Pendidikan GOTAG
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
Berita
Foto (1)
-
Besok Baleg DPR Gelar Rapat Bahas Revisi Prolegnas Prioritas, Bagaimana Nasib RUU Perampasan Aset?
Dia juga menyinggung RUU Perampasan Aset yang kini diusulkan masuk ke Prolegnas Prioritas 2025.
-
Gelar Rakernas Kedua, GEMA Mathla’ul Anwar Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
GEMA MA menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kedua tahun 2025 di Slipi, Jakarta, pada 12–14 September 2025.
-
Draft RUU Perampasan Aset Disorot, Ada Pasal yang Berpeluang Mengkriminalisasi Masyarakat
acana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menuai sorotan tajam.
-
Soal Perppu Perampasan Aset, Formappi Nilai DPR Lepas Tanggung Jawab
Lucius menilai langkah tersebut menunjukkan lemahnya inisiatif DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
-
Pimpinan DPR Pastikan Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu KUHAP Baru: Biar Bisa Dikompilasi
Itu dimaksudkan agar muatan atau kandungan pasal di beleid yang diyakini bisa bikin koruptor jera itu bisa dikompilasi dengan KUHAP yang baru.
-
Hardjuno: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik akan Pemberantasan Korupsi
Pernyataan Presiden Prabowo belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahk
-
Menkumham Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas di DPR: Itu Prioritas Kita
Yasonna Laoly menegaskan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset tetap dilakukan pembahasan bersama Komisi III DPR RI.
-
Anggota Komisi III DPR RI Menindak Tegas RUU Perampasan Aset Agar Segera Dibahas dan Disahkan
Anggota Komisi III DPR RI menindak tegas untuk segera membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
-
Siap Bahas RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III Pastikan DPR Butuh Masukan dari Para Ahli
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya siap membahas RUU Perampasan Aset dengan teliti.
-
Soal RUU Perampasan Aset, Wamenkumham Sebut akan Diserahkan ke DPR 16 Mei
Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana akan diserahkan ke DPR RI, tanggal 16 Mei
-
Wapres: Pemerintah Terus Dorong RUU Perampasan Aset Cepat Dibahas dan Ditetapkan
KH Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
-
Survei Indikator: Tuai Banyak Dukungan, Mayoritas Masyarakat Setuju RUU Perampasan Aset
Survei terbaru Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, sebanyak 71,5 persen masyarakat mendukung mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
-
KPK Harap RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan Segera Disahkan, Ini Kata Menkumham
Pemerintah belum akan membahas RUU tentang Perampasan Aset dan RUU tentang Penyadapan dalam waktu dekat.
-
ICW Desak Jokowi Tak Hanya Lip Service Terkait Rencana Membuat UU Perampasan Aset
"ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak hanya lip service terkait rencana pengundangan RUU Perampasan Aset," kata Kurnia.
-
Mahfud MD Mohon Pengertian DPR Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas Agar Negara Selamat
Mahfud MD memohon pengertian DPR agar menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai prioritas.
-
Jokowi Harap Undang-undang Perampasan Aset Bisa Rampung Tahun Depan
Jokowi ingin segera diterapkannya Undang-undang mengenai perampasan aset tindak pidana.
-
Menkumham Dorong Pembentukan RUU Perampasan Aset
Dengan adanya undang-undang perampasan aset, maka akan mempermudah aparat atau pemerintah mengejar aset BLBI.
-
Dukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Komisi III: Bisa Maksimalkan Pengembalian Kerugian Negara
Komisi III DPR RI mendukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan mendorong PPATK mendapat aklerasi dalam prosesnya.
-
Waka DPD RI Dukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan dukungan kepada RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
-
Mahfud MD Dapat Laporan Banyak Pejabat Bawa Masuk Uang Tunai dari Luar Negeri untuk Keperluan Ilegal
Mahfud MD mengaku mendapat laporan banyak pejabat yang kerap menggunakan uang tunai untuk keperluan ilegal.
