Pendidikan GOTAG
Sengketa Hasil Pilkada
Berita
-
Risma-Gus Hans Resmi Gugat Hasil Pilgub Jatim 2024 ke MK
Dalam menggugat hasil perolehan suara Pilgub Jatim 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur ini, pihak Risma - Gus Hans
-
Gugat ke MK, Arteria Dahlan Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pj Bupati di Pilkada Halteng
Ia menuduh jabatan tersebut digunakan untuk menggerakkan pemenangan bagi Ikram M Sangadji-Ahlan Djumadil, peserta pilkada yang kini peraih suara terti
-
Pramono-Rano Kerahkan Todung Mulya Lubis untuk Hadapi Gugatan RIDO di MK
Prasetyo menambahkan, pihaknya dalam kondisi siap dengan gugatan yang bakal dilayangkan Tim RIDO,l termasuk menyiapkan berkas form C1.
-
VIDEO Sengketa Pilkada 2024 Diperkirakan Lebih 300 Perkara, Ini Kata Ketua MK
Suhartoyo mengungkapkan ihwal lembaganya tidak memiliki persiapan khusus dalam menangani sengketa hasil Pilkada Serentak 2024.
-
Persiapan Sengketa Hasil Pilkada 2024, MK Akan Terbitkan PMK Baru Soal Tata Beracara
MK pun meminta hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran KPU daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, agar terjadi kesamaan makna
-
Yakin Bukti Tambahan di MK Sulit Dibantah, AnandaMu Hadirkan 75 Saksi
Alat bukti tambahan untuk dugaan penyalahgunaan wewenang berupa penurunan harga PDAM terhadap 179 ribu pelanggan.
-
Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020, MK Gelar Secara Online dan Offline dengan Pembatasan
Total 132 sengketa teregistrasi di MK. Adapun sidang perdana masih berupa agenda pemeriksaan perkara.
-
Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada 26 Januari
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Selasa, 26 Januari 2021.
-
Gugatan Pilkada 2020 Melonjak Hampir Dua Kali Lipat Dalam 3 Hari, MK Sudah Terima 87 Permohonan
MK telah menerima 87 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilkada 2020. Jumlah itu melonjak hampir dua kali lipat lebih dibanding pada Jumat.
-
Forum Diaspora NTT Berharap MK Profesional Tangani Sengketa Hasil Pilkada
Albertus menekankan profesonalitas dan transparansi MK dalam menangani sengketa hasil Pilkada sehingga tidak memicu konflik horizontal di masyarakat
