Pendidikan GOTAG
RUU PKS
Berita
Foto (9)
-
Selain Lindungi Perempuan-Anak dari Kejahatan Seksual, PDIP Ingin UU PKS Lindungi Kedudukan Korban
Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden RI Kelima itu juga menaruh perhatian khusus terhadap maraknya kasus kekerasan seksual.
-
Fraksi PKB Buka Komunikasi dengan Fraks Lain untuk Tuntaskan Pembahasan RUU PKS
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pun mendesak untuk disahkan.
-
Menteri PPPA Minta Dukungan Tokoh dan Ormas Agama Soal RUU PKS
Ketua Badan Legislasi DPR RI menjelaskan RUU PKS ditarik dari Program legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
-
Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Siber Meningkat di Masa Pandemi, Komnas Perempuan Singgung RUU PKS
Komnas Perempuan menyebutkan, kasus kekerasan seksual berbasis siber meningkat tajam di masa pandemi saat ini.
-
Komnas Perempuan Sebut Kekerasan Seksual Berbasis Siber Meningkat Tajam di Masa Pandemi Covid-19
Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan kekerasan seksual meningkat saat pandemi Covid-19.
-
DPR RI Ungkap Alasan Belum Rampungnya Pembahasan RUU PKS
penyebab RUU PKS tidak selesai sesuai target dikarenakan masih adanya perbedaan pandangan yang berkaitan dengan unsur pidana.
-
Di DPR, Bintang Puspayoga Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas Tahun 2021
RUU PKS ditegaskannya diperlukan untuk penanganan kekerasan seksual yang bersifat komprehensif mulai dari hulu sampai hilir.
-
''Kita Dalam Darurat Kekerasan Seksual''
korban kekerasan seksual pada saat ini masih banyak belum terdata dan terungkap oleh pihak terkait, sehingga ke depan akan menimbulkan fenomena gunung
-
Pemerintah Minta DPR Prioritaskan RUU PKS
Ida berharap RUU PKS bisa menjadi prioritas DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.
-
Komisi III DPR Dorong Pengesahan RUU PKS
Ahmad Sahroni mengatakan, para korban kekerasan seksual tersebut tidak perlu takut untuk berbicara melalui media apapun untuk menyuarakan keadilan.
-
Kementerian PPPA Harap RUU PKS Masuk Prolegnas 2021 dan Bisa Disahkan
timbul banyak kekhawatiran dalam masyarakat, terutama menyikapi kekerasan seksual yang semakin meningkat.
-
Komnas Perempuan: Mayoritas Kasus Kekerasan Seksual Tidak Diselesaikan di Ranah Pengadilan
Undang-undang sebagai landasan penegakan hukum diperlukan untuk mengantisipasi tindak kekerasan.
-
Ahli Hukum Pidana Nilai Aturan Kekerasan Seksual Penting
Topo Santoso, menilai kebijakan yang mengatur kekerasan seksual relevan diterapkan di Indonesia.
-
Akui Ada Pro Kontra, Menteri PPPA Harap Masyarakat Bisa Satu Persepsi Soal RUU PKS
Masyarakat terbelah persepsinya terhadap RUU yang menurutnya dapat melindungi anak dan perempuan dari kekerasan seksual ini
-
Menteri PPPA: Selama Tahun 2020 Ada 2.683 Anak di Indonesia Mengalami Kekerasan Seksual
Bintang Puspayoga mengungkapkan kekerasan seksual masih cukup banyak terjadi di Indonesia.
-
Menteri PPPA Nilai Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda
kondisi saat ini menuntut aturan yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
-
Bantah RUU PKS Liberal, Ini Penjelasan Menteri PPPA
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan RUU PKS diperlukan karena kasus kekerasan yang semakin hari semakin meningkat
-
Politikus NasDem Sebut Perspektif Patrikaki Jadi Hambatan Pengesahan RUU PKS
"Masih banyak cara pandang patriaki yang ada di dalam pikiran-pikiran dari anggota DPR," katanya
-
Komnas Perempuan: RUU PKS Mengatur Pemulihan Korban Kekerasan Seksual
Ia juga menjelaskan ada juga larangan untuk mengkriminalkan korban, karena ia melihat korban sering dikriminalisasi
-
Komnas Perempuan Sebut RUU PKS Beri Solusi kepada Korban Kekerasan Seksual Cari Keadilan
Maria melihat korban seringkali disalahkan dan distigma oleh aparat penegak hukum atas kasus yang dialaminya
