Pendidikan GOTAG
Tes Wawasan Kebangsaan
Berita
Foto (25)
-
Sebagian Besar Pegawai KPK yang Tidak Lulus Asesmen TWK Mengaku Tak Diberitahu Hasil Tesnya
Mayoritas pegawai KPK yang tidak lulus TKW sebagai ASN mengaku tidak diberitahu hasil tes tersebut.
-
Tanggapi Busyro Muqoddas, Komisi III : Lebih Baik Semua Berhenti Kembangkan Sikap Suudzon
Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani meminta semua pihak berhenti untuk berprasangka buruk atau suudzon menyikapi penonaktifan 75 pegawai KPK.
-
Sikap Novel Baswedan ketika Jokowi Tolak 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diberhentikan
Begini sikap penyidik senior KPK Novel Baswedan ketika Jokowi menolak 75 pegawai KPK tak lolos TWK diberhentikan.
-
Ray Rangkuti: Peryataan Presiden agar MenPANRB Ambil Alih Status 75 Pegawai KPK Sudah Tepat
Pengamat Ray Rangkuti nilai Menteri PANRB yang paling tepat memastikan peralihan status staf KPK jadi ASN.
-
Antasari: Tes Wawasan Kebangsaan Bisa untuk Evaluasi, Tapi Tidak Asal Pecat
Antasari Azhar menilai tes wawasan kebangsaan tidak menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK tidak lolos tes.
-
PKS Apresiasi Jokowi soal Dukungannya kepada 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera apresiasi langkah Jokowi dukung 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
-
Arief Poyuono Minta Jokowi Tak Intervensi soal 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Akibat TWK
Arief Poyuono meminta Presiden Jokowi tak melakukan intervensi soal 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
-
Heran 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Saut Situmorang: Ideologi Pancasila Mereka Lebih dari Rata-rata
Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menilai ideologi 75 orang pegawai KPK yang tak lolos KPK lebih Pancasila dari rata-rata penduduk Indonesia.
-
Jokowi Tolak Pemberhentian 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Begini Sikap Gerindra
Habiburokhman mengaku setuju dengan pandangan Jokowi dimana jangan sampai ada pegawai KPK yang merasa disingkirkan.
-
Mantan Pimpinan KPK: Ada Upaya Tamatkan Riwayat KPK untuk Kepentingan Politik Pemilu 2024
menurut Busyro, rangkaian upaya menamatkan KPK dari revisi UU KPK hingga penonaktifan 75 pegawai tidak lepas dari kepentingan politik
-
Jokowi Tolak Pemberhentian 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Berikut Pernyataan Lengkapnya
Jokowi akhirnya bersuara soal status 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)
-
Beny Merasa Statusnya Tidak Jelas: 'Kami 75 Orang ini Masih Ngegantung'
Beny merasa posisinya saat ini masih digantung. Sebab, setelah keluarnya SK itu, ia belum mendapat arahan lebih lanjut dari pimpinannya.
-
74 Guru Besar Antikorupsi Sikapi TWK yang Berdampak Terhadap Dinonaktifkannya 75 Pegawai KPK
Sebanyak 74 Guru Besar antikorupsi dari berbagai universitas di Indonesia menyikapi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK.
-
Pegawai KPK Ungkap Sejumlah Kejanggalan dalam Pelaksanaan TWK, Pemberitahuan Tes Mendadak
Pegawai KPK mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK)
-
Pakar Hukum: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bukan Nonaktif Tapi Tugas & Tanggungjawabnya ke Atasan
Keputusan itu bukan penonaktifan namun penyerahan tugas dan tanggung jawab berdasarkan arahan langsung dari atasan.
-
Cerita Pegawai KPK Ikuti Tes Wawasan Kebangsaan, Si Pewawancara Tak Perkenalkan Diri
Soal-soal tes juga menurut Benydictus tidak mencerminkan wawasan kebangsaan.
-
Pakar Hukum: Jika Merasa Dirugikan, 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN
Bila 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan ini merasa dirugikan, Suparji menilai mereka bisa mengambil langkah lebih lanjut melalui PTUN.
-
HARTA KEKAYAAN Sujanarko, Pegawai KPK Berprestasi yang Tak Lolos TWK, Total Rp 3,2 Miliar
Berikut ini harta kekayaan Sujanarko, Direktur KPK yang tak lolos TWK. Ia padahal merupakan pegawai berprestasi.
-
Profil Sujanarko, Direktur KPK Penerima Penghargaan dari Jokowi yang Tidak Lolos TWK
Sujanarko menjabat Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK
-
Soal Tes Wawasan Kebangsaan, Keputusan Pimpinan KPK Dinilai Domain Legitimatif yang Sah
Keputusan KPK ini harus dilihat dari tupoksi wewenang dan Fungsi Lembaga Penegak Hukum
