Pendidikan GOTOPIK
Omnibus Law Cipta Kerja
-
Ketua MPR Tanggapi Santai Salah Ketik Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja
Bamsoet mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ini tentunya akan mengundang banyak perdebatan.
-
Pimpinan MPR Nilai Kekeliruan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bukan Karena Salah Ketik
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai kekeliruan yang ada pada Pasal 170 draf RUU Cipta Kerja bukanlah karena salah ketik.
-
Demokrat : Pemerintah Ingin Ancam Kebebasan Pers Lewat Omnibus Law
Perubahan pasal 11 dan pasal 18 dalam UU Pers, berdampak pada tertekannya pertumbuhan usaha media massa dan menutup ruang kebebasan pers.
-
RUU Cipta Kerja Harus Berpihak Kepada Seluruh Pihak Industrial
Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
-
Mahfud MD: Nama Resminya Bukan Omnibus Law Tapi RUU Cipta Kerja
Karena bersifat general, maka ada nama resmi yang spesifik, yakni RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.
-
Menteri Agama Ungkap Alasan Ormas Islam Bisa Terbitkan Sertifikasi Halal di RUU Omnibus Law
Menurut Fachrul, aturan ini dibuat agar terjadi percepatan. Dirinya menyebut agar pemberian sertifikasi halal tidak terpusat pada MUI.
-
Bivitri Kritik Pernyataan Mahfud MD: Kalau Salah Ketik Sedikit Perbedaannya, Ini Kenapa Satu Pasal?
Bivitri Susanti mengkritik pernyataan Mahfud MD yang sebut ada kesalahan ketik di salah satu pasal dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Mahfud MD: Tidak Apa-apa, Biasa Sejak Dulu Ada Kekeliruan
Mahfud MD menyebut, kekeliruan pengetikan naskah dalam rancangan undang-undang (RUU) merupakan hal biasa yang sudah terjadi sejak dahulu.
-
Mahfud MD Akui Kekeliruan Omnibus Law PP Bisa Cabut UU: Bisa Diperbaiki Di DPR
Diketahui, dalam beleid itu, pemerintah disebut bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP).
-
Politikus Demokrat Sebut RUU Cipta Kerja Inkonstitusional
Niat pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah UU melalui Peraturan Pemerintah adalah langkah inkonstitusional
-
Ada Kekeliruan Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Pimpinan DPR: Human Error Itu Biasa Terjadi
Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak terlalu mempermasalahkan adanya kekeliruan dalam Pasal 170 draf
-
Pimpinan DPR RI : Peraturan Pemerintah Tak Bisa Ubah Undang-Undang
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyebut Peraturan Pemerintah (PP) tidak bisa mengubah undang-undang.
-
Fahri Hamzah Kritik Penasihat Hukum Jokowi
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, penasihat hukum Presiden Joko Widodo tidak cukup ahli.
-
Mahfud MD Bilang Ada Salah Ketik di Pasal 170 Pada Draf RUU Omnibus Law
Mahfud menegaskan undang-undang tidak bisa diganti lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).
-
Mahfud MD Klaim Omnibus Law Cipta Kerja Lebih Untungkan Buruh
Mahfud MD mengklaim isi draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disusun pemerintah akan lebih menguntungkan buruh.
-
Peraturan Pemerintah Bisa Cabut UU di Omnibus Law, Menteri Yasonna Bilang Ada Kesalahan
Kesalahan tersebut berada pada pasal 170 Bab XIII yang menyatakan UU bisa diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP).
-
Mahfud MD Pastikan Omnibus Law Cipta Kerja Untungkan Buruh
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disusun pemerintah dipastikan akan menguntungkan buruh.
-
Mahfud MD: Kalau Punya Masukan Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Sekarang Waktunya
Mahfud MD meminta agar buruh segera memberikan masukan terkait butir pasal mana saja di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan.
-
Bergesernya Makna Keadilan dalam Omnibus Law Cipta Kerja
Karena dengan adanya keadilan maka akan lahir sebuah keseimbangan hidup yang pada akhirnya bermuara pada kebahagiaan umat manusia.
-
Menkumham Sebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja Diciptakan Untuk Buka Lebih Banyak Lapangan Kerja
Yasonna Laoly mengatakan tujuan dibuatnya RUU Cipta Kerja menggunakan konsep Omnibus Law untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
-
Menkumham Akui ada Kekeliruan dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja
Menurut Yasonna kesalahan tersebut tidak akan direvisi dalam draf RUU yang tergolong Omnibus Law itu
-
Draf Omnibus Law Cipta Kerja Sebut PP Bisa Cabut UU, Ini Respons dari Mahfud MD hingga Yasonna Laoly
Pasal dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dikabarkan ada aturan yang menyebut pemerintah bisa mencabut UU melalui peraturan pemerintah (PP).
-
Fakta RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Bonus Pekerja Capai 5 Kali Gaji, Uang Penghargaan Dipangkas
Diserahkan kepada DPR RI, berikut poin-poin dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Bonus pekerja capai 5 kali gaji.
-
KSPSI Tanggapi Pasal Omnibus Law Cipta Kerja terkait Perburuhan
Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja, dinilai terdapat pasal-pasal yang merugikan bagi pekerja
-
Lewat Omnibus Law Cipta Kerja, Perizinan Akan Diganti Standardisasi
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini tengah digagas pemerintah disebut bakal mengganti hal-hal menyangkut perizinan
-
Serahkan Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR, Airlangga: Singkatannya Ciptaker, Jangan Diplesetin
Airlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian menyerahkan draft resmi RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Pimpinan DPR RI.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved