Pendidikan GOTAG
Presidentials Treshold
Berita
-
Gugat Presidential Threshold ke MK, Presiden PKS: Angka Rasionalnya 7-9 Persen
Ahmad Syaikhu mengatakan sampai saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka Presidential Treshold 20 persen.
-
MK Tolak Gugatan PT 20 Persen dari Waketum Gerindra, Ini Alasannya
(MK) tak menerima gugatan Presidential Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
-
Gatot Nurmantyo Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu Soal PT 20 Persen Jadi 62 Halaman
Gatot Nurmantyo, melalui kuasa hukumnya Refly Harun menyampaikan perbaikan permohonan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/1/2022).
-
Di FGD Asparagus, LaNyalla Berharap Dukungan Rakyat PT 0 Persen Meluas
Ketua DPD RI tidak setuju dengan presidential threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensiil dan demokrasi yang malah justru sebaliknya
-
Kamhar Demokrat: Kami Hargai Gugatan Pak Gatot Nurmantyo ke MK soal 'Presidential Treshold'
Demokrat hargai hak hukum yang ditempuh Gatot Nurmantyo melalui kuasa hukumnya yang mengajukan judicial review terhadap Pasal 222 UU No 7 tahun 2017.
-
Refly Harun Kembali Serukan Gerakan Tolak Presidential Threshold, Ini Alasannya
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kembali menyerukan untuk menolak presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden.
-
Ketua Komisi II DPR RI Usul Presidential Threshold Capres Jadi 10-15 Persen
Ahmad Doli Kurnia menyampaikan agar presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dapat turun menjadi 10-15 persen.
-
Refly Harun: Seharusnya Presidential Threshold Dihapuskan Saja
Namun pada praktiknya, lanjut Refly, presidential threshold hanya diperhitungkan berdasarkan presentasi keterwakilan di DPR.
-
Cegah Polarisasi, NasDem Inginkan Presidential Threshold Turun Jadi 15 Persen
Fraksi NasDem DPR RI menginginkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diturunkan jadi 15 persen dari 20 persen yang berlaku saat ini.
-
Gugatannya Ditolak MK, Rizal Ramli: Hakim MK Cenderung Seperti 'Mahkamah Kekuasaan'
Para hakim di MK tidak memiliki bobot intelektual, kedewasaan akademik, dan argumen hukum yang memadai untuk mengalahkan pandangan kami.
-
Satu Partai Minta Rp 300 Miliar, Rizal Ramli Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK
Dengan menghapus ambang batas alias semua parpol peserta pemilu bisa mengajukan capre, maka pemimpin yang dihasilkan dianggap lebih berkualitas.
-
Bappilu Partai Demokrat: Presidential Threshold Sama dengan Parliementary Threshold
Pengajuan Presidential Threshold sama dengan Parliamentary Threshold didasari pengalaman dua kali Pilpres terakhir.
-
Partai Berkarya Usul Presidential dan Parliamentary Threshold 0 Persen
Untuk pemilihan presiden, kata dia, masyarakat akan dihadapkan dengan banyak pilihan calon presiden alternatif.
-
Parpol di DPR Ingin Presidential Threshold Diturunkan, Fadli Zon Usul 0 Persen
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas revisi UU Pemilu yang nantinya akan digunakan dalam Pemilu 2024.
-
PKS Perjuangkan Presidential Threshold yang Memungkinkan Kadernya Maju Sebagai Capres Cawapres 2024
PKS merasa tahun 2024 kader-kadernya banyak yang berpotensi untuk melenggang ke panggung yang lebih tinggi. Pipin menyebutkan salah satu nama.
-
Kader Muda Demokrat Desak MK Segera Putuskan Judicial Review Presidential Threshold
Menurut Kamhar, hal ini dapat dimaklumi mengingat tiap-tiap partai politik akan terus memperjuangkan optimasi pencapaian kepentingannya.
-
Gatot Nurmantyo Bongkar Fakta Presidential Treshold 20 Persen, Ada Pasal 'Pembunuh' Partai
UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain mengatur tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved