Pendidikan GOTAG
Pemerintah Pusat
Berita
-
Wiranto kepada Kepala Daerah soal Karhutla: Jangan Hanya Tergantung sama Pemerintah Pusat
"Jangan hanya tergantung kepada (pemerintah) pusat tapi utamanya adalah tugas para gubernur, bupati, wali kota," katanya
-
Fachrul Razi: Rakyat Aceh Tuntut Referendum, Pemerintah Pusat diminta Bersikap
Anggota DPD RI Asal Aceh, Fachrul Razi yang juga Pimpinan Komite I DPD RI meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap dan memberikan perhatian serius.
-
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Ditingkatkan
Hal ini supaya Pemerintah Daerah dapat mengetahui program apa saja yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Begitu pula sebaliknya.
-
Penundaan Pelantikan Kepala Daerah di Jabar Karena Kebijakan Pemerintah Pusat
Tiga daerah yang pelantikannya kemungkinan ditunda, Kabupaten Cirebon, Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis
-
Ketua DPRD Kota Batam Minta Pemerintah Keluarkan PP Peleburan BP Batam
Rencana pemerintah pusat yang akan melebur BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, menuai polemik dari sejumlah kalangan.
-
Giant Sea Wall Dinilai Solusi Atasi Banjir Rob Jakarta
Menurut dia, proyek tanggul pantai tetap berjalan tapi sekarang kendali dibawah pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR.
-
Asset Pemerintah Pusat di NTT Mubazir
Andre Garu berharap siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT, harus serius memperhatikan itu
-
Pilkada Serentak 2018, Pemerintah Tetapkan 27 Juni 2018 sebagai Hari Libur Nasional
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemerintah Pusat telah menetapkan tanggal 27 Juni 2018 menjadi hari libur nasional.
-
Apkasi Minta Impor Beras Dikaji Serius, Pusat Diminta Kroscek Kondisi Stok di Daerah
Saat ini beberapa daerah mengaku memiliki persediaan beras yang mencukupi bahkan ada beberapa yang malah surplus
-
Rumah Dinasnya Kebanjiran, Tidak Disangka Begini Komentar Bupati Bolaang Mongondow Timur
Nampak terlihat adanya genangan air di halaman dan tempat penerima tamu di rumah Dinas bupati, ketinggian air sekitar 50 cm
-
ICW: Pengawasan Pemerintah Pusat Lemah, Korupsi Merajalela di Daerah
"Itu karena tidak adanya pengawasan yang ketat pemerintah pusat. Sehingga aparatur penegak hukum lebih kerap tidak menjalankan tugasnya secara ideal"
-
Wakil Ketua DPRD DKI: Kenaikan Tunjangan Itu Perintah Pemerintah Pusat
Maka pimpinan dan anggota DPRD DKI akan mendapat kenaikan tunjangan tiap bulan.
-
Idrus Marham: LPM Harus Menjadi Wadah yang Kuat Sejahtera dan Majukan Masyarakat
Ketua DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Idrus Marham membuka Munas III LPM di Jakarta
-
Ngototnya Ahok Ingin Beli Lahan Eks Kedubes Inggris, Ternyata Status Tanahnya Begini
Kebetulan, saat itu Kedubes Inggris untuk Indonesia baru saja pindah ke Patra Kuningan dari kantor sebelumnya di sekitar Bundaran HI
-
Pemprov Jabar Berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat Terkait Kenaikan UMP
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan Pemprov Jabar akan berkonsultasi Pemerintah Pusat terkait aspirasi demo buruh tentang kenaikan UMP.
-
Lampung Terima Dana Bos Rp 1,3 Triliun
Dana BOS sebesar 1,3 triliun akan dialokasikan ke 6.814 sekolah negeri maupun swasta di Lampung.
-
Ulama Aceh Tenggara Minta Warga Waspadai Masuknya Gafatar
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara, Tgk Hasanuddin Mendabe, meminta warga mewaspadai masuknya pengikut Gafatar.
-
Pemerintah Harus Adil Selesaikan Kasus Singkil secara Hukum
MAARIF Institute mengatakan Pemerintah pusat harus memastikan penyelesaian kasus Aceh Singkil berada dalam koridor hukum dan keadilan.
-
Kereta Api Khusus di Kalimantan Akan Dijadikan Multipurpose
Setelah Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, status kereta api khusus tersebut diubah menjadi kereta api multipurpose
-
Pemerintah Jokowi-JK Dinilai Responsif Keluarkan Paket Kebijakan
Akan keluarnya paket kebijakan ekonomi membuktikan pemerintahan Jokowi-JK tak diam menyikapi pelambatam ekonomi di dalam negeri.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved