Literasi Keamanan Siber Perusahaan di Indonesia Masih Rendah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Literasi keamanan siber di kalangan pengelola dan pemilik perusahaan di Indonesia dinilai masih rendah meskipun transformasi digital kini masif terjadi di berbagai sektor industri.

Banyak perusahaan di Indonesia belum memiliki sistem keamanan siber memadai dan membuat mereka semakin rentan terhadap berbagai ancaman digital seperti peretasan, kebocoran data, hingga serangan ransomware.

“Banyak perusahaan belum menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah menjadi target, bahkan sejak awal mereka terhubung ke internet,” ujar Edward, Direktur PT Nusa Network Prakarsa, perusahaan penyedia solusi keamanan jaringan dan infrastruktur IT di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.

Baca juga: Serangan Siber Berbasis AI di Indonesia Melonjak Tajam, Temuan IDC Bikin Terperangah

Edward menjelaskan, kelemahan terbesar perusahaan di Indonesia dalam hal keamanan siber bukan pada teknologinya, tapi pada minimnya kesadaran dan literasi keamanan digital di internal perusahaan. “Kebocoran data di perusahaan sering disebabkan oleh hal-hal sepele, seperti penggunaan password yang mudah ditebak atau klik tautan phishing oleh karyawan,” kata Edward.

Menurut Edward, banyak pelaku usaha masih melihat keamanan siber sebagai biaya tambahan, bukan sebagai perlindungan strategis bagi kelangsungan bisnis. Padahal, satu insiden peretasan saja bisa menyebabkan kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasi. Kesadaran ini harus mulai dibangun dari level pimpinan, bukan hanya diserahkan ke tim IT semata.

“Selain karena alasan biaya, banyak perusahaan juga enggan berinvestasi pada keamanan siber karena merasa sistem IT mereka sudah cukup aman atau belum pernah mengalami insiden serius," ujarnya. Pola pikir perusahaan bahwa ‘selama ini tidak ada masalah’ masih sering dijumpai, sehingga pengamanan digital dianggap bukan prioritas. "Padahal, tanpa regulasi yang tegas soal standar keamanan, banyak pelaku usaha cenderung menunda hingga terjadi insiden yang merugikan,” ujar Edward.

Edward menekankan, transformasi digital dan keamanan siber sejatinya merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang beranggapan bahwa penerapan satu jenis sistem keamanan saja sudah cukup untuk melindungi seluruh infrastruktur digital mereka. 

"Padahal, ancaman siber terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga pendekatan keamanan pun harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika risiko yang ada," kata dia.

Menurutnya, para pengelola perusahaan perlu mengimplementasikan solusi menyeluruh, mulai dari perancangan sistem keamanan berbasis kebutuhan bisnis, implementasi firewall dan endpoint protection.

“Kami ingin menciptakan budaya keamanan digital yang berkelanjutan. Bukan hanya pasang sistem lalu selesai, tapi memastikan setiap elemen di perusahaan paham dan siap menghadapi risiko siber,” ungkap Edward.

Dia menambahkan, berdasarkan pengalaman menjalankan sejumlah kolaborasi penting, pihaknya sering terlibat membantu perusahaan dalam memperkuat sistem teknis dan merancang kebijakan internal keamanan informasi yang sejalan dengan standar global. 

Menurut Edward, langkah semacam ini mencerminkan peran perusahaan sebagai mitra transformasi digital yang tidak hanya fokus pada solusi teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan budaya keamanan siber di dalam organisasi.

Edward menegaskan, kolaborasi antara penyedia solusi IT dan perusahaan pengguna sangat penting untuk menciptakan sistem keamanan yang adaptif dan efisien serta mewujudkan sistem keamanan digital yang kuat dan terukur. (tribunnews/fin)