Pendidikan GOTAG
RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
Berita
Foto (13)
-
PPP: RUU Haluan Ideologi Pancasila Harus Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021
Secara subtansi atau material, isi RUU HIP sudah ditolak keras oleh berbagai elemen masyarakat.
-
37 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ada HIP Hingga Larangan Minuman Beralkohol
37 usulan rancangan undang-undang (RUU) agar dimasukan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
-
Tolak RUU HIP, Pancasila Ideologi Bangsa yang Final dan Harga Mati
ADPK bersama 91 kampus mengambil sikap dengan tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bersifat final dan harga mati.
-
Begini Isi RUU HIP yang Tuai Kontroversi, Anwar Abbas: Memeras Pancasila Adalah Bentuk Pengkhianatan
RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) saat ini mencuat menjadi masalah baru di Tanah Air.
-
Pimpinan DPR Terima Perwakilan Aliansi Nasional Anti Komunisme Terkait Penolakan RUU HIP
Aliansi Nasional Anti Komunisme melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
-
MKD DPR Tegaskan Perdebatan RUU HIP Harus Dihentikan
Pemerintah secara tegas sudah menyatakan agar RUU tersebut ditunda. Bahkan, pemerintah tidak akan mengirimkan utusannya untuk membahas.
-
Gerindra: Pancasila Sebagai Dasar Negara Sudah Final
Di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia semakin menguat.
-
RUU HIP: Basarah Sebut Usulan bukan dari PDIP, Tanggapan Fadli Zon hingga Ngabalin Bela Jokowi
Wakil Ketua DPP PDIP yang juga pimpinan MPR RI, Ahmad Basarah lebih dulu jadi narasumber. Ahmad Basarah dalam uraiannya menyampaikan sejumlah hal.
-
Apresiasi Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP, Nasdem: Dari Awal Prosesnya Tidak Dialogis
DPR sebagai pihak pengusul RUU HIP, terutama PDIP seharusnya melibatkan berbagai unsur dalam menyusun RUU HIP.
-
Zulkifli Hasan: Bagi PAN, Pancasila dan NKRI adalah Harga Mati
Zulkifli menegaskan Pancasila itu sudah final. Menurutnya, tidak perlu dibuat tafsiran yang lebih khusus dalam bentuk UU.
-
RUU HIP Banyak Ditolak Publik, Fraksi PKS: Kami Sudah Menolak Sejak Awal
Sejumlah ormas Islam yang telah menyuarakan penolakannya antara lain PBNU, Muhammadiyah, MUI, dan FPI.
-
DPR Pastikan Tampung Aspirasi Masyarakat Sebelum Lanjutkan Pembahasan RUU HIP
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masih dalam tahap menunggu surat presiden (surpres).
-
Pro Kontra RUU HIP, Mahfud MD Tegaskan Pelarangan Komunisme di Indonesia Bersifat Final
Sikap pemerintah, tidak setuju jika TAP MPRS nomor 20 tidak masuk ke dalam RUU HIP, dan pemerintah juga tidak setuju jika Pancasila dikurangi.
-
Politikus PKB Minta Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Tidak Terburu-buru
Yanuar menilai, kerangka konsep dan kerangka pemikiran RUU tersebut juga tidak utuh, sehingga perlu direvisi secara total.
-
Pasal 7 RUU Haluan Ideologi Pancasila, PDI Perjuangan Setuju untuk Dihapus
PDI Perjuangan juga setuju penambahan ketentuan menimbang untuk menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
-
Di Hadapan Purnawirawan TNI, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak akan Beri Tempat Terhadap Komunisme
Menurut Mahfud, Pemerintah juga memberikan perhatian yang besar terhadap RUU ini
-
Eks NII Ken Setiawan Dukung RUU HIP Segera Dibahas
RUU HIP menurut Ken memudahkan tugas negara dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat.
-
PKS Curiga Ada Pihak yang Merasa Dirugikan Jika TAP MPRS XXV/1966 Dimasukkan dalam RUU HIP
PKS mempertanyakan tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV/1966 tidak masuk dalam dasar pemikiran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
-
Bamsoet Tegaskan RUU Haluan Ideologi Pancasila Tak Beri Ruang Bagi Komunisme di Indonesia
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan tak ada ruang bagi paham komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali hidup di Indonesia.
-
Fraksi PPP DPR Pertahankan TAP MPRS XXV/1966 untuk Dicantumkan di RUU HIP
RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) telah ditetapkan sebagai RUU Usul Inistiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020 lalu.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved