Pendidikan GOTAG
penegakan hukum
Berita
Foto (5)
-
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Mahfud MD: Bukan Karena Penegakan Hukum di Bidang Korupsi
Mahfud MD mengatakan turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebanyak empat poin pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya bukan karena penegakan
-
Survei Algoritma Sebut Penegakan Hukum Indonesia Buruk, Peneliti BRIN Soroti Gelaran Pemilu 2024
Peneliti Ahli Utama Badan dan Riset Inovasi Nasional (BRIN), R Siti Zuhro, angkat bicara terkait hasil survei Algoritma Research and Consulting.
-
29 Persen Publik Tidak puas dengan Penegakan Hukum, Peneliti BRIN Soroti Pelaksanaan Pemilu
Siti mengingatkan, pada tahun 2024 Indonesia akan melangsungkan Pemilu serentak yang menurutnya merupakan hal kompleks.
-
PTPN III Gandeng Polri Untuk Tertibkan Aset dan Penegakan Hukum
PTPN III berusaha untuk mengamankan dan kembali menguasai aset tanah dan bangunan yang telah dikuasai pihak lain.
-
Jabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Diminta Fokus Pada Pelayanan dan Penegakan Hukum
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan beberapa saran kepada Silmy Karim yang baru saja dilantik menjadi Dirjen Imigrasi yang baru.
-
Kaleidoskop 2022: Tatkala Pejabat Polisi Terjerat Kasus Hukum Publik Menunggu Keadilan Ditegakkan
Polisi yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Saat ini ada lima jenderal polisi yang terjerat kasus hukum.
-
Survei Voxpol Center: Penegakan Hukum Hingga Pemberantasan Korupsi Era Jokowi-Maruf Dinilai Buruk
Dalam survei itu, responden menilai penegakan hukum pemerintah Jokowi-Maruf masih buruk sebanyak 45,1 persen.
-
Survei Poltracking: Di Bawah Bidang Ekonomi, 62,9 Persen Publik Puas Terhadap Penegakan Hukum
Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 62,9 persen publik puas terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Survei Poltracking: Terendah, 62,9 Persen Publik Puas Terhadap Penegakan Hukum
Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 62,9 persen publik puas terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
KPK: Sektor Kehutanan Area Rawan Korupsi
Sektor kehutanan merupakan area yang rentan terjadi tindak pidana korupsi, dengan dampak buruk yang massif dan dirasakan masyarakat luas.
-
Komnas HAM: Penegakan Hukum Harus Sampai ke Level Paling Tinggi dalam Sepak bola Indonesia
Komnas HAM, kata dia, meminta Presiden Joko Widodo ikut membenahi tata kelola sepak bola di Indonesia.
-
Sudirman Said: Survei Litbang Kompas Tampilkan Situasi Penegakan Hukum Indonesia Secara Akurat
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said menilai, hasil jajak pendapat Litbang Kompas ini menampilkan situasi penegakan hukum Tanah Air.
-
Survei LSI: Mayoritas Publik Nilai Penegakan Hukum di Indonesia Buruk
Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesi buruk.
-
Mahuf MD Berharap Kompolnas Dimudahkan Memantau Kasus Secara Digital
Mahfud MD berharap ke depannya untuk Kompolnas dapat dimudahkan memantau kasus secara digital.
-
AHY: Penegakan Hukum Tajam ke Lawan Tapi Tumpul ke Kawan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berkeadilan.
-
Pengamat Khawatir Terjadi Politisiasi Penegakan Hukum Jelang 2024
Pendiri Lembaga Hukum Themist Indonesia, Feri Amsari mengkhawatirkan terjadinya 'perselingkuhan' penegak hukum dengan politik jelang Pemilu 2024.
-
Polri Urutan Terbawah, Hasil Survei LSI Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Lembaga Hukum
(LSI) merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dalam hal penegakan hukum.
-
MPR RI Ingin Tempatkan KY Sebagai Komisi yang Berwenang Awasi Seluruh Aparatur Penegak Hukum
MPR RI punya wacana untuk menempatkan Komisi Yudisial (KY) sebagai komisi yang ke depannya berwenang mengawasi seluruh aparatur penegakan hukum
-
Soroti Kasus Brigadir J, Benny Harman: Jangan Proses Hukum di Ruang Gelap!
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman mengingatkan agar proses penegakan hukum tak berlangsung di ruang gelap atau tertutup.
-
Produsen Rokok Nilai PP 109 Tahun 2012 Masih Relevan, Lebih Baik Perkuat Penegakan Hukum
PP 109/2012 masih relevan untuk mengendalikan rokok, karena di situ sudah ada pengaturan-peraturan larangan penjualan.
