Pendidikan GOTAG
Perda bermasalah
Berita
-
Dituding Hambat Iklim Investasi, Kemendagri Akan Cabut 101 Perda Lagi
"Pekan depan kami umumkan, semuanya terekam dan sedang dibuat catatan," ujarnya.
-
DPRD DKI Akan Gelar Jajak Pendapat Raperda Kawasan Tanpa Rokok
Gembong Warsono menyatakan masih akan membahas kelanjutan tersebut Raperda KTR.
-
Menteri Yasonna Sebut Banyak Daerah Tak Melibatkan Kemenkumham Saat Membuat Perda
Kemenkumham sudah menyediakan tim kredibel untuk mengevaluasi masing-masing Perda dan Peraturan Kementerian.
-
MUI Desak Kemendagri Beberkan Ribuan Perda Yang Dihapus
Pemangkasan perda tersebut waktunya hampir bersamaan dengan mencuatnya kasus penyerbuan warteg milik Saini
-
Kemendagri Akan Buka Data 3.143 Perda yang Dibatalkan
"Enggak ada masalah, orang itu perda memutuskannya daerah kok. Enggak ada isu-isu mengadu domba," kata Tjahjo.
-
Wapres Jusuf Kalla Desak Segera Umumkan Perda Bermasalah yang Akan Dipangkas
Dari 3143 Perda yang dipangkas, mayoritasnya adalah Perda seputar investasi.
-
Cabut 3.143 Perda, DPR Akan Panggil Mendagri
Atas tindakan Menteri Tjahjo Kumolo tersebut, DPR pun berencana memanggil menteri asal PDI Perjuangan itu.
-
Saat Mendagri Menjawab Isu Pencabutan Perda Bernuansa Islam
Perda yang mengatur penutupan tempat makan yang buka di bulan Ramadhan saat siang hari itu belakangan jadi polemik
-
Dirjen Otda Sebut Perda di Serang Soal Restoran Terkesan Diskriminatif
Peraturan daerah (Perda) di kota Serang yang melarang restoran buka pada siang hari selama ramadhan, harus dievaluasi.
-
Dalam Waktu Dekat Kemendagri Jelaskan Perda yang Dipangkas
Sekretaris Jendral (Sekjend) Kemendagri, Yuswandi A. Tumenggung, perda yang dihapus antara lain perda yang menghambat investasi.
-
Senator Jakarta Minta Kemendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dibatalkan
Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris mengatakan, saat ini di masyarakat isu soal pembatalan Perda.
-
Ini Penjelasan Kemendagri Soal Ada Ribuan Perda Yang Dipangkas
Ia mencontohkan, soal Undang-Undang (UU) sumber daya air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), makan aturan di bawahnya juga harus dibatalkan
-
Kemendagri: Silakan Ajukan Banding Jika Keberatan dengan Pembatalan 3.143 Perda
"Tentu dilakukan komunikasi dengan teman di daerah," kata Yuswandi.
-
-
Isu Perda Terkait Syariat Islam Ikut Dibatalkan, Mendagri Imbau Masyarakat Tenang
"Ya saya imbau ke masyarakat jangan percaya pada beredarnya isu yang tidak bertanggungjawab," ujar Tjahjo.
-
Separuh dari 3.143 Perda yang Dibatalkan Kemendagri Terkait Investasi
"Misal soal retribusi menara karena sudah dibatalkan di MK (Mahkamah Kobstitusi), maka senua aturan turunannya juga harus dihapuskan," kata Yuswandi.
-
Kata Mahfud MD, Kemendagri Tidak Bisa Sepihak Batalkan Perda
"Peraturan-peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," ujar Jokowi.
-
Mahfud MD: Kemendagri Tidak Bisa Sepihak Batalkan Perda
Mekanisme pencabutan atau pembatalan perda dengan alasan bertentangan dengan UU hanya dapat dilakukan dengan uji materi.
Pakar Tata Negara Sebut Pencabutan Perda Sudah Seharusnya di MA
Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk legislatif, bukan eksekutif.
Jika Kemendagri Hapus Perdaa, PAD Makkasar Terancam Defisit
Perda seharusnya tidak dihapuskan, tapi cukup direvisi saja.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved