Pendidikan GOTAG
Presidential Threshold
Berita
Foto (11)
-
Hakim Konstitusi Arief Hidayat: Soal Besar Kecil Persentase PT Bisa Datang Ke DPR atau Pemerintah
Arief Hidayat menjelaskan sikap Mahkamah Konstitusi terkait permohonan terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).
-
MK Buka Peluang Beri Legal Standing Ke Prinsipal Perorangan Dalam JR Terkait Presidential Threshold
(MK) membuka peluang untuk memberikan legal standing atau kedudukan hukum kepada prinsipal perorangan yang mengajukan permohonan pengujian UU
-
Hakim Enny Nurbaningsih Soroti Legal Standing Permohonan Jaya Suprana soal Presidential Threshold
Enny meminta Jaya untuk membaca putusan MK sebelumnya terkait permohonan serupa khususnya putusan perkara nomor 66/PUU-XIX/2021.
-
Jaya Suprana Ajukan Judicial Review Soal Presidential Threshold Ke Mahkamah Konstitusi
Jaya mengatakan permohonan tersebut tidaklah berkaitan langsung dengan dirinya dalam konteks kepentingan politik.
-
PPP Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Soal Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Mahkamah Konstitusi: yang Punya Kedudukan Hukum Gugat PT 20 Persen Hanya Parpol Peserta Pemilu
Putusan perkara nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut dibacakan dalam sidang putusan pada Kamis (24/2/2022).
-
Tak Bisa Perseorangan, MK: yang Punya Kedudukan Hukum Gugat PT 20 Persen Hanya Parpol Peserta Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tak menerima gugatan presidential threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Tak Bisa Perseorangan, yang Punya Kedudukan Hukum Gugat PT 20 Persen Hanya Parpol Peserta Pemilu
Permohonan Ferry ditolak karena yang bersangkutan dinilai tak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan konstitusi terkait presidential thresh
-
Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden Ditolak MK, Gatot Nurmantyo Langsung Diajak Gabung PKB
Oleh karena itu, Luqman mengajak Gatot dan para penggugat yang lain untuk menempuh jalan parlemen.
-
Tak Punya Kedudukan Hukum, MK Tak Terima Gugatan PT 20 Persen dari Waketum Gerindra
(MK) tak menerima gugatan Presidential Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Joko
-
6 Parpol Nonparlemen Bentuk Koalisi, Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK
Enam partai politik nonparlemen sepakat membentuk koalisi, menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitu
-
BREAKING NEWS: MK Tolak Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Gugatan 27 WNI Terhadap UU Pemilu, Pemohon Lengkapi Argumen dari Para Ahli Luar Negeri
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
-
Jelang Putusan MK, LaNyalla Ajak Bangsa Indonesia Berdoa
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengajak semua rakyat Indonesia untuk berdoa agar presidential threshold dihapus lewat putusan Hakim MK
-
Gugatan Gatot Nurmantyo Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Akan Diputus MK Kamis Lusa
Mahkamah Konsitusi (MK) akan membacakan putusannya atas gugatan yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo terkait ambang batas pencapresan.
-
Temui Rais 'Aam PBNU, Ketua DPD RI Paparkan Perjuangan Presidential Threshold Nol Persen
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengunjungi Pondok Pesantren Miftachussunnah dan bertemu dengan Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bahas PT
-
Menggugat Eksistensi Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ahmad Kanedi mengatakan, syarat Presidential Threshol sebesar 20 % dalam sistem Pemilihan Presiden di Indonesia merupakan sesuatu yang membingungkan.
-
DPD RI Akan Gugat Presidential Threshold ke MK
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait Presidential Threshold ke MK.
-
Di Sidang Paripurna, DPD RI Akan Gugat Presidential Threshold ke MK
DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Audiensi dengan LaNyalla, GMPRI Dukung Presidential Threshold Nol Persen
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) mendukung perjuangan DPD RI mengubah Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved