TAG
UU Ormas
Berita
Foto (7)
-
Larangan Seragam Loreng Ormas, GP Ansor Minta Ada Dialog dengan Pemerintah
Ia juga menekankan, Banser tidak pernah terlibat dalam aksi premanisme atau pelanggaran hukum meskipun memiliki atribut semi-militer.
-
Pakai Loreng Dilarang, Tapi Retret Full Atribut Militer, GP Ansor: Logika Pemerintah Bermasalah
Belum lagi adanya peraturan untuk seragam satpam yang diganti menjadi warna cokelat ala anggota Polri.
-
GP Ansor: Seragam Banser Tak Tiru TNI, Corak Loreng Warisan Kiai dan Disetujui Gus Dur
Ia juga menegaskan bahwa Banser tidak pernah terlibat dalam praktik intimidasi atau pelanggaran hukum sebagaimana yang sering dikaitkan dengan ormas
-
Hercules Ancam Kepung Gedung Sate: Dedi Mulyadi Lupa Jasa Ormas?
Hercules ancam turunkan puluhan ribu ormas ke Gedung Sate karena Dedi Mulyadi dinilai tak hargai dukungan saat Pilgub Jabar.
-
Komisi II DPR Tunggu Usulan Resmi Pemerintah untuk Revisi UU Ormas
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya menunggu usulan resmi dari pemerintah untuk memulai proses revisi UU Ormas
-
Meski Langgar UU Ormas, Khilafatul Muslimin Terdaftar Sebagai Yayasan di Kemenkumham
Dalam penyelidikan sementara, Abdul Qadir diketahui sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi yang disebut berhaluan Khilafah.
-
Berantas Akar Ajaran Radikalisme, UU Terorisme dan Ormas Diusulkan Direvisi
Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara mengusulkan kepada DPR RI dan pemerintah untuk merevisi UU Terorisme dan UU Ormas.
-
Hakim Tak Terima Eksepsi Rizieq Shihab yang Sebut JPU Licik Menyeret Pakai UU Ormas
Rizieq Shihab menyatakan bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menyeret dirinya adalah bentuk dari kejahatan politis.
-
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Gaya Pembubaran Ormas saat Ini Mirip dengan Orde Baru
Feri Amsari mengatakan pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah saat ini mirip dengan Orde Baru.
-
Pemerintah Memiliki Dasar Kuat untuk Larang FPI
Pemerintah disebut memiliki dasar hukum yang kuat untuk melarang aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI).
-
Gus Yaqut Imbau Eks HTI Kembali ke NKRI
Ketua Umum Pimpian Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menanggapi putusan sidang HTI di PTUN Jakarta, Senin (7/5/2018) yang menolak gugatan
-
Sosialisasikan UU Tentang Keormasan, Kominfo Ajak Berbagai Ormas Berdiskusi
kemkominfo mengajak berbagai ormas di Bekasi untuk diskusi bersama tentang undang-undang ini di Ballroom Aston Imperial Hotel Bekasi
-
Pihak Pemerintah Sampaikan Duplik Gugatan Pembubaran HTI di PTUN
"Pertama objek sengketa ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sudah jelas itu, Kemenkumham," ujar Wayan.
-
Penolakan Ustaz Shomad di Bali Dinilai Bertentangan dengan UU Ormas
LBH Street Lawyer bereaksi atas penolakan dan persekusi terhadap Ustadz Abdul Shomad di Bali.
-
Sejumlah Fraksi Pertanyakan Tidak Masuknya UU Ormas dalam Prolegnas 2018
Kami mohon penjelasan dari pimpinan baleg terkait hilangnya RUU 16/2017 di draf prolegnas prioritas 2018,
-
Harapan Politisi PPP Arsul Sani Jika UU Ormas Direvisi
Dia berharap pemerintah tidak melakukan langkah represif dengan semena-mena dalam membubarkan Ormas.
-
Imparsial: Bukan Kekuasaan yang Membubarkan Ormas, Tapi Pengadilan
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mempertanyakan diterbitkannya UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
-
PPP Khawatir Seruan Boikot Partai Pendukung UU Ormas Bisa Menjurus Konflik Horizontal
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara mengenai seruan boikot partai pendukung Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU.
-
Wasekjen Baru Demokrat Beberkan Isi Pertemuan SBY-Jokowi soal UU Ormas
Tidak jauh dari SBY berdiri memberikan penjelasan persnya, tampak sosok baru di jajaran pejabat utama partai berlogo bintang mercy ini.
-
Kemendagri: Revisi UU Ormas Mengedepankan Aspek HAM, Partisipasi dan Kedaulatan Negara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sejak awal sudah menegaskan, agar revisi UU Ormas, konstruksinya tepat.