Pendidikan GOTAG
RUU PKS
Berita
Foto (9)
-
Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Dibahas dan Disahkan Jadi Undang-Undang
Dia menjelaskan solusi yang ditawarkan oleh RUU PKS terkait kasus kekerasan seksual lebih kepada solusi sistemik
-
Jika Sudah Disahkan, RUU PKS Bisa Polisikan Orang Siul-siul Goda Perempuan
Aktivis dari Yayasan SPEK-HAM Solo, Fitri Haryani, memberikan pandangan soal Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
-
Dengar Debat Pro Kontra RUU PKS, Najwa Shihab: Ini Tugas DPR Sesungguhnya, tapi Tidak Dilakukan
Presenter Najwa Shihab menyindir kinerja DPR dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU).
-
Fraksi NasDem Desak RUU PKS Segera Disahkan
Menurutnya, pengesahan RUU PKS pada saat ini dibutuhkan masyarakat. Apalagi kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap waktu
-
LBH APIK Ungkap Sulitnya Dampingi Korban Kekerasan Seksual Tanpa Payung Hukum: Itu Terobosan RUU PKS
LBH APIK Jakarta membeberkan sulitnya mendampingi korban kekerasan seksual tanpa payung hukum. Korban justru mendapat stigma negatif.
-
RUU PKS Dianggap Mengadopsi Ideologi Barat, LBH APIK: Justru Kita Lihat Situasi Korban di Indonesia
Staf Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta, Dian Novita membeberkan sederet alasan mengapa RUU PKS tak kunjung disahkan. Pihak penentang menghambat.
-
LBH APIK Jakarta Beberkan Sederet Alasan Mengapa RUU PKS Harus Benar-benar Disahkan
Staf Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta, Dian Novita membeberkan sederet alasan mengapa RUU PKS harus benar-benar disahkan.
-
Wacana Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020, Aktivis Beberkan Sejarah Panjang Perjuangan RUU PKS
Wacana mengeluarkan RUU PKS dari dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 menuai kecaman.
-
Sikap Fraksi NasDem di DPR Terkait Polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Padahal di sisi lain belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual.
-
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas, Nasdem Tak Setuju: Korban Kekerasan Seksual Harus Dapat Perlindungan
Partai Nasdem mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tetap dijadikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
-
Polemik RUU PKS Ditarik dari Prolegnas 2020, Komnas Perempuan hingga Wakil Ketua DPR Angkat Bicara
Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali menuai polemik.
-
RUU PKS Ditarik karena Pembahasannya Sulit, DPR Dinilai Tak Punya Komitmen Politik Kuat untuk Korban
“Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR.
-
RUU PKS Ditarik karena Sulit, Sujiwo Tejo: Bagaimana Kalau Siswa Kembalikan Soal Ujian karena Sulit?
Sujiwo Tejo menanggapi usulan Komisi VIII DPR agar RUU PKS dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020.
-
RUU PKS Ditarik dengan Alasan Sulit Dibahas, Ernest Prakasa: Kalau Mau Gampang Jangan jadi DPR, Pak!
Komika Ernest Prakasa pun mengungkapkan rasa geramnya atas alasan ditariknya RUU PKS karena pembahasannya yang agak sulit.
-
Soal Wacana RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020, Aktivis: Bentuk Pengabaian Wakil Rakyat
Wacana mengeluarkan RUU PKS dari dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 menuai kecaman.
-
Wakil Ketua DPR Tanggapi Usulan Komisi VIII soal RUU PKS, Sebut Sudah Sepantasnya Ditarik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengatakan sudah sepantasnya RUU PKS ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.
-
RUU PKS Diusulkan Ditarik, Pimpinan DPR: Rasional Karena Tuai Polemik
sudah sepantasnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020
-
DPR Bakal Sinkronisasi Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan RUU KUHP
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus dimulai dari awal
-
Legislator Partai NasDem Nilai Sangat Tepat RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020
Taufik mengatakan RUU PKS sangat mendesak untuk disahkan menjadi Undang-Undang, lantaran banyak data kekerasan seksual
-
PKS Kukuh Tolak Pengesahan RUU PKS
Anggota Komisi VIII DPR RI FPKS, Nur Azizah Tamhid, menegaskan pembahasan soal definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS terus berlangsung.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved