TAG
Supratman Andi Agtas
Berita
Foto (9)
-
Menteri Hukum Sebut Jumlah Napi Bakal Dapat Amnesti Turun dari 44 Ribu Menjadi 19 Ribu Narapidana
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut jumlah narapidana yang akan mendapat amnesti turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu.
-
Pupus Denda Damai Koruptor, Jangan Harap Lepas setelah Ultimatum Prabowo: Kapolri hingga KPK Gerak
Sudah tiada ampun lagi bari para koruptor karena kesempatan 'denda damai' sudah habis, Presiden Prabowo ultimatum para penegak hukum bergerak
-
Bos Bus Juragan 99 Ditunjuk Jadi Sekjen Dekopin, Siap All Out Demi Koperasi Indonesia
Dalam kepengurusan yang disahkan Menteri Hukum, Gilang akan mengemban tugas besar sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dekopin.
-
Menteri Hukum: Ekstradisi Paulus Tannos Jadi Implementasi Perdana Perjanjian RI-Singapura
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memastikan proses ekstradisi Paulus Tannos berjalan sesuai prosedur tanpa kendala berarti.
-
Paulus Tannos Ajukan Praperadilan di Singapura, Menteri Hukum Sebut Pemerintah Tak Bisa Ikut Campur
Menkum Supratman Andi Agtas angkat bicara soal buron kasus e-KTP, Paulus Tannos uji keabsahan penangkapannya di Pengadilan Singapura.
-
Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Dekopin di Bawah Kepemimpinan Bambang Haryadi
Kemenkum telah mengakui kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi.
-
Terungkap Mengapa Status Paulus Tannos Masih WNI Meski Sudah 2 Kali Ajukan Pencabutan Warga Negara
Menteri Hukum ungkap alasan mengapa status kewarganegaan Paulus Tannos masih WNI padahal dia sudah 2 kali mengbajukan permintaan pencabutan WNI.
-
VIDEO Kementerian Hukum Pastikan Paulus Tannos Masih WNI: Targetkan Ekstradisi Sebelum 3 Maret 2025
Selanjutnya, Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
-
Kementerian Hukum Sebut Buronan KPK Paulus Tannos Masih Berstatus Warga Negara Indonesia
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut buronan KPK Paulus Tannos masih berstatus WNI meskipun mengantongi paspor Guinea Bissau.
-
Tinggal di Singapura Sejak 2012, Paulus Tannos Ternyata Berstatus Permanent Residence saat Ditangkap
Paulus Tannos ditangkap setelah tinggal di Singapura sejak 2012 lalu dan sudah berstatus sebagai permanent residence atau penduduk tetap.
-
Menkum Supratman Dukung Penuh Program Kemenpora, Khususnya Program Naturalisasi Pemain
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (MoU) dilakukan antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
-
Pemerintah Hormati Putusan MK Hapus Presidential Treshold, Menkum: Bersifat Final dan Mengikat
Pemerintah, lanjut Supratman, akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk membahas putusan tersebut dan perubahannya dalam Undang-undang Pemilu nanti.
-
Daftar Menteri Hadiri Sidang Pleno Khusus MK, Penyampaian Laporan Tahunan-Pembukaan Masa Sidang 2025
Sidang Pleno Khusus diselenggarakan sebagai forum untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik pelaksanaan kewenangan yang telah dilakukan oleh MK.
-
Menkum Supratman Minta Maaf soal Polemik Denda Damai Koruptor, Ini Penjelasannya
Setelah polemik, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, minta maaf atas kesalahpahaman mengenai denda damai.
-
Wacana Denda Damai Koruptor Dihentikan, Menkum Supratman Beri Klarifikasi dan Minta Maaf
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menganggap wacana memberikan denda damai untuk koruptor dihentikan.
-
Menkum Ungkap SK Pengesahan Kepengurusan PMI Jusuf Kalla Belum Dikeluarkan karena Terkendala Sistem
Namun, diketahui Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah memastikan pengurus PMI untuk satu periode mendatang akan kembali dipimpin oleh Jusuf Kalla
-
Menteri Hukum Supratman Klarifikasi Soal Aturan Denda Damai untuk Koruptor, Ini Penjelasannya
Supratman mulanya membeberkan kalau pemberian pengampunan terhadap narapidana itu memang dimungkinkan ada.
-
Kata Menteri Hukum soal Polemik Surat Keputusan Kepengurusan PMI
Begini komentar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas soal dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia antara kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
-
Soal Wacana Denda Damai Koruptor, Mahfud MD: Jangan Suka Cari Pasal Pembenaran
Eks Menko Polhukam, Mahfud MD, buka suara soal wacana denda damai koruptor di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
-
Menkum Supratman Andi Sebut PPN 12 Persen Tahun 2025 untuk Lindungi Rakyat
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai kebijakan PPN 12 persen ini memang perlu diambil.