Pendidikan GOTOPIK
Kontroversi ACT
-
ACT Belum Masuk Daftar Organisasi Terorisme, BNPT: Butuh Pendalaman & Koordinasi Tentukan Hukumnya
BNPT mengungkap ACT saat ini belum masuk daftar terduga terorisme atau organisasi Terorisme (DTTOT), perlu pemeriksaan lebih lanjut.
-
Perintahkan PPATK Usut, Mahfud MD Minta ACT Dihukum Pidana Jika Terbukti Benar Selewengkan Dana Umat
Mahfud MD meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana yang dilakukan lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT.
-
BNPT Jelaskan Mengenai Dugaan Dana Kemanusiaan ACT Danai Terorisme
BNPT jelaskan mengenai dugaan adanya dana dari ACT mengalir untuk pendanaan terorisme
-
Gaji Presiden ACT Rp 250 Juta, Begini Perbandingannya dengan Gaji Presiden Jokowi dan Wapres
Gaji Presiden ACT Ibnu Khajar sempat mendapatkan gaji Rp 250 juta. Sementara gaji Presiden Indonesia adalah Rp Rp 30.240.000 per bulan
-
Pernah Beri Endorsement Untuk ACT, Mahfud MD: Jika Benar Dana Diselewengkan Harus Dipidana
Mahfud MD mengatakan dirinya pernah memberi endrosement atau dukungan pada kegiatan lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada 2016 atau 2017 lalu.
-
Penjelasan BNPT Soal Dugaan Adanya Dana Kemanusiaan ACT Mengalir untuk Pendanaan Terorisme
BNPT menegaskan ACT belum masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT). Hal tersebut menyikapi data PPATK soal lembaga ACT.
-
ACT Diduga Lakukan Penyelewengan, Kemenag Minta Pengelola Lembaga Zakat Hindari Perilaku Hedonisme
Kementerian Agama mengimbau para pengelola lembaga zakat untuk menghindari perilaku hedonisme yang dapat menyakiti hati umat Islam.
-
Menko Polhukam Mahfud MD Mengaku Pernah 'Ditodong' ACT: Saya Baru Selesai Beri Khutbah Jumat
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pernah memberi endorsement kepada Aksi Cepat Tanggap.
-
Densus 88 Dalami Temuan PPATK Soal Dugaan Aliran Dana dari Lembaga Amal ACT ke Kegiatan Terorisme
Kombes Pol Aswin Siregar menyampaikan kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan penyidik Densus 88.
-
Kementerian Sosial Ancam Bakal Bekukan Izin ACT Jika Ditemukan Indikasi Penggelapan Dana
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial bakal memeriksa pihak ACT untuk menelusuri dugaan penggelapan dana pada Selasa (5/7/2022).
-
Update Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Densus 88 Turun Tangan hingga Izin ACT Terancam Dibekukan
Densus 88 sedang mendalami kasus dugaan penyelewengangan dana ACT hingga Kemensos akan bekukan izin ACT jika terbukti lakukan pelanggaran.
-
Petinggi ACT Terbelit Kasus Lain Terkait Dugaan Penipuan, Polisi Klarifikasi Beberapa Pihak
Petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) pernah dilaporkan dalam dugaan kasus penipuan pada 2021 lalu.
-
Nama Anies Baswedan Dibawa-bawa dalam Kasus ACT, Pengamat: Ini Politis, Beliau Bisa Dirugikan
Beberapa pihak mengungkit seringnya Pemprov DKI di bawah pimpinan Anies Baswedan bekerja sama dengan sama dengan organisasi filantropi itu.
-
MUI Imbau Umat Islam Hati-hati Pilih Lembaga Amil Zakat
MUI mewanti-wanti agar umat Islam berhati-hati dalam menunaikan ibadah zakat. Itu lantaran ramainya isu mengenai penyelewengan dana donasi umat.
-
Muncul Dugaan Penyelewengan Dana Umat ACT, MUI Imbau Umat Islam Hati-hati Pilih Lembaga Amil Zakat
MUI angkat suara terkait dugaan penyelewengan dana umat lembaga amal ACT. MUI meminta umat islam berhati-hati dalam menunaikan ibadah zakat.
-
ACT Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional, Petingginya Ternyata Sempat Dapat Gaji Rp 250 Juta
Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengakui memotong 13,7 persen dari total uang donasi setiap tahunnya untuk kebutuhan operasional.
-
Di Tengah Kabar Penyelewengan Dana, Kantor ACT di Ciamis Tertutup Rapat
Pantauan di lapangan pada Selasa (5/7/2022) siang, pelang nama ACT masih terpasang di satu rumah toko (ruko) namun tidak ada aktivitas sama sekali
-
ACT Pernah Dilaporkan Dugaan Kasus Penipuan ke Bareskrim pada 2021, Sejumlah Pihak Diklarifikasi
Lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) pernah dilaporkan dalam dugaan kasus penggelapan pada 2021 lalu ke Bareskrim Polri.
-
Pakar Hukum Sebut ACT Bisa Digugat Secara Perdata dan Pidana Terkait Dugaan Penyelewengan Donasi
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyebut Aksi Cepat Tanggap (ACT) bisa digugat perdata dan pidana dalam dugaan kasus penyelewengan donasi
-
Pakar Hukum Sebut Lembaga Amal ACT Bisa Digugat Secara Perdata dan Pidana
Lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) bisa digugat secara perdata maupun pidana dalam dugaan kasus penyelewengan donasi.
-
Pimpinan DPR Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Dugaan Penyelewengan Dana ACT
Sufmi Dasco Ahmad merasa prihatin dengan dugaan penyelewengan dana umat oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).
-
Wagub Ahmad Riza Patria: Pemprov DKI Evaluasi Kerja Sama dengan ACT
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI bakal mengevaluasi kerja sama dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
-
ACT Pakai Rp 71 Miliar dari Dana Sumbangan Tahun 2020 untuk Operasional, Termasuk Gaji Petingginya
Bila dihitung dana 13,7% dengan nominal anggaran di 2020, maka ACT memakai dana operasional kurang lebih Rp 71,10 miliar. Angka yang tinggi.
-
Anggota DPR Desak ACT Transparansi Dana Sumbangan ke Publik: Harus Berani Buka Diri
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk membuka dana sumbangan ke publik.
-
BNPT dan PPATK Perlu Telusuri Dugaan Dana Kemanusiaan ACT untuk Kegiatan Terorisme
Jadi jangan sampai ada lembaga seperti ACT ini yang membodohi masyarakat dan menyelewengkan dana yang diberikan untuk aksi-aksi organisasi terlarang
-
Disorot karena Dugaan Terima Gaji Fantastis, Ahyudin Pendiri ACT Singgung soal Fitnah
Dalam postingan yang dibuat sehari menjelang ACT trending di Twitter itu, Ahyudin menulis tentang organisasi sebagai alat perjuangan.
-
Presiden ACT Akui Adanya Potongan Uang Donasi 13,7 Persen, Sebut Digunakan untuk Operasional
Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan pengakuannya terkait potongan uang donasi sebesar 13,7 persen untuk kebutuhan dana operasional.
-
Izin ACT Terancam Dicabut Kemensos jika Indikasi Penyelewengan Dana Terbukti
Izin lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) terancam dicabut jika indikasi penyelewengan dana terbukti.
-
17 Tahun Jadi Bos ACT, Profil Ahyudin yang Disebut Bergaya One Man Show dan Otoriter Saat Menjabat
Ahyudin seorang pendiri dan pemimpin Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menjabat Presiden ACT selama 17 tahun, menjadi sorotan.
-
Profil Ibnu Khajar, Presiden ACT yang Bantah Kudeta dan Gaji Rp 250 Juta Sebulan
Ibnu Khajar adalah pimpinan dan petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved