Tata Kelola Platform Digital di Indonesia Masih Reaktif dan Belum Proporsional
Riset menemukan krisis kepercayaan publik terhadap platform media sosial, khususnya terkait independensi keputusan mereka dari intervensi negara.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tata kelola platform digital di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar.
Riset terbaru Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan adanya krisis kepercayaan publik terhadap platform media sosial, khususnya terkait independensi keputusan mereka dari intervensi negara.
Peneliti CfDS, Bangkit Adhi Wiguna, menjelaskan bahwa masyarakat masih meragukan apakah keputusan yang diambil platform digital benar-benar bebas dari campur tangan pihak lain.
Baca juga: CSIS dan CfDS Gelar IRIS 2025, Bahas Risiko dan Peluang GenAI di Asia-Pasifik
“Situasi ini diperparah dengan meningkatnya ancaman terhadap pengguna, seperti misinformasi, serangan siber, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO),” ujar Bangkit saat memaparkan riset bertajuk “Mendorong Tata Kelola Platform Media Sosial yang Adil dan Proporsional” dalam diskusi publik di Kampus UGM Jakarta, Tebet, sekaligus peresmian kantor baru Fisipol UGM di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Riset CfDS juga menyoroti kerentanan pelaku e-commerce mikro yang sangat bergantung pada media sosial, namun kerap dirugikan oleh perubahan kebijakan sepihak dari platform.
Bangkit mencontohkan kasus pemadaman fitur live streaming TikTok yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam tata kelola platform.
“Regulasi tidak boleh hanya berfokus pada pengendalian, tetapi juga harus melindungi hak-hak pengguna dan pelaku ekonomi digital dari intervensi yang tidak proporsional,” tegasnya.
Ia menambahkan, ekosistem digital yang sehat hanya bisa terwujud dengan fondasi kebijakan yang kuat dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, platform, masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
Sementara itu, Dekan Fisipol UGM, Dr. Wawan Mas’udi, menegaskan pembukaan kantor baru di Jakarta merupakan langkah strategis untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami berharap Fisipol UGM dapat menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan publik yang berlandaskan data dan analisis mendalam,” jelasnya.
Kantor baru ini tak hanya menjadi pusat diskusi kebijakan publik, tetapi juga difungsikan untuk perkuliahan program magister berbasis blended learning, yang memadukan kuliah di Yogyakarta, pembelajaran daring, hybrid, dan tatap muka di Jakarta.
Melalui riset ini, CfDS berharap masyarakat dan para pemangku kepentingan mendapatkan gambaran utuh tentang dinamika kebijakan platform digital di Indonesia.
Keberadaan kantor Fisipol UGM di Jakarta juga diharapkan dapat memperkuat riset sekaligus mendorong terciptanya tata kelola digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Center for Digital Society (CfDS), sebuah pusat kajian yang berfokus pada dinamika masyarakat digital dan isu-isu kontemporer yang menyertainya.
Fokus Kajian
CfDS memiliki tiga bidang utama yang menjadi pilar kegiatan riset dan advokasinya yakni pemerintahan digital yang mengkaji implementasi e-government, keterkaitan media sosial dengan politik, serta literasi digital untuk mendukung transparansi dan efektivitas pemerintahan.
Ekonomi Digital yakni meneliti peran teknologi digital dalam mendorong UMKM, perkembangan fintech, dan potensi e-commerce sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Juga teknologi masa depan yang membahas peluang dan tantangan dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, hingga analitik data, serta implikasinya terhadap masyarakat.
Baca juga: Kemenperin dan JICA Percepat Adopsi Teknologi Digital di Industri Kecil dan Menengah Otomotif
Sebagai pusat kajian, CfDS tidak hanya berfokus pada riset, tetapi juga aktif memperluas dampaknya melalui berbagai kegiatan riset dan publikasi
CfDS menghasilkan studi kasus, laporan penelitian, komentar, hingga infografis populer Digitimes. Kolaborasi riset dengan mitra nasional maupun internasional juga menjadi bagian penting dari aktivitas mereka.
Juga program Pendidikan dan Pelatihan yakni mengembangkan Mata Kuliah Kecerdasan Digital (MKKD) yang terbuka untuk umum, serta program literasi digital Proliner bagi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN).
CfDS berkomitmen memperjuangkan solusi digital yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas melalui rekomendasi dan inisiatif kebijakan.
Prestasi Internasional
Pada 2018, CfDS UGM meraih penghargaan internasional dari World Summit on Information Society (WSIS) di PBB melalui kampanye “Knowledge Building towards Indonesian Digital Society”. Pencapaian ini menegaskan peran CfDS sebagai salah satu motor penggerak literasi dan transformasi digital di Indonesia.
Pria Bertato di Padalarang Bandung Nyaris Dihakimi Massa, Diduga Lakukan Pencabulan Anak |
![]() |
---|
Netizen Heboh Video Prabowo dan Gibran Diputar Sebelum Film Mulai di Bioskop |
![]() |
---|
Ferry Irwandi Sebut Kasus dengan TNI Sudah Selesai, Kapuspen Sudah Minta Maaf via Telepon |
![]() |
---|
Legislator PKS Nilai Usulan 1 Orang Punya 1 Akun Media Sosial Perlu Pendekatan Literasi |
![]() |
---|
Setelah 2 Tahun Menikah, Ikbal Bunuh Istri dan Bayi lalu Posting ‘Maaf Sayang’ di Medsos |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.