Pendidikan GOTAG
Tes Wawasan Kebangsaan
Berita
Foto (25)
-
Nurul Ghufron Bantah KPK Tawari Pegawai TMS Kerja di BUMN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pimpinan tidak ada yang menyuruh pegawai gagal jadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut mengundurkan diri.
-
Komisi Informasi Pusat Gelar Sidang Bahas TWK Pegawai KPK 13 September
Sebelumnya, 11 orang perwakilan pegawai nonaktif KPK menggugat keterbukaan informasi terkait dengan hasil TWK.
-
Rekomendasi Ombudsman Diabaikan, Pakar Nilai KPK Harus Jelaskan ke Publik
Suparji pun mempertanyakan sikap para pimpinan KPK yang keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP) Ombudsman.
-
Kelakar Nurul Ghufron soal Rekomendasi Ombudsman: ''Atasan KPK Ini Langit-langit, Lampu''
pimpinan KPK menyatakan keberatan atas rekomendasi Ombudsman RI mengenai adanya maladministrasi penyelenggaraan TWK
-
15 Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan TWK di SKD CPNS 2021, Berikut Kisi-kisinya
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi salah satu materi yang akan diujikan dalam tes Seleksi Komptensi Dasar (SKD) CPNS 2021.
-
Apa Itu Passing Grade SKD CPNS 2021? Berikut Pengertian dan Rincian Nilai Ambang Batas
Berikut ini mengenai passing grade atau nilai ambang batas SKD CPNS 2021 yang telah diumumkan KemenpanRB kemarin, Kamis (29/7/2021).
-
18 Pegawai KPK yang Ikut Diklat Bela Negara Tetap Perjuangkan Nasib Koleganya
Sebanyak 18 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara
-
Novel Baswedan ke Dewas KPK: Semoga Beliau Tak Permalukan Diri Sendiri
Novel Baswedan menyampaikan pendapat soal perbedaan temuan antara Dewan Pengawas KPK dan Ombudsman Republik Indonesia
-
75 Pegawai KPK Bakal Beri Bukti Tambahan ke Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan
75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal memberikan bukti tambahan kepada Dewan Pengawas KPK.
-
BKN Pelajari Laporan Ombudsman Terkait Maladministrasi dalam Proses TWK Pegawai KPK
Ketika ditanya lebih jauh mengenai apa langkah BKN selanjutnya setelah selesai mempelajari laporan tersebut, Bima belum menjawab.
-
Ombudsman RI: Mekanisme Peralihan Pegawai KPK Tak Jelas
Ombudsman RI mengungkap penyebab timbulnya polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK.
-
POPULER NASIONAL Apa Itu Varian Delta? | Soal TWK di KPK, Kepala BKN Mengaku Sudah Jujur
Berita populer nasional Tribunnews: Mengenal apa itu varian Delta hingga Kepala BKN mengaku telah jujur pada Komnas HAM soal TWK di KPK.
-
Soal TWK, Komnas HAM Temukan Beda Keterangan BKN dan KPK hingga Nurul Ghufron Tak Jawab 3 Pertanyaan
Komnas HAM temukan beda keterangan antara BKN dan KPK hingga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tak bisa jawab 3 pertanyaan.
-
Panggil BKN dan Psikologi TNI AD, Komnas HAM Ingin Klarifikasi Mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan KPK
Komnas HAM telah memanggil perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan tim psikologi dari TNI Angkatan Darat.
-
Tanggapi Polemik TWK, Ali Mochtar Ngabalin: Jangan Bawa KPK pada Urusan Politik
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar menanggapi polemik TWK KPK yang tak kunjung selesai, Rabu (9/6/2021)
-
Mahfud MD Buka Suara soal Polemik TWK di KPK, Minta Jokowi Tak Disalahkan, Tuding Parpol dan DPR
Mahfud menyatakan polemik TWK yang membuat 51 pegawai KPK dipecat bukanlah kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Respons Firli Bahuri Sikapi Komnas HAM yang Bakal Panggil Pimpinan KPK Soal Polemik TWK
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku belum tahu apakah akan menghadiri agenda tersebut atau tidak.
-
Tanggapi Tes Wawasan Kebangsaan, Peneliti ICW: Legalitas Bermasalah dan Substansi Banyak yang Keliru
Peneliti ICW, Kurnia menilai tes wawasan kebanggsaan (TWK) itu tidak memiliki legalitas dan substansinya juga banyak yang keliru.
-
Fadli Zon Soroti Pegawai KPK Dilantik Bertepatan di Hari Lahir Pancasila, Singgung Polemik TWK
Fadli Zon soroti pelantikan pegawai KPK di hari lahirnya Pancasila, singgung polemik TWK: Jangan sampai Jadi Alat Tunggal Ukur Kebangsaan Seseorang.
-
ICW Sebut Jokowi Jarang Keluarkan Kebijakan yang Kuatkan KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang tidak menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
