Pendidikan GOTAG
RUU Pemilu
Berita
-
PBB: Janganlah Setiap Pemilu Selalu Ada Rencana Perubahan Undang-undang Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan Komisi II telah sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
-
Setuju Tak Lanjutkan RUU Pemilu, PSI : Silakan Diubah Setelah Diterapkan 4 Sampai 5 Kali Pemilu
Ke depan PSI mengharapkan UU Pemilu diubah karena alasan kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan politik.
-
RUU Pemilu Dihentikan, Politikus Demokrat Duga Jokowi Persiapkan Gibran Maju Pilgub DKI 2024
Wasekjen Partai Demokrat Irwan melihat ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu.
-
Sejak Awal Tak Dukung RUU Pemilu, PKPI : Itu Upaya Mengkerdilkan Demokrasi
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan Komisi II telah sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang
-
Perindo Setuju Pembahasan RUU Pemilu Distop: dari Awal Diarahkan ke Sistem Kartel Politik
Sepakat dengan keputusan Komisi II DPR, Perindro katakan sejak awal partainya memang tidak menghendaki revisi UU Pemilu.
-
PKS : Kami Tetap Istiqomah Ingin Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya tetap menginginkan pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan.
-
Komisi II Sepakat Tak Lanjutkan RUU Pemilu, Hanura : Memang Tak Ada Urgensi Ubah UU Pemilu saat Ini
Pantai Hanura menghargai keputusan dari Komisi II, sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
-
Fraksi Partai Demokrat Bantah Ikut Setujui untuk Tidak Melanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Fraksi Demokrat tetap meminta agar revisi UU Pemilu untuk dilanjutkan dan segera dibahas, karena ini menyangkut hak masyarakat Indonesia.
-
Pengamat: Ada Insentif yang Didapat Parpol Ketika Taat ke Jokowi Soal RUU Pemilu
Partai koalisi pendukung pemerintah telah memutuskan untuk tidak melanjutkan revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Ini Alasan NasDem dan Golkar Tak Ingin Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Partai NasDem dan Golkar telah mengambil sikap untuk tidak meneruskan pembahasan RUU Pemilu yang diusulkan Komisi II DPR.
-
Pengamat Sebut RUU Pemilu akan Terdepak dari Prolegnas Prioritas 2021
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas, memperkirakan RUU Pemilu hanya akan menjadi usulan saja dan tidak masuk ke daftar Prolegnas Prioritas 2021.
-
Pengamat : Kalau Bukan Perintah Jokowi, NasDem dan Golkar Tak Balik Badan Soal RUU Pemilu
Pengamat sebut ada ada peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sikap balik badan Partai NasDem dan Golkar dalam menyikapi RUU Pemilu.
-
Perludem Soroti Perubahan Sikap Parpol yang Ingin Hentikan Pembahasan RUU Pemilu
Serta ada persoalan krusial yang muncul mulai penyelenggara misalnya memamejemen pemilu 5 kotak yang sangat berat
-
Anies-Prabowo Lakukan Pertemuan, Pengamat: Bahas Kemungkinan Buat Roadmap Menuju 2024
Anies yang tak memiliki partai politik, jika Pilkada DKI akhirnya dilaksanakan pada 2024 maka akan sangat tak menguntungkan baginya.
-
Anies-Prabowo Bertemu Empat Mata, 2 Politisi Gerinda Sebut Itu Hal Biasa, Silaturahmi
Politisi Gerinda dan Jubir Prabowo di Kemenhen benarkan ada pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada pekan lalu.
-
HNW Sarankan Presidential Threshold 4 atau 5 Persen
Itu telah terbukti pada Pilpres 2014 dan 2019, yang hanya menyisakan dua pasangan calon sehingga rakyat tidak memiliki banyak pilihan.
-
Konstruksi Berfikir di Balik Pro Kontra Pelaksanaan Pilkada
Tarik menarik soal waktu pelaksanaan pilkada berjalan cukup alot hingga menimbulkan polemik di ranah publik.
-
Zulhas: Belum Tentu Revisi Undang-Undang Pemilu Lebih Baik
(PAN) meminta semua pihak untuk fokus mengendalikan pandemi Covid-19, dibanding melakukan revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Soal Ambang Batas dalam RUU Pemilu, Formappi Sebut Harusnya Dibarengi dengan Revisi UU Parpol
Formappi menyoroti soal ambang batas parlemen maupun ambang batas presiden yang alot dibicarakan antara Fraksi di DPR dalam kelanjutan RUU Pemilu.
-
Pengamat: Caleg dan Capres Minimal Lulusan S1, Tak Bisa Ditawar
Adi pun menilai seharusnya para calon anggota legislatif hingga calon presiden minimal wajib berpendidikan strata 1 (S-1).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved