Pendidikan GOTAG
perjalanan dinas
Berita
-
Soal Interpelasi Gubernur Sumatera Barat, Andre Rosiade: Murni, Menjawab Keresahan Masyarakat
Andre Rosiade mempertanyakan perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno diduga menggunakan APBD.
-
JK: Negara Sedang Defisit Kepala Daerah Jangan Sering Lakukan Perjalanan Dinas
Ia pun meminta kementerian atau lembaga dapat membuat kegiatan dan acara yang efektif dan efisien, seperti menggabungkan acara dalam satu waktu.
-
Soal Perjalanan Dinas Fiktif, Wakil Ketua DPRD Purwakarta: 'Kalau Ada Tandatangan Saya, Itu Palsu'
Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno membantah menandatangani bimbingan teknis (bintek) bersama Pustaka Pemda
-
Ketua Komisi I DPRD Purwakarta: Sprint Bimtek 29 Juli Yang Fiktif Itu Ditandatangani Wakil Ketua
Kasus ini bermula pada 2016, DPRD Purwakarta menganggarkan Rp 10 miliar untuk program kerja DPRD Purwakarta.
-
Sidang Perjalanan Dinas Fiktif, Saksi Kebingungan Disodori Bukti SP Bimtek
Pada sidang dengan saksi dari semua anggota Komisi I itu, jaksa Ade Azhari menanyakan soal bimbingan teknis dengan lembaga Pustaka Pemda
-
Karyawan PLN yang Jadi Korban Tsunami dalam Status Perjalanan Dinas
Jumlah karyawan PT PLN (Persero) yang menjadi korban bencana tsunami di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten pada Sabtu (22/12/2018) terus bertambah.
-
Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Purwakarta, Di Kwitansi Dapat Rp 4,5 Juta Tapi Terima Uang Rp 300 Ribu
Sudira, anggota majelis hakim menanyakan soal berapa honor yang ia apatkan. Sri mengatakan ia mendapat Rp 1,6 juta selama empat hari
-
Semua Anggota DPRD Purwakarta Terseret Korupsi Perjalanan Dinas
Akibat perbuatan melawan hukumnya ini, sejumlah pihak diuntungkan atau perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain
-
Sekwan Purwakarta Jadi Terdakwa di PN Tipikor, Lagi-lagi Soal Perjalanan Dinas Fiktif
Perkara M Ripai ditangani lima jaksa penuntut umum yakni Mumuh Madya, Rhendi Ahmad Fauzi, Ade Azhari dan Hendiko Meisan
-
PSI Minta Perjalanan Dinas Anggota DPR Dibayar dengan Sistem Biaya Riil
Juru bicara PSI bidang hukum, Dini Purwono, mengatakan salah satu titik kebocoran uang rakyat terjadi karena hal tersebut
-
Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas, Kejari Banjar Periksa Ketua Komisi I DPRD Banjar
Ada dua puluh anggota dewan yang sudah kita minta keterangan pihak kejaksaan dan rencana semua anggota diperiksa
-
Pemprov DKI Beri Klarifikasi Soal Dana Perjalanan Dinas yang Disoroti Menkeu
"Di dalam Permendagri 52/2015 juga sudah disebutkan bahwa sekali lagi penetapan untuk Perjalanan dinas ini aspek-aspek itu (kenaikan) juga jadi bahan
-
4 Aparatur Sipil Negara Terjaring OTT karena Terlibat Kasus Perjalanan Dinas Fiktif
Kasatreskrim Polres Seruyan, Iptu Wahyu S Budiarjo, mengatakan, belum ada penetapan tersangka dari OTT itu
-
Untuk Kedua Kalinya Wali Kota Banjarmasin Dipanggil Kejati Kalsel
Penydikan kasus perjalanan dinas dewan 2015 terus bergulir di KejaksAan Tinggi Kalsel. Pihak penyidik pun terus memintai keterangan dewan dan mantan a
-
Kejati Jabar Siap Proses Anggota DPRD Cimahi Terkait Korupsi Perjalanan Dinas
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan menindaklanjuti pengaduan Ade Irawan, mantan Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2009-2014.
-
Perjalanan Dinas SKPD dari 10 Kali jadi 4 kali Setahun
Pemerintah Kota Kupang sudah mulai melakukan pengetatan terhadap perjalanan dinas pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Kupang.
-
Setiap Tahun Biaya Perjalanan Dinas Pejabat di Kupang Tembus Rp 90 Miliar
Setiap tahunnya uang rakyat sekira Rp 90 miliar habis untuk perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kupang dan pejabat Pemkab Kupang.
-
Demi Prolegda, Perjalanan Dinas DPRD DIY Jalan Terus
"Perjalanan dinas kami kan bukan tanpa dasar, apalagi hanya untuk nambah income. Tapi untuk mengejar Prolegda," kata Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor
-
Tersangka Baru Perjalanan Dinas DPRD Cimahi Langsung Ditahan
Statusnya sebagai tahanan Kejari Cimahi untuk kepentingan penyidikannya atas kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas
-
Pos Perjalanan Dinas di Kutai Timur Bakal Dipangkas
Pemerintah Kutai Timur berencana untuk memangkas beberapa pos anggaran dalam APBD tahun 2015 sehubungan dengan adanya efisiensi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved