TAG
Zainal Arifin Mochtar
Berita
Foto (2)
-
Soal Gugatan Syarat Cawapres, Ahli Hukum: MK Sebaiknya Masuk ke Subtansi Permohonan
"Satu-satunya yang baru adalah menghindari penolakan legal standing dan Perindo mencoba mencukupkan legal standing ya,"
-
Ahli Hukum di PN Jaksel: Praperadilan Novanto Gugur Saat Sidang Dakwaan Dimulai
Ahli hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar menyebutkan sidang praperadila Setya Novanto,otomatis gugur ketika sidang dakwaan telah dibuka hukum
-
Sidang Praperadilan Setnov, KPK Hadirkan Ahli Hukum UGM
Diketahui, kemarin sidang praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua orang ahli hukum.
-
Zainal: Tak Usah Konferensi Pers, Laporkan Saja Kalau Memang Benar Korupsi
Dengan ulah terbaru Pansus Angket KPK itu, Zainal semakin yakin ada agenda terselubung yang direncanakan pansus selama ini.
-
Aktivis Antikorupsi Minta DPR Tahan Diri Tidak Campuri Kewenangan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi mendapat dukungan dari aktivis antikorupsi seperti Natalia Soebagjo, Betti Alisjahbana.
-
Aktivis Korupsi Sebut Daftar Politisi di Dakwaan Kasus E-KTP Belum Tentu Terlibat
Nama-nama politisi yang dibacakan dalam dakwaan persidangan kasus korupsi e-KTP belum tentu merupakan penerima suap.
-
Mengapa Revisi UU KPK Selalu Muncul Ketika KPK Ungkap Kasus Besar?
"Revisi UU KPK selalu ada ketika KPK 'menebar angin' dan KPK akan mendapatkan badai yang sangat besar," jelas Zainal.
-
Pengamat: Tidak Boleh Terjadi Barter-barter Politik dalam Pertemuan SBY-Jokowi
SBY menyebut pertemuan itu sebagai ajang tabayyun kepada pucuk pimpinan tertinggi atas beberapa isu dan situasi terakhir bangsa.
-
Baru Sekarang 14 Politisi Kembalikan Duit Terindikasi Hasil Korupsi e-KTP, Pengamat: Terlambat!
"Sudah ketahuan, baru mengembalikan. Ya bisa dibilang terlambat, karena baru sekarang mengembalikannya."
-
Saatnya Jokowi Harus Fokus ke Penegakan Hukum
Semenjak Joko Widodo - Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu, hingga kini permasalahan penegakan hukum belum benar-benar bisa dituntaskan.
-
Kalau Hanya Rekomendasi, Apa Bedanya Satgas Kemenhub dengan Ombudsman
Langkah pemerintah untuk memberantas praktik pungutan liar (Pungli) di lembaga negara adalah sebuah hal yang patut diapresiasi.
-
Zainal Arifin: Pemberi Pungli Juga Harus Ditindak
Zainal Arifin Mochtar mengapresiasi upaya pemerintah menggelar operasi guna memberantas pungutan liar.
-
Kerusakan Jalan di Jalur Pantura Bisa Jadi Akibat Pungli
"Misalnya dia bawa satu truk, lalu dipecah jadi beberapa truk (karena ada batas maksimal), (Maka dia) bisa (tertahan) macet, itu berimplikasi ke dia,"
-
Dua Tahun Menjabat, Jokowi-JK Dinilai Menyerah di Hadapan Politik
Kelemahan tersebut, mulai dari sistem hingga orang yang menduduki atau berwenang dalam penegakan hukum.
-
Ini Kata Pukat UGM soal Beredarnya Surat Pemberhentian Fahri Hamzah dari PKS
Beredarnya surat pemberhentian Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditanggapi Zainal Arifin Mochtar
-
Walhi Minta Bencana Ekologis Jadi Isu Penting pada Debat Pilkada
Nantinya, menurut Abet, panelis dapat mempertanyakan isu tersebut serta penanggulangannya oleh para kandidat.
-
Sekjen NasDem Tersangka, Pengamat: Tidak Ada Tebang Pilih Kasus di KPK
Jangan sampai ini jadi pemicu partai NasDem juga ikut mendukung revisi UU KPK yang saat ini sedang ditunda.
-
Saksi Ahli: Pernyataan Komisioner KY Soal Hakim Sarpin Normal-normal Saja
Zainal menyampaikan ke penyidik bahwa tidak ada unsur pidana dalam pernyataan yang disampaikan Taufiq.
-
Kasus Bambang Widjajanto Diharapkan Tidak Sampai ke Persidangan
"Untuk masuk ke pengadilan ini bisa panjang untuk diperdebatkan, ini bukan pidana," ujar Zainal.