Pendidikan GOTAG
Sigit Sosiantomo
Berita
-
Anggota DPR: Kecelakaan KA Taksaka dan Truk Cerminan Rendahnya Kepedulian Keselamatan
Palang pintu kereta api berfungsi untuk mencegah kendaraan atau orang lewat saat kereta api melintas.
-
Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Tunda Penerapan Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK
Daya beli masyarakat Indonesia menunjukkan tanda-tanda melemah akibat beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga.
-
Ketika Para Wakil Rakyat di Senayan Kompak Dukung Program Tapera
setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif, termasuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
-
Kecelakaan Maut di Subang, Anggota Komisi V DPR Minta Sanksi Tegas PO Bodong
DPR minta Kemenhub tindak tegas PO yang tidak memiliki izin operasi. Hal tersebut menyusul kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Subang.
-
DPR Minta Rencana Penarikan Iuran Pariwisata ke Penumpang Pesawat Dibatalkan, Berpotensi Langgar UU
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menolak rencana pemerintah untuk mengenakan iuran pariwisata kepada penumpang pesawat.
-
Anggota Komisi V DPR Minta Operator Tol Bocimi Ganti Rugi Korban Amblas
Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi II Cibadak, Jawa Barat amblas atau longsor, Rabu (3/4/2024).
-
Tol Bocimi Longsor, DPR Sebut Kalalaian Operator Tak Inspeksi Berkala, Harus Ganti Rugi
Seharusnya ada langkah antisipasi mencegah korban dalam terjadinya longsor yang membahayakan pengguna jalan tol.
-
PUPR Diminta Tambah Diskon Tarif Tol dari 20 Persen Menjadi 50 Persen Selama Mudik Lebaran
Penambahan diskon dinilai tidak akan merugikan operator tol seiring dengan penambah volume pemudik yang akan menggunakan tol.
-
Komisi V DPR Sebut Tabrakan Dua Kereta Api di Cicalengka Bandung Bentuk Kelalaian KAI
Dugaan sementara penyebab kecelakaan dua kereta tersebut karena ada yang menghalangi jalur komunikasi.
-
VIDEO Komisi V DPR Kritik Rencana Subsidi Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Berpotensi Langgar UU
Sigit menegaskan rencana pemberian subsidi tarif tersebut berpotensi melanggar UU No. 23 tahun 2007 tentang Perekeretaapian.
-
Komisi V DPR Sebut Subsidi Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Berpotensi Langgar Undang-Undang
Rencana pemberian subsidi tarif kereta cepat berpotensi melanggar UU No. 23 tahun 2007 tentang Perekeretaapian.
-
Komisi V DPR Minta Kemenhub Pastikan Keselamatan Pelayaran di Tengah Cuaca Ekstrem
Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan keselamatan pelayaran menyusul peringatan cuaca ekstrem dari BMKG
-
Profil Sigit Sosiantomo, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS, Anggota Komisi V DPR RI
Berikut profil Sigit Sosiantomo, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.
-
Pemudik Meningkat, Anggota Komisi V Minta Kemenhub Tingkatkan Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Umum
75 persen pemudik lebaran Idul Fitri 2022 diprediksi menggunakan jalur darat. Angka tersebut setara dengan 60,47 juta jiwa.
-
60 Jutaan Pemudik Bakal Jejali Jalur Darat, Kemenhub Diminta Perketat Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan
Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengingatkan pemerintah mengenai kemungkinan kemacetan parah dan peningkatan angka kecelakaan
-
PKS Nilai Kebijakan Vaksin Booster Sebagai Syarat Mudik Aneh, Bandingkan Libur Natal dan Tahun Baru
mewajibkan vaksin booster sebagai syarat perjalanan adalah kebijakan yang aneh dan menyusahkan rakyat yang sudah dua tahun tidak mudik
-
Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo Minta Pemerintah Stop Aturan yang Mempersulit Perjalanan
anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PKS Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah berhenti membuat aturan yang mempersulit perjalanan
-
Anggota Komisi V DPR Nilai Tarif Layanan Cuaca untuk Penerbangan dan Pelayaran Terlalu Murah
BMKG sendiri sudah minta ada penambahan prosentase pembagian biaya layanan navigasi penerbangan, tapi tidak bisa karena PP memang hanya beri 4 persen
-
Ironis, Lebih dari 75 Tahun Indonesia Merdeka Masih ada Seratusan Kabupaten Tertinggal
Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan desa selama 6 tahun terakhir mencapai Rp 323 triliun lebih.
-
Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Alihkan PSO untuk Bansos Pekerja Transportasi
Untuk menutupi anggaran bansos bagi pekerja sektor transportasi, Sigit menyarankan pemerintah menggunakan anggaran PSO untuk sektor transportasi.
