TAG
rangkap jabatan
Berita
-
Jimly Dianggap Rangkap Jabatan Jadi Ketua MKMK, Dasco Gerindra: Dia Mewakili Unsur Tokoh Masyarakat
Sufmi Dasco menanggapi dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPD RI dari DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie yang kini jadi Ketua MKMK.
-
Rangkap Jabatan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie Disorot, Dasco: Dia Mewakili Unsur Tokoh Masyarakat
DPD RI menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie.
-
Masyarakat Sipil Gugat ke MK Soal Aturan Larangan Pengurus Partai Merangkap Anggota Parpol Lain
Permohonan ini diajukan oleh tiga orang: Muhammad Helmi Fahrozi seorang dosen, E. Ramos Patege seorang karyawan swasta, dan Leonardus O. Magai.
-
BPJT Sebut Pegawai Rangkap Jabatan Sudah Dituntaskan
Pahala menjelaskan, pejabat BPJT tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai Komisaris di badan usaha jalan tol (BUJT)
-
Legislator Demokrat Soroti Dugaan Pelanggaran Jabatan Komisaris Mantan Wamenkeu
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyoroti dugaan pelanggaran hukum terhadap rangkap jabatan
-
Wapres Ma'ruf: Rangkap Jabatan Menteri Tak Masalah Selama Diizinkan Presiden
Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menanggapi terpilihnya Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI.
-
Pengamat Menilai Menteri Rangkap Jabatan Berpotensi Munculkan Konflik Kepentingan
Ray Rangkuti nilai tidak tepat 2 menteri jadi pengurus dalam satu organisasi olahraga yang sama PSSI, berpotensi munculkan konflik kepentingan
-
Dua Menteri di Pucuk PSSI, Cuma Ratu Tisha yang 'Full Time Job', Jadi Waketum II Meski Unggul Jauh
Dari tiga pimpinan PSSI, cuma Ratu Tisha sebagai satu-satunya sosok yang full time job, sepenuhnya berdedikasi untuk PSSI.
-
Terpilih Jadi Ketua Umum PSSI, Potensi Erick Thohir Rangkap Jabatan sebagai Menteri BUMN
Apakah Erick Thohir harus mengundurkan diri dari jabatan Menteri BUMN setelah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI atau boleh rangkap jabatan?
-
2 Alasan Rangkap Jabatan Panglima TNI-Kepala Staf Angkatan Mesti Diakhiri Secepatnya
2 alasan mengapa rangkap jabatan Panglima TNI-Kepala Staf Angkatan sebagaimana yang dialami Laksamana TNI Yudo Margono saat ini harus diakhiri.
-
Anggota Komisi II DPR: Pj Kepala Daerah Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Anggota komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak boleh merangkap jabatan
-
Rangkap Jabatan, Ketua Umum PPP Mardiono Tunggu Instruksi Presiden Jokowi
Mardiono sadar akan kewajibannya melaporkan rangkap jabatannya kepada Presiden Jokowi.
-
Tiga Tahun Menjabat Rektor UI Kekayaan Melejit Rp 62 Miliar, BEM UI Soroti Harta Ari Kuncoro
BEM UI menyoroti jumlah harta kekayaan Ari Kuncoro yang melonjak Rp 35 miliar selama tiga tahun menjabat Rektor Universitas Indonesia.
-
Analisa Rangkap Jabatan Ketua Umum IAI dan Konsil Kefarmasian
Rangkap jabatan ketua umum IAI dengan Konsil Kefarmasian mendapat perhatian dari Anggota DPR RI.
-
Tito Karnavian Sementara Rangkap Jabatan Jadi Menpan RB hingga 15 Juli 2022, Ini Alasannya
Tito karnavian akan menjabat sebagai Menpan RB hingga 15 Juli 2022 sementara hingga nantinya Jokowi memutuskan siapa pengganti Tjahjo Kumolo
-
Mendagri Minta Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Tak Rangkap Jabatan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Penjabat Gubernur yang baru saja dilantik tidak rangkap jabatan.
-
Alasan KH Miftachul Akhyar Undur Diri dari Jabatan Ketua Umum MUI, Singgung Soal Rangkap Jabatan
KH Miftachul Akhyar dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
-
Anwar Abbas Harap KH Miftachul Akhyar Bisa Rangkap Jabatan Ketum MUI dan Rais Aam PBNU
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas berharap KH Miftachul Akhyar bisa merangkap jabatan sebagai Ketua Umum MUI dan Rais ‘Aam Syuriah PBNU.
-
Dituding Rangkap Jabatan Komisaris, Gibran : Tidak Aktif Lagi, Tanda Tangan Sudah Tak Laku
Gibran Rakabuming Raka bersuara soal video viral yang menuding dirinya melakukan rangkap jabatan sebagai Wali Kota Solo.
-
Megawati Rangkap Jabatan, Plt. Sekretaris Utama BPIP: Tidak Cacat Hukum dan Lumrah
Praktik ex officio lantas berlanjut di era Orde Baru, pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Jokowi pada generasi milenial.