Pendidikan GOTAG
Refli Harun
Berita
Foto (2)
-
Refly Harun Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Ragu Ajukan Hak Angket di DPR
Menurutnya, melalui hak angket itu, nantinya bisa membuktikan apakah terjadi keterlibatan Presiden Jokowi di Pemilu 2024.
-
Pakar Hukum Ingatkan Bahaya Pemerintahan oleh Hakim Jika PTUN Kabulkan Gugatan Fadel
Refly Harun mengingatkan bahaya jika Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara hasil sidang paripurna DPD RI.
-
Simpul Relawan Nasional Anies Bukber & Silaturahmi, Heikal Safar hingga Eks Kabais TNI Ikut Hadir
Sekber Anies buka bersama sekaligus mempererat silaturahmi dengan sesama relawan Capres Anies Baswedan di Kantor DPW Garpu Jawa Barat Jakasampurna.
-
Diperiksa Bareskrim, Refly Harus Sebut Video Kolaborasinya Dengan Gus Nur Dibuat Spontan
Dia mengatakan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seputar tentang video kolaborasinya bersama Gus Nur
-
Bareskrim Bakal Periksa Refly Harun Terkait Video Wawancaranya Bersama Gus Nur
Bareskrim Polri bakal memeriksa Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun terkait kasus ujaran kebencian yang menjerat Suri Nur Rahardja alias Gus Nur.
-
Refly Harun: Memang Kenapa Kalau Calon Presiden Pada Pilpres 2024 Banyak ?
Pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan alasan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
-
Refli Harun Sebut Independensi Hakim MK Akan Diuji Dalam Uji Materi Perppu Corona
MK diharapkan menjadi lembaga kredibel, independen untuk menegakkan marwah konstitusi.
-
Refly Harun Sebut Pengkritik Intelektual Buzzer, Yunarto Wijaya Ngeri: Belum Berkuasa Sudah Otoriter
Menurut Refly Harun, orang yang mengkritik intelektual yang kritis pada kekuasaan merupakan buzzer atau fans club.
-
Refly Harun Pesimis soal Kasus Korupsi di Era Jokowi: Kalau Punya Kemampuan, Anda Tak Terpilih
Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun turut mengomentari soal teka-teki keberadaan Politikus PDIP, Harun Masiku.
-
Refli Harun Beberkan Alasan Soal Perlunya Masa Jabatan Presiden Dievaluasi
Menurut Refly Harun evaluasi masa jabatan presiden perlu dilakukan mengingat masih ada persoalan yang ditimbulkan pada pelaksanaan Pemilu presiden.
-
Refli Harun: Masa Jabatan Presiden Perlu Dievaluasi
Usulan evaluasi perubahan masa jabatan presiden tidak ada hubungannya dengan masa jabatan Presiden Jokowi.
-
Hakim Konstitusi Ditantang Independensinya Dalam Memutus Judical Review Undang-Undang KPK
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merespons baik langkah tiga pimpinan KPK mengajukan JR UU KPK hasil revisi ke MK.
-
Refli Harun Sebut 99,99 Persen Permohonan BPN Prabowo-Sandi Akan Ditolak MK, Berikut Analisisnya
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan 99,99 persen permohonan BPN Prabowo-Sandi terkait sengketa hasil Pemilu 2019 akan ditolak MK
-
Fadli Zon Sayangkan Pencopotan Refli Harun dari Komisaris Utama Jasa Marga
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan pencopotan Refly Harun dari Komisaris Utama Jasa Marga.
-
Dicopot Sebagai Komisaris Utama Jasa Marga, Refly Harun Akan Jadi Komisaris Pelindo I
Menteri Rini Soemarno akan menempatkan pakar hukum tata negara, Refly Harun dalam jajaran komisaris PT Pelindo I (Persero).
-
Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politik Ketimbang Hukum
Saya melihat banyak dimensi politik daripada hukumnya. Saya kira ini pelajaran bagi demokrasi kita. Ini politisasi tingkat tinggi makanya masuk hukum
-
Ahok Punya Dasar Hukum Gugat Undnag-Undang Pilkada
Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berhak digugat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
-
Komentar Pakar Hukum Tata Negara tentang Isu Kewarganegaraan Ganda Menteri ESDM
Terkait kabar status kewarganegaraan ganda yang dimilki Menteri ESDM Arcandra Tahar, menurut Refly, harus dipastikan kebenarannya.
-
Kuat Aroma Kriminalisasi, Deponering Kasus Samad dan Bambang Dianggap Tepat
"Kita lihat selama satu tahun lebih kedua kasus itu belum diproses. Aroma kriminalisasinya kuat,"
-
Pengamat: Bagi Anak Muda Pancasila Tak Lagi Ngetren
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai pemuda Indonesia mulai jarang membicarakan Pancasila karena tak lagi ngetren.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved