Pendidikan GOTAG
PPN
Berita
Foto (7)
-
Pemerintah Ngotot Terapkan PPN 12 Persen di 2025 Meski Bikin Masyarakat Makin Susah
Saat ini pemerintah juga memprioritaskan penguatan subsidi dan jaring pengaman sosial untuk melindungi daya beli masyarakat.
-
Cak Imin Sebut Wacana Bansos untuk Kelas Menengah Terdampak PPN 12 Persen Sedang Dibahas
Cak Imin mengatakan rencana pemberian bantuan sosial untuk kalangan menengah yang terdampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen sedang dibahas.
-
Pemerintah Berencana Berikan Bansos untuk Kelas Menengah, Mensos Gus Ipul: Datanya Dimatangkan
Pemerintah sedang mempertimbangkan bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah imbas kenaikan PPN menjadi 12 persen.
-
DPR Tunggu Pengumuman Resmi Pemerintah terkait Kabar Penundaan Kenaikan PPN 12 Persen
Pimpinan DPR RI mengaku belum menerima info resmi terkait menunda kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025.
-
Publik Masih Bertanya Timbal Balik dan Alasan Naiknya PPN 12 Persen
Pemerintah belum menjelaskan ke publik soal peruntukan kenaikan 1 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
-
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Implementasi PPN 12 Persen, Produsen Makanan dan Minuman Usulkan Ini
Pada Kuartal III 2024, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,91 persen, lebih rendah dibandingkan kuartal II 2024 sebesar 4,93 persen.
-
PPN Naik Jadi 12 Persen: Siap-siap Harga BBM, LPG, dan Tarif Listrik Bakal Melonjak
Kenaikan PPN 12 persen tidak hanya akan dirasakan oleh sektor energi, tetapi juga oleh sektor lainnya.
-
Asosiasi UMKM Sesalkan Rencana Pemerintah Menaikkan PPN Jadi 12 Persen
Kondisi ekonomi saat ini yang masih belum pulih sepenuhnya, bahkan masih terjadi penurunan daya beli di masyarakat.
-
Tak Ada Alasan Bagi Pemerintah Terapkan PPN 12 Persen, Masyarakat dan Pengusaha Kompak Menolak
Dampak kenaikan PPN tidak hanya sebatas penambahan tarif sebesar 1 persen, melainkan akan meluas di sepanjang rantai pasok.
-
Ramai-ramai Kritik Tarif PPN 12 Persen: Warganet Serukan Petisi, Jadi Ujian Prabowo Tunaikan Janji?
Pemerintah menuai kritik setelah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025.
-
PPN Naik Jadi 12 Persen, YLKI: Masyarakat Lagi Mengalami Penurunan Pendapatan, Ini Memberatkan
YLKI mengusulkan agar pemerintah menangguhkan atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen.
-
Kemenperin Berharap Industri Agro Tak Tahan Investasi Karena Adanya Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Kenaikan PPN akan langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga juga akan berpengaruh pada pasar dan kemampuan daya beli.
-
Pengamat Sarankan Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Dampak PPN 12 Persen
Jika PPN dinaikkan menjadi 12 persen, pemerintah perlu mencegah kontraksi ekonomi yang kemungkinan terjadi.
-
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ekonom: Pemerintah Lagi Beburu di Kebun Binatang
Kenaikan besaran PPN dari yang semula 11 persen menjadi 12 persen, dinilai sangat tinggi dan memberatkan masyarakat
-
Berikut Dampak Kenaikan PPN 12 Persen ke Kantong Masyarakat
Di atas kertas harga minuman ringan senilai Rp 3.500 akan naik jadi Rp 3.535 jika tarif PPN berubah dari ke 12 persen.
-
PPN di Indonesia Naik Jadi 12 Persen: Tertinggi di ASEAN, Kalahkan Pajak Singapura
Kenaikan Pajak PPN 12 persen implementasi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
-
Pemerintah Bakal Terapkan PPN 12 Persen, Ajakan Frugal Living Menggema di Media Sosial
PPN di Indonesia akan resmi naik jadi 12 persen dari yang awalnya 11 persen, berlaku mulai 1 Januari 2025.
-
PPN Jadi 12 Persen, Pemerintahan Prabowo Mulai Bergaya Kolonial: Beban Rakyat Kecil Makin Berat
Lesunya daya beli akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK.
-
Tarif PPN Jadi 12 Persen, Anggota DPR: Pemerintah Lihat Ekonomi RI Stabil, Tak Pengaruhi Daya Beli
Kenaikan PPN ini perlu kajian yang mendalam terlebih lagi kondisi daya beli masyarakat menurun saat ini.
-
PPN Naik 12 Persen, Daihatsu Ungkap Imbasnya di Mobil OTR
Sesuai Undang-undang, PPN 12 persen akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
