Pendidikan GOTAG
RKUHP
Berita
Foto (134)
-
VIDEO Pimpinan DPR Pastikan RKUHP Segera Disahkan Jadi UU Meski Masih Banyak Ditolak Masyarakat
DPR, kata Dasco, tidak mempermasalahkan adanya kelompok masyarakat melakukan ujuk rasa atau demonstrask menolak RKUHP.
-
Aktivis HAM Soroti Pasal Bermasalah dalam RKUHP, Sebut Aparat Hukum Bisa Saja Tafsirkan Pasal
Asfinawati menyoroti dampak dari sejumlah pasal bermasalah yang terdapat dalam draft RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa (5/12/2022) besok.
-
Pasal-pasal di RKUHP Dianggap Bermasalah, Koalisi Masyarakat Sipil: Pertimbangkan Pendapat Kami
Koalisi masyarakat sipil tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menilai pasal-pasal yang tercantum di RKUHP masih bermasalah
-
RKUHP Akan Disahkan Besok, LBH: DPR Telah Khianati Rakyat
(DPR) disebut telah mengkhianati rakyat jika bersitegas mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP) dalam rapat paripurna Selasa
-
Tolak RKUHP, LBH Jakarta Sebut DPR dan Pemerintah Tidak Transparan
(LBH) Jakarta menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tak transparan dalam memproses draft Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana
-
RKUHP Tuai Penolakan, Menkumham Yasonna Laoly: Silakan Gugat ke Mahkamah Konstitusi, Lebih Elegan
Menkumham Yasonna H Laoly angkat bicara mengenai masifnya demonstrasi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Meski Banyak Ditolak Masyarakat, Pimpinan DPR Pastikan RKUHP Segera Disahkan Jadi UU
Meski diakui bahwa RKUHP masih banyak ditolak elemen masyarakat lantaran dianggap masih ada pasal-pasal kontroversial.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Bentangkan Spanduk Besar dalam Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR
Mereka terlihat membawa tujuh spanduk berukuran besar yang bertuliskan sejumlah penolakannya terhadap RKUHP tersebut.
-
Polisi Kerahkan 400 Personel Amankan Aksi Penolakan RKUHP di Depan Gedung DPR
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 4 SSK atau 400 personel guna mengamankan aksi unjuk rasa penolakan RKUHP.
-
Sejumlah Masyarakat Sipil Akan Gelar Aksi Tolak RKUHP di Depan DPR RI Hari Ini
Sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar aksi penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Senin ini (5/12/2022) di DPR RI.
-
Jubir Tim Sosialisasi Sebut Pasal Penyebaran Paham Anti Pancasila di RKUHP Wujud Nasionalisme
Pasal 188 RKUHP yang dianggap bersifat multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis seperti di era Orde Baru.
-
Pakar Hukum Sebut Pengesahan RKUHP Sebelum DPR Reses, Demi Mencegah Gelombang Penolakan
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya diketok pada Selasa (6/1
-
RKUHP Bakal Disahkan, Pengamat Tata Hukum Negara: Kerusakan Negara Hukum dan Demokrasi
Pengamat Tata Hukum Negara Bivitri Susanti turut menyoroti soal rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Tolak RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jelaskan Enam Pasal Bermasalah
Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan enam isu krusial yang tercantum di dalam RKHUP bermasalah.
-
Aksi Kamisan ke-755 di Taman Pandang Istana Suarakan Tolak RKUHP Disahkan
Aliansi Nasional Reformasi KUHP meluncurkan RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDipenjara dalam Aksi Kamisan ke-755.
-
JSKK Minta Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP Karena Masih Banyak Pasal Bermasalah
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar Aksi Kamisan, di Taman Pandang Istana, Gambir, Jakarta Pusat (1/12/2022).
-
GMNI Nilai RKUHP Sarat Nuansa Otoritarian, Ancam Demokrasi
DPP GMNI mengkritik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diajukan pemerintah.
-
Tim Sosialisasi Sebut Delik Agama-Kepercayaan di RKUHP untuk Jaga Persatuan dan Keharmonisan
Albert Aries memberikan tanggapan terhadap Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief yang menyatakan bahwa delik agama di RKUHP.
-
Komisi III DPR Berharap RKUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang Sebelum Reses
Bambang Wuryanto berharap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses
-
Komisi III DPR Nilai Wajar Masih Ada yang Memprotes RKUHP
sejumlah elemen masyarakat masih ada yang memprotes rencana pemerintah dan DPR mengesahkan RKUHP.
