TOPIK
Pansus Angket Haji
-
Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberikan sejumlah pesan terhadap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
-
Yang pertama, kata Nusron, ruang lingkup dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh menteri agama. Hal ini terkait alokasi kuota haji
-
Cak Imin mengungkapkan Rapat Pansus pada hari ini telah dihadiri oleh 17 orang anggota dari seluruh komisi yang ada di DPR.
-
Ketua Umum PKB itu mengingatkan bahwa Ketua DPR RI, Puan Maharani sudah dua kali mengangkat isu pansus angket haji dalam pidatonya.
-
DPP SAHI mengapresiasi keberhasilan Kemenag atas pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
-
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan akan menyiapkan data dan dokumen untuk menghadapi panggilan Pansus Haji.
-
Hilman mengungkapkan pernyataan mengenai pansus haji sempat muncul dalam rapat kerja yang dilaksanakan jajaran Kemenag dengan Tim Pengawas Haji.
-
Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, menyoroti pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024.
-
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai memanasnya hubungan antara PBNU dan PKB dimotori hal-hal politis diantaranya Pansus Haji DPR.
-
KPK diminta segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaran ibadah haji 2024.
-
Luluk Nur Hamidah nilai harusnya PBNU dukung pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji sebab evaluasi ini penting untuk perbaikan ke depannya.
-
Abdul Mu'ti angkat bicara terkait pansus dibentuk sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Tim Pengawas Haji DPR untuk mengevaluasi penyelenggaraan.
-
Padahal sebelumnya, ada wacana Pansus Angket Haji DPR RI akan tetap bekerja di masa reses atau masa penghentian sidang kali ini.
-
Apalagi, pansus angket haji merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan.
-
PKB menyebut Pansus Hak Angket Haji semata-mata untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah.
-
Maman Imanulhaq meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak ikut campur dalam pembentukan panitia khusus hak angket haji 2024.
-
Bergulirnya pansus angket ibadah haji 2024 mendapatkan penolakan keras dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.Pansus dianggap politis.
-
Panitia Khusus (Pansus) DPR RI soal Hak Angket Haji 2024 agar setidaknya tidak membuat gaduh dalam hal narasi.
-
Yahya Cholil Staquf memandang tidak ada alasan kuat bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (Pansus) Angket Haji.
-
Di sisi lain, Gus Yahya justru mengkritik bergulirnya pansus angket haji 2024 bernuansa politis. Sebab, pansus tersebut bergulir di tengah PBNU yang
-
Pimpinan DPR yang mengetok pansus angket haji tersebut merupakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
-
Yaqut Cholil Qoumas janji akan menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan kuota haji di hadapan anggota Pansus Haji DPR.
-
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan pembentukan Pansus Haji merupakan hak dari DPR.
-
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan pembentukan Pansus Haji merupakan hak dari DPR.
-
Menurutnya Ketua Umum DPP PKB itu, semua fraksi di DPR RI solid untuk mengevaluasi haji melalui mekanismen pansus.
-
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyinggung carut marut penyelenggaraan Haji yang selalur terulang dari tahun ke tahun.
-
Anggota Pansus Angket Haji 2024 dari fraksi PKS, Wisnu Wijaya mengatakan pihak pemegang otoritas nantinya harus dipanggil untuk dilakukan klarifikasi
-
Menag hanya menjawab singkat saat ditanya respon Jokowi terkait laporan kerja Kemenag yang sedang disorot publik terkait pelaksanaan haji 2024.
-
Wisnu yang juga merupakan anggota Pansus Hak Angket Haji tersebut juga mengungkapkan temuannya baik dari sisi makanan, toilet, maupun penginapan.
-
Wisnu Wijaya Adiputra, mengakui banyak pertanyaan masuk kepadanya perihal ada atau tidaknya unsur politis dalam penggunaan hak angket DPR
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved