Pendidikan GOTAG
perda
Berita
Foto (4)
-
Wakil Wali Kota Bekasi Bongkar Komunikasi dan Aktivitas Terakhir Bersama Rahmat Effendi
Wawalkot Bekasi ungkapkan aktivitas dan komunikasi terakhirnya dengan Rahamat Effendi, sebelum sang wali kota terjaring OTT KPK dan tak bisa dihubungi
-
PPP Dorong Pemerintah Daerah Miliki Perda Disabilitas
Hal itu disampaikan Illiza dalam webinar series PPP Ramah Difabel dengan tema "Mengoptimalkan Kartu Penyandang Difabilitas", Kamis (2/12/2021).
-
Anies Harap Perda Jaringan Utilitas Bisa Bawa Jakarta Jadi Modern dan Setara Kota Maju Dunia
Saat ini Perda tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih dilakukan pembahasan di DPRD DKI.
-
Moeldoko: Hingga Juli 2021 Baru Terdapat 68 Daerah yang Punya Perda dan Perkada Terkait RDTR
Selain itu, kata dia, ke depan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan.
-
Anies Baswedan Dinilai Berlebihan Soal Rencana Pelanggar Prokes Dipenjara 3 Bulan
Menurut pakar hukum pidana, Anies harusnya tidak kedepankan pemenjaraan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan.
-
Singgung Sanksi Penjara di Revisi Perda Covid DKI, Fraksi Nasdem: Presiden Mintanya Humanis
Fraksi Nasdem DPRD DKI singgung Anies dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
-
Anies Ajukan Revisi Perda Covid-19, Satpol PP Bakal Punya Kewenangan Menyidik Seperti Polisi
Usul itu diajukan Anies dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Covid-19.
-
Langgar Protokol Kesehatan di Kabupaten Bekasi Kena Denda Rp 100 Ribu
Perda disahkan dalam rapat paripurna, langgar protokol kesehatan di Kabupaten Bekasi kena denda paling rendah Rp 100 Ribu.
-
Ramai Kasus Juru Parkir Gores Mobil di Solo, Berikut Hak dan Kewajiban Petugas Parkir Menurut Perda
Berikut hak dan kewajiban petugas parkir atau juru parkir menurut Perda Surakarta Nomor 1 Tahun 2013. Sebelumnya, viral juru parkir gores mobil.
-
Menteri Airlangga Ingatkan, Omnibus Law Bisa Batalkan Perda Bikinan Gubernur, Bupati dan DPRD
Program prioritas pemerintah saat ini, menurut Airlangga adalah mendorong kegiatan investasi, menunjang ekspor dan substitusi impor.
-
Jokowi: Indonesia Sudah Kebanyakan Peraturan, Stop Perda yang Bebani Rakyat
Jokowi menyebut Omnibus Law diperlukan demi mengatasi masalah kurangnya lapangan kerja, UMKM dan investasi.
-
8 Perokok di Cirebon Diseret ke Pengadilan Karena Merokok Sembarangan
Mereka diadili karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
-
Setara Institute: Langkah PSI Tolak Perda Syariah atau Injil Adalah Sikap Politik Partai
Perbedaan sikap itu, dia menambahkan, seharusnya diselesaikan dan diperjuangkan melalui jalur politik.
-
Tolak Perda Syariah, Pengamat Nilai PSI Ingin Aturan Bukan untuk Agama Tertentu
Ray menyontohkan Gerindra yang menyebut merupakan partai tengah, namun dinilai Ray lebih identik dengan partai yang banyak berhubungan dengan golongan
-
Pemerintah Dukung Agar Kewenangan Baru DPD RI Segera Berjalan
DPD meminta pandangan Kemendagri dan Kemenhumkam terkait kewenangan DPD RI mengenai pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda.
-
Gelar Pesta Rakyat Malam Hari di Musi Banyuasin Siap-siap Kena Denda Rp 50 Juta
Setelah dilakukan penandatanganan maka pihak yang berwajib akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar Perda Kabupaten Muba tentang Pesta Rakyat.
-
Irianto Mau Produk Hukum Daerah Mudah Diakses, Biro Hukum Masih Siapkan JDIH
Masyarakat yang akan berurusan layanan perizinan dan layanan publik lainnya akan mudah mendapatkan informasi hukum yang akurat
-
Presiden Minta Pemda Manfaatkan Teknologi untuk Perbaiki Pelayanan
Sejumlah 42 ribu regulasi menurut Jokowi merupakan salah satu PR pemerintah pusat dan daerah yang masih terus diupayakan.
-
Pemkab Banyuwangi Buka Kesempatan Penyandang Disabilitas Dapat Menjadi Pegawai Pemerintah
Pemkab Banyuwangi menjamin para penyandang disabilitas dapat menjadi pegawai pemerintah.
-
Anies Baswedan: Pemasukan Pajak dari Alexis Tidak Ada Artinya Dibandingkan Tegaknya Aturan di DKI
"Pemasukan dari sana tidak ada artinya dibanding dengan tegaknya aturan dan perda yang kita miliki," kata Anies di Balai kota
