TAG
Yustinus Prastowo
Berita
Foto (4)
-
Jubir Kemenkeu Jawab Tudingan Ada Menteri Bekingi Bisnis Perusahaan Bodong
Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo angkat bicara terkait tudingan Staf Direktorat Jenderal Pajak Bursok Anthony Marlon kepada Menkeu Sri Mulyani.
-
69 Pegawai Dicurigai Hartanya dan 39 Pejabat Kemenkeu Duduki Posisi Komisaris di BUMN, Ini Daftarnya
Harta yang tak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 yang dilaporkan 2020.
-
Hari Ini, Kemenkeu Ungkap 69 Pegawai Punya Harta Tak Wajar hingga Tindak Lanjut Kasus Rafael Alun
Rafael mengakui mobil Rubicon, Land Cruiser, Harley Davidson, Yamaha, bahkan BMW putih tertulis bukan atas namanya.
-
Besok, Kemenkeu akan Berikan Penjelasan Terkait Puluhan Pegawainya yang Miliki Harta Tidak Wajar
Kementerian Keuangan mengkonfirmasi telah memanggil sebanyak 69 pegawainya yang berharta tak wajar.
-
Said Didu Unggah Video Pria yang Ngaku Anak Pejabat Pajak Punya Rubicon, Stafsus Menkeu: Itu Satire
Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Sri Mulyani, Prastowo menanggapi cuitan Said Didu soal unggagan video pria ngaku anak pejabat pajak.
-
Rafael Alun Mengundurkan Diri, Stafsus Menkeu: Kami akan Pelajari
Rafel Alun Trisambodo menyatakan mundur dari aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
-
Peristiwa Rafael Alun Trisambodo, Akibat Ulah Anaknya hingga Akhirnya Mundur Jadi ASN Ditjen Pajak
Dandy sering pamer kekayaan seperti menggunakan motor gede yang harganya ratusan juga dan mobil-mobil mewah.
-
Anak Rafael Alun Trisambodo Dikabarkan Punya Bisnis Indekos di Jakarta Selatan, Kemenkeu Investigasi
Dari aplikasi penyewaan kos diketahui Mario Dandy menyewakan indekos seharga Rp 3.500.000 per bulan termasuk biaya listrik.
-
Kemenkeu Sebut Rubicon Milik Rafael Alun Trisambodo Digunakan Anaknya Sudah Dilaporkan ke Penyidik
Nantinya melalui penyidikan itu kepolisian akan menemukan kepastian dari kepemilikan hingga pembayaran pajak mobil mewah tersebut.
-
Kemenkeu Akan Selidiki Kos Diduga Milik Anak Pejabat Pajak yang Aniaya Putra Pengurus GP Ansor
Kemenkeu akan menyelidiki kos yang diduga dimiliki tersangka yang menganiaya anak dari pengurus GP Ansor dengan melibatkan KPK dan PPATK.
-
Anak Pejabat Pajak Jadi Tersangka Penganiayaan, Kini Harta Ayahnya Rp56 Miliar Diperiksa Kemenkeu
Mengutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Rafael Alun Trisambodo memiliki kekayaan sebesar Rp56,10 miliar.
-
6 Point Sikap Kemenkeu soal Kasus Aniaya Anak di Bawah Umur oleh Keluarga Pejabat Pajak
Enam poin tersebut membahas mengenai tindak lanjut Kemenkeu terhadap penggunaan mobil jenis Jeep Rubicon berwarna hitam yang dikendarai anak pejabat
-
Kementerian Keuangan Bakal Periksa Pejabat Ditjen Pajak Buntut Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur
Polisi resmi menetapkan Mario Dandy Satriyo (20) pengemudi Rubicon pelaku kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial D di Pesanggarahan
-
Fakta Perseteruan Bupati Meranti vs Kemenkeu: Berawal dari Kata Iblis Setan, Dipanggil Kemdagri
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil berseteru dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
-
Staf Khusus Sri Mulyani Ungkap Tugas Berat Menteri Keuangan Pertama Era Orde Baru
Frans Seda menjadi menteri keuangan periode 1966 sampai 1968 atau pada saat Indonesia mengalami transisi politik dari orde lama ke orde baru.
-
Polemik Blokir Aplikasi oleh Kominfo, Stafsus Menkeu Jelaskan Perbedaan PSE dan PMSE
Ada penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum tentu melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia, misalnya search engine.
-
Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran Dinilai Bisa Tekan Beban Negara
Tingginya harga komoditas termasuk minyak mentah membuat harga BBM maupun LPG di pasaran terkerek naik
-
Besok MyPertamina Berlaku di 11 Daerah, 'Orang Kaya Masih Mendominasi Pemakaian Pertalite'
Uji coba di 11 wilayah tersebut mencakup Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Yogyakarta.
-
Masih Banyak Orang Kaya Menikmati Pertalite, Kemenkeu Dorong Implementasi MyPertamina
Uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina akan dilakukan di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Yogyakarta.
-
Bangun Rumah Sendiri Dikenai Pajak Oleh Pemerintah
Menteri Keuangan menerbitkan aturan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)