TAG
UU Desa
Berita
Foto (31)
-
Yandri Ajak Muhammadiyah Bangun Desa Berantas Kemiskinan, Ini Respons Abdul Mu'ti
Yandri Susanto mengajak Persyarikatan Muhammadiyah untuk bergerak bersama dalam memajukan Indonesia melalui desa.
-
Pemerintah Menolak Beri Keterangan dalam Sidang Uji Materi UU Desa di Mahkamah Konstitusi
Pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan keterangan dalam sidang uji materi terkait Undang-Undang (UU) Desa yang digelar di Mahkamah Konstitusi.
-
Satu Dasawarsa UU Desa, Apdesi: Digitalisasi Transaksi Sangat Diperlukan UMKM
Apdesi menekankan kepada anggota-anggotanya untuk menseriusi perkembangan zaman terkini.
-
Jokowi Teken UU Desa: Kepala Desa Dapat Uang Pensiun, Jabatan Kades Maksimal 16 Tahun
Kabar baik bagi para kepala desa (kades) di seluruh Indonesia, Jokowi resmi tandatangai UU Desa, nantinya kades dapat uang pensiun.
-
Jokowi Teken UU Desa: Kades Bisa Jabat Maksimal 16 Tahun
Sementara itu, Kepala desa yang masih menjabat di periode ketiga, maka menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan undang-undang terbaru.
-
26 Poin Perubahan Dalam Revisi UU Desa yang Disahkan DPR RI, Masa Jabatan Kades Kini 8 Tahun
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan menjadi Undang-Undang berisi 26 poin perubahan.
-
Revisi UU Desa Disahkan DPR, Jabatan Kepala Desa Kini Jadi 8 Tahun
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi Undang-Undang (UU).
-
DPR Sahkan RUU Desa jadi UU, Atur Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang (UU).
-
RUU Desa Dibawa ke Paripurna, Kades Indonesia Bersatu: Terima Kasih Presiden Jokowi dan DPR
Salah satu poin yang disetujui dalam RUU itu yakni masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.
-
Perkumpulan Aparatur Desa Temui Presiden Jokowi di Istana
Selain Papdesi, hadir pula perwakilan asosiasi pemerintahan desa lainnya dalam pertemuan tersebut.
-
Revisi UU Desa Segera Dibahas, Kades Indonesia Bersatu Janji Tidak akan Turun ke Jalan
Kepala Desa yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu (KIB) menyambut baik rencana pembahasan Revisi UU/6/2014 tentang Desa oleh DPR RI.
-
Gelar Rakercab Papdesi, Aparatur Pemerintah Desa Sukoharjo Desak Percepatan Revisi UU Desa
Papdesi Sukoharjo mendesak pemerintah pusat segera merevisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
-
MK Tolak Permohonan Perangkat Desa Bisa Jadi Pengurus Partai Politik
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
-
Dana Desa Diusulkan Naik Jadi Rp2 Miliar, Duitnya Diambil dari Transfer Daerah
Ketua Baleg DPR tak setuju usulan agar dana desa diubah dari 10 persen menjadi 15 persen bersumber dari dana transfer daerah.
-
Revisi UU Desa, Baleg DPR Usulkan Dana Desa Naik Jadi Rp 2 Miliar
Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa Badan Legislasi DPR RI menyepakati besaran dana desa menjadi Rp 2 miliar per desa.
-
Revisi UU Desa, DPR Sepakat Aturan Calon Kades Tunggal Vs Kotak Kosong Dihapus
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan nantinya calon tunggal langsung ditetapkan oleh panitia pemilihan desa.
-
Baleg DPR RI Usulkan Anggaran Desa Diusulkan Naik Jadi Rp 2 Miliar
Anggaran desa diusulkan mengalami kenaikan sebesar 100 persen, dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar per tahun.
-
Revisi UU Desa, Baleg DPR Sepakati Perpanjang Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun
Sebanyak enam fraksi di DPR RI menyepakati perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
-
Budiman Sudjatmiko Sebut UU Desa Bantu Indonesia Bertahan Menghadapi Pandemi
Inisiator dan Pimpinan Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko menyatakan UU Desa sangat berperan penting bagi kemajuan desa di Indonesia saat ini.
-
Ketua Umum Apdesi Sebut Kehadiran Megawati di HUT ke-9 UU Desa Sebagai Ketua BPIP
Ia menuturkan bahwa kehadiran Presiden RI ke-5 ini karena adanya kerja sama antara Apdesi dengan BPIP terkait Bimtek perihal Pancasila.