TOPIK
Kasus BLBI
-
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tidak pernah menjadwalkan pemanggilan terhadap KPK untuk membahas kasus BLBI
-
Hardjuno Wiwoho menegaskan uji materi Perpu PUPN ini semestinya menjadi momentum untuk membuka kembali kotak pandora keseluruhan proses BLBI
-
Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho meminta Satgas BLBI terus menjaga komitmennya dalam melakukan penanganan serta penyelesaian kasus skandal BLBI.
-
Betapa tidak, biaya bunga utang negara mencapai 700 triliun rupiah setiap tahunnya, dan angka ini terus bertambah secara majemuk.
-
Dia pun berharap, skandal BLBI ini tidak sekedar menjadi komoditas politik demi menyenangkan hati masyarakat.
-
Menurut dia, Satgas BLBI mendapat momentum bagus karena semua lembaga negara mendukung.
-
Putusan kasasi MA membatalkan putusan PTUN Jakarta dan putusan Pengadilan Tinggi (PT) TUN Jakarta.
-
Wakil Ketua Pansus BLBI DPD RI Jilid II, Tamsil Linrung nyatakan pihaknya siap duduk bareng dengan MA untuk percepat penuntasan kasus BLBI.
-
Menurut dia, Pansus BLBI DPD ini jilid I telah menemukan beberapa indikasi bahwa berlarutnya para obligor membayar utang diduga karena ada kesengajaan
-
Dia, menyatakan dukungan tersebut diharapkan membuat Satgas BLBI tidak ragu menagih dan mengejar aset obligor.
-
Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA, Hakim Agung Yulius, kembali menegaskan pihaknya siap membantu upaya pengembalian uang negara terkait BLBI.
-
Melalui pernyataan itu para obligor BLBI semestinya tidak menyembunyikan informasi apa pun serta menyampaikan informasi yang sebenarnya.
-
Masa tugas Satgas BLBI yang habis pada akhir tahun 2023 ini akan diperpanjang untuk menentukan posisi hukum para obligor.
-
Terima Pansus BLBI DPD RI di kantor Kemenko Pulhukam, Mahfud MD jelaskan sejumlah hal di antaranya adalah dasar hukum pembentukan Satgas.
-
The HMS Band, grup band yang digawangi Hardjuno Wiwoho, Bona Paputungan, dan Digo Dz ini terus ‘berdakwah’ memerangi korupsi
-
Dia menjelaskan bahwa Pansus BLBI Jilid 1 telah menemukan sejumlah kerugian negara terkait pengucuran dana talangan BLBI 1997-1998
-
Satgas BLBI diminta mengintensifkan kolaborasi dengan stake holder terkait termasuk dengan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.
-
Bustami Zainudin meminta negara tidak boleh tunduk dan kalah dengan para obilgator BLBI yang jelas-jelas mempunyai utang kepada rakyat Indonesia.
-
Menkopolhukam sekaligus Ketua Pengarah Satgas BLBI, Mahfud MD, bicara soal masa Satuan Tugas (Satgas) BLBI yang habis pada akhir tahun 2023.
-
Presiden mengatakan dalam masalah penindakan, aparat akan terus melakukan pengejaran terhadap obligator BLBI.
-
Hardjuno mengaku tidak iklas jika uang pajak rakyat terus dibiarkan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043.
-
PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE) mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang ditujukan untuk PUPN.
-
Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI Hardjuno Wiwoho, menyoroti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penerbitan obligasi rekap BLBI.
-
Deni Daruri menyarankan Menteri Keuangan, Sri Mulyani belajar dari Amerika Serikat (AS) terkait penyelamatan uang negara dari skandal BLBI.
-
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) digugat Rp 216 miliar.
-
Pemerintah sudah mengantongi dua instrumen hukum terkait penyitaan lapangan golf dan dua hotel
-
Mahfud MD mempersilakan lapangan golf dan dua hotel yang disita Satgas BLBI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tetap beroperasi.
-
Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak main-main jika ada obligor atau debitur BLBI yang terbukti melakukan TPPU sebelum atau sesudah penyitaan.
-
Kabareskrim Komjen Agus mempersilakan siapapun yang ingin melakukan klarifikasi atau menempuh jalur pengadilan terkait dengan pekerjaan Satgas BLBI
-
Satgas BLBI melakukan penyitaan terhadap aset seluas 89,01 Ha termasuk satu lapangan golf dan dua hotel perkiraan awal nilai aset yang disita Rp 2 T
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
