TOPIK
Omnibus Law Cipta Kerja
-
Pakar Hukum: Putusan MK Pertegas UU Cipta Kerja Sebelumnya Bermasalah
Feri Amsari apresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.
-
MK Kabulkan Gugatan Buruh, Said Iqbal: Omnibus Law Masa Lalu Selamat Tinggal Klaster Ketenagakerjaan
Said Iqbal sebut Omnibus Law sudah masa lalu, selamat tinggal klaster ketenagakerjaan, ingatkan DPR jangan mengulang kembali seperti UU Pilkada.
-
Said Iqbal Tegaskan Omnibus Law UU Cipta Kerja Buat Negara Jadi Agen Outsourcing
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja buat negara jadi agen outsourcing.
-
Ahmad Syaikhu: PKS Sejak Awal Konsisten Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sebagai partai pengusung pasangan AMIN memiliki visi dan misi yang sama untuk pembelaan pekerja.
-
Gelar Aksi di Gedung DPR RI, Said Iqbal: Kalau Omnibus Law Tetap Dibahas, Buruh akan Mogok Nasional
Jika permintaan tersebut tidak diamini maka bukan tidak mungkin nantinya akan kembali digelar aksi dengan massa yang lebih banyak.
-
Benarkah UU Omnimbus Law Cipta Kerja Menyengsarakan? Presiden Jokowi Uraikan 6 Dampak Positifnya
Presiden Joko Widodo menguraikan enam poin dampak positif dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Seorang Mahasiswa Pamit ke Ibunda Sebelum Ikut Demonstrasi, 'Hati-Hati di Jalan Perjuangan, Nak'
Diketahui mahasiswa tersebut meminta izin untuk ikut demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPR.
-
Polisi Bakal Bubarkan Buruh yang Datang ke Jakarta Untuk Ikut Demo Tolak RUU Cipta Kerja
Polda Metro Jaya bakal mencegah kedatangan ribuan buruh dari daerah yang ingin mengikuti aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
-
Tolak RUU Omnibus Cipta Kerja, 2 Juta Buruh Akan Gelar Aksi Mogok Nasional Selama 3 Hari
Sebanyak 2 juta massa buruh dari 150 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan menggelar aksi mogok nasional selama tiga
-
Politikus Demokrat: Zaman SBY Jadi Presiden Tak Ada RUU Diputuskan Hari Sabtu Malam
Pembicaraan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang digelar, Sabtu (3/10/2020) malam mengundang pertanyaan besar publik.
-
Politikus Demokrat Sebut Pembahasan RUU Cipta Kerja Ibarat Ibu Hamil yang Dipaksa Melahirkan
Benny K Harman mengkritik pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tersebut yang digelar, Sabtu (3/10/2020) malam.
-
YLBHI Soroti Peluang Korupsi dalam RUU Cipta Kerja
Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus mendapat sorotan setelah DPR dan pemerintah menyepakati membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI.
-
Partai Demokrat Kritik Tak Ada Rasa Keadilan Sosial dalam RUU Cipta Kerja
Partai Demokrat mengkritisi tidak adanya rasa keadilan sosial dalam Omnibus Law Cipta Kerja RUU Cipta Kerja.
-
Dua Fraksi Ini Resmi Menolak RUU Cipta Kerja
Hasilnya, RUU Cipta Kerja disetujui untuk diteruskan ke pengambilan keputusan tingkat II pada rapat paripurna DPR untuk segera disahkan.
-
7 Isu RUU Omnibus Law Ciptaker yang Picu Buruh Lancarkan Aksi Mogok Nasional
Dua Juta massa buruh di 150 kabupaten/kota di Indonesia akan melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020.
-
Tolak RUU Omnibus Law Ciptaker, 2 Juta Buruh di Seluruh Indonesia Berencana Mogok Nasional
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan massa buruh akan melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020.
-
Airlangga Hartarto Yakin RUU Cipta Kerja Dapat Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin bahwa RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional
-
Wakil Ketua DPR: Prokontra Pembahasan RUU Cipta Kerja Sebuah Dinamika dari Demokrasi
Menurutnya perbedaan dan perdebatan dalam penyampaian substansi merupakan dinamika dari sebuah demokrasi.
-
Baleg DPR Bantah Rapat Tengah Malam Buru-buru Bahas Omnibus Law Cipta Kerja
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan, pihaknya tidak kejar tayang dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
-
Ungkapan Terima Kasih Menko Airlangga kepada DPR, RUU Cipta Kerja Tuntas Dibahas
Airlangga berharap semoga RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan membawa Indonesia menuju negara yang adil
-
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Yakin RUU Cipta Kerja Dorong Pemerintahan Lebih Efisien
Bagi pelaku UMK diberikan kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal.
-
Partai Demokrat Ungkap 5 Alasan Tolak RUU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini.
-
Azis Syamsuddin: RUU Cipta Kerja akan Memberikan Kepastian pada Pelaku UMKM
UMKM akan mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu dalam proses perjalanan usahanya.
-
Pimpinan DPR: Aspirasi Buruh dan Pekerja Telah Diakomodir dalam RUU Cipta Kerja
aspirasi para pekerja dan buruh telah diakomodir Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas RUU Cipta Kerja.
-
Staf Ahli Kemenko Perekonomian: dalam RUU Ciptaker, Pekerja Kontrak dan Tetap Diberi Hak Sama
Elen mengatakan, dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.
-
KSPN Tak Ikut Mogok Nasional Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja
KSPN menilai advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dengan melakukan kajian kritis, loby, hingga terlibat
-
Ketua DPR: Jangan ada Pihak yang Dirugikan Omnibus Law
Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.
-
PKS Tolak Usul Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha di Sektor Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja
anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah mencabut secara keseluruhan pasal terkait pendidikan.
-
Pembahasan RUU Cipta Kerja Hampir Rampung, DPR Sebut Kepentingan Buruh Diutamakan
"Aspek perlindungan buruh tetap kita perhatikan, juga iklim investasi agar tidak mati. Jadi tidak dibebaskan begitu saja," kata Baidowi
-
Listrik Mati, Ini Alasan DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel
Kenapa di luar DPR? Boleh dalam tatib DPR, asalkan atas izin DPR dan kita sudah diizinkan karena darurat.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved