Pendidikan GOTAG
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Berita
Foto (6)
-
Tak Hanya Anwar Usman, Perkumpulan Advokat Gugat Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo ke PTUN
Perkumpulan advokat, Amicus Constituere menggugat Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke PTUN.
-
Gugatan Anwar Usman, MKMK Tunggu PTUN Jakarta Tentukan Kedudukan Hukum
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan, surat tersebut diserahkan karena Majelis Kehormatan MK memiliki keterkaitan dengan gugatan
-
Tak Jalankan Perintah PTUN, Irman Gusman Laporkan KPU RI ke DKPP
Irman Gusman, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DPPP) RI.
-
MK Kirim Kuasa Hukum Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan Anwar Usman di PTUN
MK hadir dalam sidang lanjutan gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terhadap pengangkatan Ketua MK Suhartoyo, Kamis (14/12/2023).
-
Pakar: Gugatan Anwar Usman Terhadap SK Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo Tak Bisa Ditindaklanjuti PTUN
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari angkat bicara soal gugatan Pengangkatan Hakim Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028 ke PTUN
-
Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta, Ini Nomor Registernya
Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
-
16 Napi Korupsi Dapat Remisi Bebas HUT ke-78 RI, MAKI Harap Dibuka Identitasnya ke Publik
MAKI berharap identitas napi korupsi yang memperoleh remisi bebas dalam HUT ke-78 RI dibuka ke publik.
-
Putusan PTUN Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Sah Secara Hukum, Jadi Kado Ulang Tahun Ke-19
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan organisasi Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) sah secara hukum
-
Pakar Hukum: Tak Ada Alasan Pimpinan MPR Menunda Pelantikan Tamsil Linrung
Pimpinan MPR RI dinilai tak ada alasan lagi untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR
-
Tunjuk Sejumlah Pengacara, Partai Republik Optimistis Menang di PTUN
Partai Republik optimis dapat memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bersama 4 partai lain
-
Bacakan Eksepsi, Kuasa Hukum Sebut Baiquni Wibowo Seharusnya Diproses di PTUN
Kuasa hukum sebut tindakan terdakwa Baiquni Wibowo harusnya diproses secara administrasi negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
-
Putusan PTUN Pengerukan dan Turap Kali Mampang Belum Dituntaskan, LBH PSI: Warga Was-was Kebanjiran
Sejumlah penggugat mempersoalkan penurapan Kali Mampang, Jakarta Selatan, belum tuntas hingga masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta
-
Koalisi Pemulihan Hutan Jawa Tegaskan KHDPK Justru Pulihkan Kerusakan Hutan Jawa
Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerahkan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
-
Ferdy Sambo Gugat ke PTUN, Polri Pastikan PTDH Bersifat Final dan Mengikat
Ferdy Sambo bakal gugat Polri soal pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
-
KSPI Dukung Sikap Gubernur Anies Baswedan Terkait Upah Layak Buruh
KSPI mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan banding putusan PTUN terkait UMP
-
Putusan PTUN Belum Inkrah, Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pengusaha Turunkan UMP Jakarta
Said Iqbal mengancam pihaknya akan mogok kerja, jika pengusaha tetap memaksa kehendak untuk menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI
-
Buruh Geruduk Balai Kota DKI, Wagub Riza: Kami Tak Pernah Larang Warga untuk Demo, Asal Tertib
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara soal aksi buruh yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta.
-
Tolak UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Ribuan Buruh Ancam Geruduk Kantor Anies dan PTUN Jakarta
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (19/7/2022).
-
Tolak UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Buruh Desak Anies Baswedan Ajukan Banding ke Mahkamah Agung
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mengajukan banding atas putusan PTUN
-
Satgas BLBI Digugat Rp 216 Miliar karena Sita Aset Obligor di Kuningan Timur
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) digugat Rp 216 miliar.
