorong investasi, kemudiam aspek lingkungan hidup diabaikan.
-
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja dikaji ulang, bahkan kalau perlu ditarik kembali.
-
Yaitu, kemudahan berinvestasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi khusus dan kemudahan dalam perijinan. Penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
-
Haris Azhar menegaskan para mahasiswa menolak disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang diusulkan pemerintah.
-
Haris Azhar menyebut 91,8 persen mahasiswa merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law.
-
Menurut Noer Fajrieansyah, Omnibus Law merupakan cara pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini.
-
Hierarki perundang-undangan sebagaimana disebut dalam UU No 15/2019 tak ada yang namanya omnibus law.
-
Jokowi mengungkapkan RUU Omnibus Law masih bisa dirubah dengan masukan dari masyarakat karena masih berupa rancangan.
-
Ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, RUU Cipta Kerja akan menjadi norma hukum yang jadi pegangan kita bersama.
-
KLHK berkepentingan pada pembahasan RUU Cipta Kerja terutama pada pasal UU 41 tahun 1999, UU nomor 32 tahun 2009, dan UU nomor 18 tahun 2013
-
Jokowi menegaskan pemerintah dan DPR terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
-
Rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta kerja belakangan menjadi kontroversi dan ramai diperbincangkan masyarakat.
-
Jokowi pun mempersilakan elemen masyarakat ingin memberikan masukkan dan saran kepada pemerintah terhadap beleid itu.
-
Jokowi mengatakan, pemerintah dan DPR sangat terbuka dengan masukan atau usulan dari masyarakat.
Pendidikan GO
