TAG
uji formil
Berita
-
Usai Uji Formil Gugur, Kini UU TNI Masuk Uji Materiil di MK
Usai pengujian formil terhadap revisi rancangan Undang-Undang TNI gugur, kini gugatan itu berlanjut melalui pengujian materiil di MK.
-
Setelah Uji Formil UU TNI Ditolak MK, Koalisi Masyarakat Sipil akan Lanjut Uji Materiil
Para pemohon pengujian formil revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) akan kembali melakukan pengujian ke MK kali ini uji materiil.
-
Bivitri Susanti Tegaskan Revisi UU BUMN Hanya untuk Mendukung Danantara
Bivitri Susanti, menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN tak layak dimasukkan sebagai fast track legislation.
-
Wartawan Jadi Saksi Uji Formil UU BUMN di MK, Sebut Proses Revisi Ngebut karena Terkait Danantara
Seorang wartawan dari media massa Jawa Pos, Agus Gusti Prasetyo, menjadi saksi dalam sidang lanjutan uji formil UU BUMN.
-
Mahasiswa FH Unpad Gugat UU TNI ke MK, Soroti Kurangnya Partisipasi Publik di Proses Legislasi
Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) mengajukan permohonan uji formil terhadap UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
-
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU Kesehatan dari IDI, Berikut Pertimbangan Hakim
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut.
-
Uji Formil UU Kesehatan Ditolak MK, IDI Bakal Ajukan Uji Materiil
Hormati putusan MK soal penolakan uji formil UU Kesehatan, IDI dan 4 organisasi profesi lain bakal ajukan uji materiil ke MK.
-
4 Hakim Dissenting Opinion saat MK Tolak Uji Formil UU Kesehatan, Ketua MK: Seharusnya Dikabulkan
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil Undang-undang (UU) 17/2023 tentang Kesehatan, Kamis 29 Februari 2024.
-
Hakim Arief Hidayat Usul Putusan MK dapat Diuji Formil
Arief Hidayat mengusulkan agar uji formil juga dapat dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
BREAKING NEWS MK Tolak Uji Formil Batas Usia Capres/Cawapres yang Diajukan Denny Indrayana
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya prmohonan uji formil tentang syarat batas minimal usia capres/cawapres.
-
Denny Indrayana Usulkan MK Percepat Putus Uji Formil Syarat Batas Usia Capres Terbaru
Denny Indrayana, mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) putus lebih cepat uji formil Putusan 90/2023 tentang syarat batas usia Capres-Cawapres terbaru.
-
Bawa Spanduk Jumbo, Massa Buruh Kawal Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja di MK Terus Bertambah
Jelang sore massa aksi buruh kawal putusan uji formil UU Cipta Kerja di MK terus bertambah atau berdatangan mengarah ke kawasan Patung Kuda Jakarta
-
Kawal Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja di MK, Massa Aksi Buruh Bakar Ban di Bundaran Patung Kuda
Massa aksi dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) ikut mengawal putusan uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa.
-
Ribuan Buruh Gerebek Kawasan Patung Kuda, Kawal Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja di MK
Buruh dari KSPSI padati kawasan Patung Kuda, Selasa (2/10/2023) kawal putusan uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.
-
DPR Tak Hadir, MK Tunda Sidang Uji Formil UU Ciptaker
Perwakilan Presiden kemudian menyampaikan permohonan untuk perpanjangan waktu penyampaian keterangan Presiden dua pekan ke depan.
-
Uji Formil UU Cipta Kerja Dapat Dilanjutkan, Partai Buruh: MK akan Panggil Presiden dan DPR
Uji formil oleh MK ini untuk merespon gugatan Judicial Review UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah diajukan Partai Buruh.
-
Disebut Tak Punya Legal Standing Uji Formil Perppu Cipta Kerja, Pemohon Nilai Pemerintah Keliru
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji formiil Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kamis
-
Sidang Uji Formil Perppu Cipta Kerja di MK, Pemerintah Sebut Pemohon Tak Punya Legal Standing
MK gelar sidang uji formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kamis (9/3/2023) agenda mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah.