Pendidikan GOTAG
Riant Nugroho
Berita
-
Kemenkomdigi: Evolusi Komunikasi Ubah Cara Manusia Pahami Opini Publik
Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Riant Nugroho, mengungkapkan terjadi perubahan komunikasi dari media analog ke digital.
-
MAKPI Nilai RUU Kesehatan Tidak Wujudkan Harmonisasi Peraturan
Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho menilai penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan tidak mudah.
-
Pentingnya Penguatan Peran BPOM Dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Masyarakat
Hal tersebut menjadi poin pembahasan dari dialog terbuka "Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan" di Unjani.
-
Wacana Revisi PP 109/2012, Pemerintah Diminta Lindungi Ritel dari Kebijakan Tembakau Eksesif
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta pemerintah melindungi industri hasil tembakau (IHT) dari regulasi yang eksesif dan menekan.
-
Perlindungan Data Pribadi Disebut Akan Efektif Jika Punya Badan Otoritas Netral
Aturan perlindungan data pribadi disebut akan sangat efektif apabila memiliki badan otoritas yang netral dan tidak bias.
-
Pengamat UI: Revisi UU Telekomunikasi Diperlukan untuk Perbaiki Kebijakan Publik
Pengamat kebijakan publik UI Riant Nugroho mengatakan UU Telekomunikasi perlu diubah untuk memperbaiki kebijakan publik di bidang telekomunikasi.
-
Pemerintah Diminta Evaluasi Program Satelit SATRIA Untuk Hindari Kasus MPLIK Tak Terjadi Lagi
Pendiri dan Partner, Institute for Policy and Administrative Reform, Riant Nugroho mengkritik proyek Satelit SATRIA yang hingg
-
Penundaan Pembayaran BHP Frekuensi Bolt Berpotensi Terjadi Mal Administrasi
Melihat langkah yang tidak tegas yang dilakukan Menkominfo terhadap tunggakkan BHP Frekuensi Grup Lippo ini juga dikritisi oleh Alamsyah Saragih
-
Pengamat: Saatnya Perlu Badan Otonom Obat dan Makanan
Pengamat kebijakan publik UI menilai sudah saatnya ada Badan Pengendali Obat dan Makanan (BPOM) yang otonom langsung bertanggung jawab ke Presiden.
-
Soal Revisi PP 52 dan 53, Kominfo Diminta Transparan
Kominfo harus membuka draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi
-
Tingkatkan Layanan, Industri Telekomunikasi Butuh 'Network Sharing'
Industri telekomunikasi nasional dinilai membutuhkan adanya upaya untuk berbagi jaringan aktif (network sharing)
-
Komisioner BRTI Usul Dirut Telkom Berasal dari Internal Perusahaan
BRTI menyarankan Direktur Utama Telkom berasal dari dalam perusahaan atau lingkungan Telkom sendiri.
