Pendidikan GOTOPIK
Hak Angket KPK
-
Rencana Perpanjangan Pansus Angket KPK, Ini Jawaban KPK
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengetahui soal rencana perpanjangan masa kerja pansus hak angket KPK.
-
Berpijak Kebohongan, Pemuda Muhammadiyah Nilai Tak Ada Urgensi Perpanjangan Pansus Angket KPK
"Seperti RDP (Rapat Dengar Pendapat) beberapa waktu yang lalu, justru lebih efektif menjawab semua tuduhan yang diproduksi di Pansus," jelas Dahnil
-
Hidayat Nur Wahid Nilai Pansus Angket KPK Tidak Perlu Diperpanjang
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menilai pansus angket DPR untuk KPK tidak perlu diperpanjang lagi masa tugasnya.
-
PPP Minta Pansus Angket Tidak Usah Diperpanjang
Arsul yang juga anggota Pansus Angket ini menjelaskan, pihaknya tidak bisa langsung memutuskan
-
Rencana Perpanjang Kerja Pansus Angket, Zulkifli Hasan Bilang Sudahlah
Apalagi, dari hasil rekomendasi yang muncul di Pansus Angket ingin menunjukan adanya pelemahan terhadap KPK.
-
Basaria: Ilegal Buka CCTV di Pansus Angket
Basaria mengaku pihaknya akan mencari tahu hal ini. Sebab saat ini pihaknya masih memproses sejumlah pihak dari BPK.
-
Jaksa Agung Sedang Berpolitik Praktis dalam Konflik KPK dan Pansus Hak Angket
Pernyataan jaksa agung akan mempertimbangkan untuk membuka kembali kasus sarang burung walet Novel Baswedan, seakan-akan sedang memancing di air keruh
-
Puslabfor Polri Jelaskan ke Pansus Angket Rekaman OTT KPK di Gedung BPK Tidak Dimanipulasi
Informasi itu disampaikan usai rapat tertutup dengan Pansus Angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/9/2017) kemarin.
-
Pansus Angket KPK Gelar Rapat Tertutup dengan Puslabfor Polri
"Rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," kata Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar di Gedung DPR.
-
Sekjen Gerindra: Pansus Angket KPK Tidak Perlu Diperpanjang
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan masa kerja pansus tersebut tidak perlu diperpanjang.
-
Gerindra Nilai Pansus Angket KPK Tidak Perlu Diperpanjang
"Termasuk, jika rekomendasi mengarah pada upaya pelemahan KPK pasti Gerindra akan menolak," pungkas Muzani.
-
Jadi Saksi Ahli Uji Materi Hak Angket, Yusril Akan Berdiskusi dengan DPR RI
Dalam uji materi tersebut, Yusril akan menjadi saksi ahli yang dihadirkan DPR RI selaku pihak termohon.
-
MK Kabulkan Permohonan KPK Jadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Hak Angket
Keterlibatan KPK tersebut menyusul keputusan Mahkamah Konstitutsi yang menerima permohonan agar dikabulkan menjadi pihak terkait.
-
Mahkamah Konstitusi Jangan Dicap Tidak Pro Antikorupsi
Dengan keluarnya putusan Mahkamah, maka Pansus angket KPK akan tetap berlanjut. Arsul meminta kepada para pemohon untuk konsekuen.
-
Bambang Soesatyo: Pembusukan di KPK Terjadi karena Tidak Taat Azas
Proses pembusukan di dalam organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa terjadi karena adanya konflik internal dan ada indikasi tidak taat azas.
-
Elektabilitas Jokowi Bisa Rusak Gara-gara Ulah Pendukungnya yang Terkesan Ingin Lemahkan KPK
Menurut Donal, pernyataan-pernyataan tersebut bertentangan dengan keinginan publik yang tidak ingin KPK dilemahkan.
-
Mahkamah Konstitusi Tolak Keluarkan Putusan Provisi Terkait Uji Materi Hak Angket DPR
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengeluarkan putusan provisi dalam perkara nomor 47/PUU-XV/2017.
-
Berniat Temui Presiden Jokowi, Pansus Angket KPK Ingin Konsultasi
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK Taufiqulhadi berniat ingin bertemu Presiden Joko Widodo
-
SBY Sampaikan Pesan Kepada Pimpinan KPK Tetap Tegar
"Jangan ada lagi 'obstruction of justice' atau upaya menghalangi penegakan hukum. Itu sanksinua berat,"
-
Pengamat: Tak Cukup Minta Maaf, Agus Rahardjo Semestinya Mundur
Protes keras dari sejumlah anggota DPR RI tersebut direspon dengan minta maaf dari Ketua KPK
-
Jokowi Didesak Copot Jaksa Agung Jika Berkomitmen Ingin Perkuat KPK
Tak hanya itu, Prasetyo juga mengkritik operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Prasetyo menilai OTT hanya membuat gaduh.
-
Agus Hermanto: Partai Demokrat Istiqomah Sikapi Pansus Angket KPK
Menurut Agus sikap penolakan Demokrat terhadap pansus bukan merupakan sikap yang serta merta tanpa dikonsultasikan dengan konstituen.
-
Mesin Sadap KPK Hanya untuk Satu Nomor
Mesin sadap telepon yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya bisa menyadap satu nomor telepon untuk jangka waktu 30 hari.
-
Wakil Ketua KPK: Kalau OTT Disebut Gaduh, Sama Saja Pelaku Pembunuhan Dibiarkan
Laode M Syarif tidak sepakat jika operasi tangkap tangan (OTT) penyidik disebut sebagai sumber kegaduhan.
-
Kewenangan Penyadapan Selalu Dipersoalkan, Ini Respons Wakil Ketua KPK
Hal itu disampaikan Laode seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).
-
Pengamat: Jaksa Agung Wajib Dukung Cita-cita Presiden Melalui Penguatan KPK
"Kejaksaan wajib mendukung cita-cita Presiden untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia melalui penguatan KPK,"
-
ICW: Harusnya Jaksa Agung Malu Mau Ambil Kewenangan Penuntutan KPK
"Harusnya Jaksa Agung malu mau mengambil kewenangan penuntutan KPK karena penuntutan Kejaksaan masih belepotan,"
-
Komisi III DPR Cecar Soal Akuntabilitas Pengaduan Masyarakat Kepada KPK
Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung panas.
-
Istana Bantah Jaksa Agung
Pramono mengatakan, pernyataan Presiden bahwa KPK harus diperkuat dan dijaga sudah disampaikan langsung
-
Hendardi: Jokowi Harus Disiplinkan Jaksa Agung untuk Tidak Berpolitik Melalui Pansus Angket KPK
"Jokowi harus mendisiplinkan Prasetyo untuk tidak berpolitik melalui Pansus Angket KPK," kata Hendardi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved