Pendidikan GOTAG
Peradilan Militer
Berita
-
Kekerasan oleh Oknum TNI: Mengapa Revisi UU Peradilan Militer Tak Bisa Ditunda Lagi
Kekerasan oleh oknum TNI kembali terjadi. Reformasi Peradilan Militer jadi tuntutan mendesak demi keadilan dan akuntabilitas.
-
Usulan Revisi KUHAP: Anggota TNI Pelaku Kekerasan Seksual Diadili di Peradilan Umum
Vonis ringan bagi pelaku kekerasan seksual dari unsur TNI jadi sorotan. LBH APIK desak revisi KUHAP agar pelaku diadili di peradilan umum
-
Amnesty International Minta Pemerintah Revisi UU Peradilan Militer usai Kasus Penembakan Bos Rental
Amnesty International menilai revisi UU Peradilan Militer ini berguna agar pengadilan militer tidak lagi dibebani oleh kasus-kasus pidana umum.
-
Penembakan Bos Rental Mobil, Amnesty International Nilai Jadi Momentum Revisi UU Peradilan Militer
Vonis 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang harus jadi momentum reformasi sistem peradilan militer.
-
Oknum TNI Tembak Polisi di Lampung, Amnesty International Desak Reformasi Sistem Peradilan Militer
Sistem peradilan militer perlu direformasi karena pembunuhan di luar hukum oleh aparat terus terjadi seakan tidak mengenal kata henti
-
Kasus Pembunuhan Berencana, Berkas Perkara Praka RM Diserahkan ke Pengadilan Militer
Berkas perkara tersebut diserahkan Oditurat Militer II-07 Jakarta Lettu Chk Citra Manurung SH.
-
Gugatan Usia Pensiun TNI di MK, Hakim Peradilan Militer Ikut Jadi Pemohon
Dengan demikian, Brigjen TNI Marwan Suliandi menambah daftar pemohon menjadi tujuh orang.
-
Imparsial dan PBHI Kembali Ingatkan Pentingnya Reformasi Peradilan Militer
Dalam diskusi kali ini. PBHI dan Imparsial kembali menyuarakan pentingnya reformasi peradilan militer.
-
Panglima TNI Tegaskan Proses Hukum Puspom TNI dalam Kasus Dugaan Suap Eks Kabasarnas Sesuai UU
Panglima TNI Yudo Margono menegaskan proses hukum yang dilakukan TNI kepada prajurit bukan didasarkan pada permintaan TNI.
-
Kasus Suap di Basarnas, Mahfud MD Jelaskan Alasan Prajurit TNI Harus Diadili di Peradilan Militer
Mahfud MD menjelaskan mengapa prajurit TNI harus diadili di peradilan militer dalam kasus dugaan korupsi d Basarnas.
-
Proses Hukum Kepala Basarnas Masuk ke Peradilan Militer, Pakar Sebut Tidak Transparan
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti merespon soal peradilan militer yang akan menangani kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi
-
Mahfud MD Percaya Peradilan Militer Bisa Tangani Kasus Korupsi Kabasarnas
menurut Mahfud, terpenting sekarang adalah masalah korupsi substansinya sudah diinformasikan dan dikordinasikan sebelumnya kepada TNI.
-
Pengamat Sebut Revisi UU TNI Justru Berpotensi Timbulkan Problematika Baru
Sementara itu peneliti senior Centra Initiative Swandaru menyoroti agenda reformasi sektor keamanan yang belum selesai hingga saat ini.
-
Komnas HAM Ungkap Hasil Temuan Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga di Mimika yang Libatkan Anggota TNI
Komnas HAM RI mengungkapkan hasil temuan awal pemantauan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terkait kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga.
-
Eks KSAU Agus Supriatna Minta KPK Cermati UU Militer Terkait Pemanggilan Saksi Kasus Heli AW-101
Agus Supriatna meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencermati aturan pemanggilan saksi terhadap seorang prajurit. Ini penjelasannya.
-
Pengamat Nilai Panglima Baru Harus Miliki Komitmen Reformasi Transformasi TNI ke Arah Profesional
Ketua Badan pengurus Centra Initiative Al Araf memaparkan sejumlah pekerjaan rumah bagi Panglima TNI baru setelah Jenderal Andika Perkasa.
-
Pengamat: Putusan MK Tentang Komponen Cadangan Sudah Tepat dan Bijak
Khairul Fahmi mengatakan Komcad adalah implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang diamanatkan konstitusi.
-
Perwira Aktif Akan Dilantik Jadi Pj Gubernur Aceh, Pemerintah Diminta Baca UU TNI Utuh dan Seksama
Soal pelantikan perwira aktif TNI sebagai Pj Kepala Daerah, Al Araf minta pemerintah baca UU TNI yang larang TNI berpolitik dan tempati jabatan sipil
-
Komnas HAM Sebut Penegakan HAM hingga Peradilan Militer Jadi Tantangan Panglima TNI Baru
Tiga aspek terkait HAM akan menjadi tantangan Panglima TNI baru pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.
-
Calon Hakim Agung Brigjen Tiarsen Ditanya Cara Hindari Konflik Kepentingan dalam Peradilan Militer
Calon Hakim Agung Kamar Pidana Militer Brigjen TNI Tiarsen Buaton ditanya soal cara menghindari konflik kepentingan dalam peradilan militer.
