Pendidikan GOTAG
RUU Pemilu
Berita
-
Demokrat : Syarat Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi Baiknya Hanya Untuk Pemilu Nasional
Kualitas seseorang memang dapat dilihat dari strata pendidikannya, apalagi untuk figur calon presiden dan wakil presiden.
-
NasDem Ingin KPU Independen, Tak Boleh Diisi Orang Parpol
Fraksi Partai NasDem menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang independen, tanpa diisi orang-orang partisan.
-
Caleg-Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi, di Draf RUU Pemilu Komisioner KPU Kota Minimal SMA
Syarat itu berlaku bagi calon anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPR, hingga Presiden dan
-
Politisi PDIP Sebut Draf RUU Pemilu Tidak Akan Ubah Jadwal Pemilu 2024
Drafnya sendiri sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR 2021.
-
PKS: Jangan Ada Aturan Calon Kepala Daerah Harus Anggota Parpol
(PKS) tidak setuju dengan aturan calon kepala daerah yang maju sebagai peserta Pemilu, harus menjadi anggota partai politik (Parpol).
-
Bapilu Golkar Respons RUU Pemilu: Kita Jalani Saja Dulu UU yang Sudah Ada
Revisi UU Pemilu ini juga memancing pro dan kontra karena membahas penyelenggaraan Pilkada yang dinormalisasi di tahun 2022 dan 2023.
-
Caleg-Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi, Gerindra: Syarat Ijazah Itu Kuno Tak Relevan Lagi
Dalam Pasal 182 ayat (2) disebutkan calon anggota DPR hingga presiden minimal harus memiliki pendidikan tinggi atau sederajat.
-
Benarkah Demokrat Usulkan Presidential Threshold 0 Persen Untuk Ajukan AHY di Pilpres 2024?
Sebagai gambaran bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.
-
NasDem Tak Persoalan Syarat Capres Harus Anggota Parpol atau Bukan
Fraksi NasDem tidak mempersoalkan syarat calon presiden harus berasal dari anggota partai politik (partai politik) atau dari kalangan profesional.
-
Eks Jubir Angkat Bicara Soal Pelarangan Mantan HTI Ikut Pemilu
Ismail menyatakan, berdasarkan putusan Menkumham tahun 2017, status BHP (Badan Hukum Perkumpulan) HTI memang telah dicabut.
-
Partai Berkarya Tolak Wacana Kenaikan Ambang Batas Parlemen 5 Persen
Partai Beringin Karya (Berkarya) menegaskan menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) menjadi 5 persen dari sebelumnya 4
-
Sarankan Pilkada Serentak Tetap 2024, PDIP: Sebaiknya Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu
Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak sebaiknya tetap digelar pada 2024.
-
Muncul Wacana Anggota Parpol Boleh Jadi Komisioner KPU, PPP: Kepentingan Objektifnya Apa?
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melihat terlebih dahulu alasan para pengusul merubah komposisi komisioner KPU
-
Fraksi PPP Inginkan Pilkada Serentak Nasional Digelar 2024
Fraksi PPP DPR RI tetap menginginkan pilkada serentak nasional digelar pada 2024, hal itu sesuai aturan (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
-
Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen, Partai Gelora: 4% Saja Tidak Mudah Dicapai
Mahfuz Sidik menilai kenaikan ambang batas parlemen dari 5 persen dinilai tidak tepat karena akan merugikan suara partai baru dan partai lama.
-
Draf RUU Pemilu Sebut Mantan HTI Dilarang Ikut Pemilihan, Bagaimana dengan FPI?
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memasukan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang mengikuti Pemilu. Bagaimana dengan FPI?
-
Ini Kekhawatiran Demokrat Jika Pilkada Digelar Bareng Pilpres 2024
Sikap Demokrat setuju normalisasi penyelenggaraan Pilkada pada 2022 dan 2023 dalam draf RUU Pemilu.
-
PBB Tak Setuju dengan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen
Partai-partai politik yang lebih kecil dinilai Ferry akan kehilangan hak suaranya dengan kenaikan ambang batas parlemen tersebut.
-
''Dengan Ambang Batas 4 Persen Saja 13,5 Juta Suara Tidak Terwakili di Parlemen''
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tegas menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen.
-
Tolak Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 5 Persen, PKPI: Ini Upaya Mengkerdilkan Demokrasi
dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan Legislasi DPR RI, ambang batas parlemen naik menjadi 5 persen.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved