Pendidikan GOTAG
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Berita
-
Argumentasi Kuasa Hukum JK soal Masa Jabatan Cawapres Dinilai Tidak Tepat Secara Konstitusional
"Kalau dipisahkan seperti argumen JK dan kuasa hukum, tidak tepat secara konstitusional," kata Bivitri
-
Lima Dasar Penolakan UU Ormas Versi Peneliti PSHK
Penolakan UU Ormas ini dilakukan berbagai organisasi karena telah menciderai UU Perkumpulan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved