Pemilihan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump Tidak Lagi Terima Perlakuan Spesial Twitter Jika Kalah dalam Pilpres Periode Ini
Donald Trump tak hanya kehilangan jabatannya sebagai presiden jika ia kalah, tapi juga perlakuan khusus yang didapatnya dari Twitter.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Donald Trump tak hanya kehilangan jabatannya sebagai presiden jika ia kalah, tapi juga perlakuan khusus yang didapatnya dari Twitter.
Dilansir The Guardian, Twitter telah mengkonfirmasi, jika Trump meninggalkan Gedung Putih, ia tidak lagi mendapat perlakuan khusus yang disebut "newsworthy individual" atau individu yang layak diberitakan.
Kebijakan Twitter mengenai kelayakan berita melindungi orang-orang tertentu - seperti pejabat terpilih dengan lebih dari 250.000 pengikut - dari penangguhan atau pemblokiran akun.
Kebijakan itulah yang menyebabkan Twitter membungkam, tetapi tidak menghapus, setidaknya 12 tweet dari presiden AS selama seminggu terakhir.
Padahal, cuitan-cuitan itu dianggap memicu keraguan masyarakat pada proses demokrasi.
Baca juga: Berkicau di Twitter, Donald Trump: Biden Jangan asal Klaim Jabatan Presiden
Baca juga: Joe Biden Menuju Kemenangan, Berpotensi Raih 42 Suara Elektoral Lagi, Donald Trump Kehabisan Langkah
Namun kini, Twitter telah memastikan, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi mantan pejabat.
Mereka harus mengikuti aturan yang sama seperti orang lain.
Jika tweet melanggar aturan itu, tweet itu akan dihapus.
Jika Trump terus melanggar aturan Twitter pasca-kepresidenan, akunnya dapat ditangguhkan.
"Pendekatan Twitter terhadap para pemimpin dunia, kandidat, dan pejabat publik didasarkan pada prinsip bahwa orang harus bisa memilih untuk melihat apa yang dikatakan pemimpin mereka dengan konteks yang jelas," kata seorang juru bicara kepada Guardian.
"Ini berarti bahwa kami dapat menerapkan peringatan dan label, dan membatasi keterlibatan pada Tweet tertentu."
"Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, tapi bukan untuk warga negara ketika mereka tidak lagi memegang jabatan itu."
Sementara itu, anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia telah memperbarui seruan untuk menangguhkan akun Donald Trump bahkan sebelum kemungkinan transisi jabatan pada bulan Januari.
Pada hari Rabu, perwakilan Demokrat Gerry Connolly dari Virginia meminta di Twitter untuk menangguhkan akun Trump.
"Ini adalah disinformasi murni. Suara yang valid sedang dihitung. Ini Amerika, bukan Rusia," katanya menanggapi tweet Trump yang berisi dugaan kecurangan pemilu.
