Pendidikan GOTAG
Said Abdullah
Berita
Foto (1)
-
Jelang HUT ke-52 PDIP 10 Januari 2025, Said Abdullah Tegaskan Tak Ada Pembahasan Pergantian Sekjen
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, tidak ada pembahasan pergantian Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP.
-
PDIP Ungkap Satgas Cakra Buana Hanya Ditugaskan Menjaga Hasto Saja, Bukan Halangi Penggeledahan KPK
PDIP menyebut bahwa Satgas Cakra Buana yang ditugaskan di rumah Hasto hanya untuk menjaha Sekjen PDIP saja, bukan untuk menghalangi penggeledahan KPK.
-
Said Abdullah Pastikan Upaya KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto Tak Ganggu Perayaan HUT ke-52 PDIP
Said Abdullah memastikan perayaan HUT ke-52 PDIP tidak terganggu dengan penggeledahan yang dilakukan KPK terhadap rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
-
HUT PDIP 10 Januari Digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Dirayakan Secara Sederhana
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan, perayaan HUT PDIP akan digelar di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
-
Elite PDIP Ungkap Keberadaan Hasto Kristiyanto: Tidak ke Mana-mana, Setiap Hari ke Kantor DPP
Said memastikan bahwa pemeriksaan ulang terhadap Hasto tidak akan menganggu perayaan HUT PDIP pada 10 Januari.
-
Elite PDIP Tak Persoalkan KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto
Said menyebut, langkah KPK tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk melengkapi bukti-bukti yang harus dihormati.
-
Paparkan Peluang dan Tantangan Ekonomi 2025, Banggar DPR Ingatkan Kesiapan Hadapi Tantangan Global
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diprediksi akan berada di kisaran 5,1–5,2 persen, sejalan dengan target APBN 2025.
-
PDIP Tunduk dan Patuh pada Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
PDIP turut merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.
-
Elite PDIP Ini Dukung Kebijakan PPN 12 Persen Pemerintahan Prabowo, Ingatkan Langkah Mitigasi Risiko
Said juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah.
-
Ketua DPP PDIP Ingatkan Pentingnya Langkah Mitigasi Risiko Terhadap Dampak Kenaikan PPN
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kenaikan PPN 12 persen menunjang program strategis Presiden Prabowo Subianto.
-
Elite PDIP: Tak Perlu Berspekulasi Bahwa KPK akan Memanggil Ibu Megawati di Kasus Harun Masiku
Said meminta semua pihak tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus Harun Masiku.
-
Said Abdullah PDIP Minta KPK Akui Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Sarat Intervensi Politik
PDIP juga meminta KPK bertindak proporsional dan menjaga lembaga dari intervensi siapapun dalam menangani kasus hukum yang menyeret Hasto.
-
PDIP Jelaskan Naiknya PPN Jadi 12 Persen demi Program Prabowo, Termasuk Makan Bergizi Gratis
Ketua Banggar DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menjelaskan awal mula lahirnya keputusan menaikkan PPN dari 11 ke 12 persen.
-
PDIP Siapkan Tim Hukum Untuk Bela Hasto Kristiyanto yang Kini Menjadi Tersangka di KPK
PDIP memastikan telah mempersiapkan tim bantuan hukum untuk Hasto Kristiyanto yang terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
PDIP Serahkan Langkah Hukum Lanjutan kepada Hasto Kristiyanto yang jadi Tersangka di KPK
Said berharap agar Hasto Kristiyanto diberikan kekuatan, baik dalam pemikiran maupun perasan atas kasus yang menimpanya.
-
PDIP Yakin Hasto Kristiyanto Akan Taat Hukum dan Jalani Semua Proses yang Disangkakan
Tak hanya itu, Said juga memastikan kalau Hasto Kristiyanto akan menjalani semua rangkaian proses hukum yang sudah disangkakan.
-
Tunggu Arahan Megawati, Elite PDIP Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Menjabat Sekjen Partai
Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah menegaskan saat ini Hasto Kristiyanto masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP.
-
Ketua DPP PDIP Bongkar Keberadaan Hasto Kristiyanto, Masih Ada di Jakarta?
Hasto kata Said tetap menjalankan tugas kesekjenan partai sebagaimana yang dijabat oleh politikus asal Yogyakarta.
-
Banggar DPR Mitigasi 9 Risiko Dampak Kenaikan PPN 12 Persen, Sektor Apa Saja?
Banggar DPR sudah melakukan mitigasi risiko sebagai dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
-
Duduk Perkara Kenaikan PPN 12 Persen Menurut Ketua Banggar DPR
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai ada perbedaan pendapat yang berujung pada saling serang terkait keputusan menaikkan tarif PPN 12 persen.
