Pendidikan GOTAG
RKUHP
Berita
Foto (134)
-
Mantan Jaksa Agung RI Pertanyakan Sikap DPR Yang Mudah Meloloskan KUHP Baru
Marzuki Darusman mempertanyakan sikap DPR yang dengan mudah meloloskan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang
-
KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers, Tapi Berpotensi Jadi Bom Sosial
Hak mengeritik tetap melekat pada pers dan tidak dapat dibungkam, termasuk melalui KUHP.
-
MKD DPR: Iskan Qolba Lubis Baru Sadar Terlalu Keras saat Paripurna KUHP
Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam mengatakan Anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengaku terlalu 'keras' pada Rapat Paripurna pengesahan RKUHP.
-
Dipanggil MKD DPR, Iskan Qolba Lubis Minta Maaf Buntut Aksi Protes Keras Saat Paripurna KUHP
Anggota DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis akhirnya minta maaf atas aksinya melakukan protes keras dan walk out saat Rapat Paripurna pengesahan RKUHP
-
RKUHP Disahkan, Dewan Pers: Mengancam dan Mencederai Kebebasan Pers
Dewan Pers merespons soal disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam rapat paripurna
-
KUHP Baru: Seseorang Melakukan Makar Terhadap Presiden Bisa Diancam Maksimal Pidana Mati
Rancangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah disahkan DPR RI.Dalam draf KUHP yang sudah disahkan mengatur tentang pidana makar
-
KUHP Baru: Hukuman Mati Bukan Lagi Pidana Pokok
Rancangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) masih menyisakan pro dan kontra
-
Berkendaraan di Atas Tanah Pembenihan Milik Orang Lain Siap-siap Kena Denda Maksimal Rp 10 Juta
Seseorang terancam denda maksimal Rp 10 juta (kategori II) jika berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan.
-
KUHP Baru: Pelaku Begal atau Jambret Terancam Hukuman Mati
(RKUHP) yang baru disahkan mengatur tentang pelaku begal atau jambret yang menyebabkan korban meninggal dunia terancam hukuman mati.
-
Anggota DPR Respons Pelaku Bom Bunuh Diri Bandung Bawa Belasan Kertas Tolak RKUHP
Santoso menilai masyarakat belum memahami secara utuh RKUHP yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI kemarin.
-
Olah TKP Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar, Kapolri: Ditemukan Tumpukan Kertas Pesan Protes RKUHP
Di TKP kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap Rancangan KUHP yang baru saja disahkan
-
Beredar Foto Diduga Motor Pelaku Bom Bunuh Diri, Kepala BNPT: Kami Dalami untuk Lihat Korelasinya
Beredar foto yang diduga kendaraan milik pelaku bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu (7/12/2022)
-
KUHP Disahkan, Hina DPR dan Lembaga Negara Lain Bisa Dipenjara 1 Tahun 6 Bulan
Dalam draf KUHP yang disahkan bertanggal 6 Desember, terdapat pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.
-
RKUHP Disahkan: Mabuk Bikin Rusuh Didenda Rp 10 Juta
Orang mabuk kemudian mengganggu ketertiban umum hingga membahayakan keselamatan manusia lain siap-siap kena denda Rp 10 juta.
-
Anggotanya WO saat Paripurna, Fraksi PKS: Kami Tolak Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Jazuli Juwaini bicara soal fraksinya disebut pada pembahasan sebelumnya menyetujui RKUHP, tapi dengan catatan.
-
RKUHP: Pawai, Unjuk Rasa, Demonstrasi Tanpa Izin Dipenjara 6 Bulan atau Denda Rp 10 Juta
RKUHP yang baru mengatur tentang penyelenggaran pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang termaktub dalam Pasal 256.
-
Dasco Soal Debat dengan Anggota Fraksi PKS: Bukan Catatan yang Disampaikan, Tapi Minta Cabut Pasal
Pengesahan KUHP sempat diwarnai debat panas antara Sufmi Dasco dengan anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis yang berujung walk out oleh Iskan.
-
RKUHP Disahkan Jadi Undang-Undang, Pekerja Pers Bisa Dipenjara
Karenanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus meminta kepada pihak-pihak yang masih menolak RKUHP untuk bisa menggugatnya
-
Amnesty International Indonesia Sebut KUHP yang Baru Merupakan Pukulan Mudur Terhadap HAM
Pengesahan KUHP baru tersebut antara lain membatasi kebebasan berkumpul, hingga melarang kritik terhadap presiden.
-
Pakar Hukum Tata Negara: RKUHP Dari Awal Dipaksakan, Penundaan Sebelumnya Hanya Basa-basi
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menilai pemerintah dari awal memaksakan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
