TAG
Said Salahuddin
Berita
Foto (1)
-
Kasus Rio, Jokowi Harus Turun Tangan Jika Tak Ingin Mencoreng Wajahnya Sendiri
Presiden Joko Widodo harus segera memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo
-
Pengamat: Agar KPK Tidak Berhenti kepada Sekjen Nasdem Saja
Sistem kepartaian itu kan cenderung akan membaik jika pimpinan partainya bersih.
-
Pengamat: Tak Mustahil Calon Tunggal Bakal Ada di Pilpres Mendatang
Tak menutup kemungkinan bakal ada calon tunggal dalam pilpres mendatang setelah Mahkamah Konstitusi mensahkan calon tunggal di pilkada serentak.
-
Pengamat: Masuk Akal, Rizal Ramli Masuk Kabinet untuk Membuat JK Gerah
"Perjuangan dan pengorbanan JK untuk bisa dicalonkan sebagai Cawapres itu kan luar biasa berat,' kata Said.
-
KPU Harus Pulihkan Hak Mendaftar Bakal Pasangan Calon
KPU daerah tak boleh menolak pendaftaran partai politik dan pasangan calonnya karena alasan tidak memenuhi syarat. Soal kelengkapan masuk tahapan lain
-
Usai Pembubaran Tim, Pelatih Barito Akan Melatih Klub Tarkam
Kalau memang ada yang memerlukan tenaga saya, kenapa tidak. Saya siap saja menjadi pelatih walau untuk tim tarkam
-
Pengamat: Polisi Parlemen Tak Boleh Menenteng Senjata dalam Areal Gedung
Sebagai sebuah konsep, parliamentary police atau polisi parlemen di lingkungan Gedung DPR, Senayan, Jakarta terbilang masuk akal.
-
Pengamat: Putusan Sela PTUN Jakarta untuk Kepengurusan Golkar Tepat
Putusan sela PTUN Jakarta terkait penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol tepat
-
Hak Angket Menkumham Jangan Jadi Alat Bargaining Politik
Pengamat politik Said Salahuddin menilai tepat pengguliran hak angket oleh DPR terkait kebijakan Menkumham Yasonna Laoly.
-
Pengamat Politik: Jika Pemerintah Berani Intervensi Partai Politik, Artinya Sudah Gawat
Rencana anggota DPR RI dari sejumlah fraksi untuk menggulirkan hak angket terhadap Menkumham Yassona Laoly dinilai harus dipandang sebagai komitmen.
-
Hak Angket untuk Menkumham Sangat Tepat
Pengguliran hak angket atas kebijakan Menkumham tepat karena berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas dalam kehidupan bernegara.
-
Rangkap Jabatan, Posisi Zulkifli Berpotensi Timbulkan Persoalan
Tetapi praktik rangkap jabatan, menurutnya menyimpan sejumlah potensi persoalan.
-
Pengamat: Keputusan Jokowi Mengejutkan
Saya dapat info bahwa Jokowi bakal melantik Budi Gunawan, dan agak kaget dimunculkan Kapolri baru
-
Evaluasi dan Alternatif Solusi Konflik KPK-Polri
Suka tidak suka, harus disebut Presiden Jokowi sebagai orang paling bertanggungjawab atas terjadinya konflik KPK dan Polri yang berlarut-larut.
-
Pengamat: Presiden Usulkan Calon Kapolri, Presiden Juga Bisa Anulir Pengusulan Itu
Direktur Sigma Said Salahudin menjelaskan ada tiga tahapan dalam proses ketatanegaraan untuk pengangkatan Kapolri.
-
Pengamat Sarankan DPR Panggil Pelapor Pimpinan KPK
Pengamat Politik Said Salahuddin menilai DPR dapat mengambil peran dalam penyelesaian konflik KPK-Polri.
-
Kasus Budi Gunawan Menentukan Jokowi The Real President atau Boneka Partai
"Tolok ukurnya, melihat Jokowi hanya presiden boneka atau tidak, terlihat pada dilantik atau tidaknya BG menjadi Kapolri."
-
Pengamat: PPP dan Golkar Sengaja Disusupi Kekuatan Pemerintahan
intervensi sengaja dilakukan pemerintahan Jokowi-Kalla lantaran mereka mengalami kekurangan dukungan politik dalam menjalankan roda pemerintahan.
-
Soal Fuad Amin, Partai Lain Diminta Contoh Gerindra
Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Desmon Juanidi Mahesa menegaskan partainya tidak akan membela kader yang juga Ketua DPC Gerindra Bangkalan itu.
-
Pengamat: Rangkap Jabatan SBY Bingung Tanggapi UU PIlkada
"Ini repotnya rangkap jabatan. Sebagai Ketum PD terlepas pernyataan SBY itu, sesuatu yang sungguh-sungguh atau sandiwara adalah wajar," kata Said.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved