TAG
RUU Pemda
Berita
-
Pemda Butuh Sistem Pendukung Evaluasi RPJMD
Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh mengatakan pemerintah di tingkat daerah membutuhkan sistem pendukung.
-
Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Kemendagri Memediasi Sengketa Kewenangan Antar-Daerah
Kemendagri memiliki tugas dan wewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaam otonomi daerah.
-
Publik Harus Mengerti Mengenai Isu Pemerintahan Daerah
Pentingnya UU tentang Pemerintahan daerah (Pemda) menjadi rujukan UU Pilkada dan UU Desa.
-
Pemerintah Daerah Dinilai Kurang Aktif
Sejauh ini belum ada usulan RUU yang datang dari masyarakat daerah, meskipun hanya persoalan pemekaran.
-
Pemerintah Diminta Jangan Terburu-buru Terbitkan PP dari UU Pemda
Utamanya masalah kewenangan yang berimbas pada pelaksanaan pemerintah daerah yang bertentangan.
-
Pasal Larangan Rangkap Jabatan Kepala Daerah dengan Ketua Partai Dicabut
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan RUU Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna.
-
Ahok Setuju RUU Pemda Karena Meringankan Tugas Jokowi
Pasalnya dengan disahkannya rancangan tersebut, kata Ahok, maka kewenangan pemerintah provinsi akan semakin kuat.
-
Kekuasaan Gubernur Tinggi, Ahok Sepakat dengan RUU Pemda
Pria yang karib disapa Ahok ini setuju dengan isi rancangan yang memperkuat kewenangan pemerintah Provinsi.
-
Gaji Bupati Akan Distop Bila Tak Hiraukan Instruksi Gubernur
RUU Pemda telah disepakati dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
-
RUU Pemda Akan Dibawa ke Paripurna
Panitia khusus (Pansus) RUU Pemerintah Daerah (Pemda) telah selesai melakukan pembahasan dengan pemerintah.
-
Pilkada Langsung Harus Dipertahankan
Jaringan Pemantau Pemilu Nasional melihat adanya kepentingan politik yang sangat besar atas keinginan DPR dan Pemerintah
-
RUU Pemda Belum Menjawab Karut Marut Keuangan Daerah
Pembahasan revisi RUU Pemda yang sedang berlangsung antara Pemerintah dan DPR RI tak cukup mampu
-
RUU Pemda Harus Tingkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Direktur Urban and Regional Development Institute (URDI) Wahyu Mulyana menilai pengaturan perencanaan